VIVAnews - Badan Intelijen Komunikasi Inggris (GCHQ) dikabarkan pernah memata-matai delegasi konferensi G-20 di London pada tahun 2009, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Selasa 30 Juli 2013, menilai, penyadapan itu menodai hubungan baik bilateral di kedua negara.

"Otoritas Inggris harus minta maaf pada Indonesia," kata Mahfudz. Dia pun mengkritisi Australia. Seharusnya, negeri kangguru itu tidak ikut menikmati hasil sadapan tersebut. Sebab, bisa dipersepsi telah terjadi kerjasama intelejen Inggris dan Australia terkait hal ini.

Tapi, pada sisi lain, kejadian ini menunjukkan keamanan komunikasi pejabat tinggi negara masih rentan diintersepsi. Mahfudz menilai, Lembaga Sandi Negara harus memastikan sistem dan perangkat komunikasi pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara aman dan terkendali baik. Sehingga tidak mudah disadap.

Menurutnya, penyadapan terhadap sistem komunikasi kenegaraan Indonesia sangat rawan. Sebab, sistem proteksi intersepsi masih belum maksimal. Misalnya, Indonesia masih menyewa satelit swasta untuk sistem komunikasi-informasi.

Berkaca dari itu, penting bagi Indonesia menata kembali keamanan sistem komunikasi-informasi kenegaraannya. "Termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol negara," ujar dia.

Sebab kasus penyadapan oleh intelijen Inggris sangat mungkin dilakukan oleh negara lain. "Ini warning penting. Saya mengusulkan pemerintah Indonesia segera mengadakan satelit khusus untuk sektor pertahanan-keamanan dan khususnya sistem komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara," kata dia.

Laman The Sydney Morning Herald edisi 26 Juli 2013 menurunkan laporan bahwa Perdana Menteri Kevin Rudd adalah pihak paling diuntungkan dari aksi Inggris dan Amerika Serikat menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di KTT G20 tahun 2009. Laman ini mengutip sumber intelijen Australia dan sumber luar negeri.

"Rudd punya keinginan besar akan informasi intelijen, khususnya mengenai pemimpin Asia Pasifik, Yudhoyono, Manmoham Singh (PM) India, dan Hu Jintao (mantan Presiden China)," demikian kata sumber tersebut.

Intelijen dan sumber luar negeri mengatakan kepada Fairfax Media, hasil sadapan dari Inggris dan AS itu digunakan untuk mendukung target diplomatik Australia, termasuk kampanye memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB.

"Tanpa dukungan intelijen yang diberikan AS itu, kami tidak akan memenangkan kursi itu," kata pejabat di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang tak mau menyebut nama. (umi)

Semoga bukan hanya satelit komunikasi, satelit GPS kita juga belum punya
Satelit untuk Indonesia