Jakarta - KPK telah menyampaikan hasil temuan penyimpangan di Dinas Perhubungan DKI pada Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Masalah utama dalam temuan tersebut ada pada uji KIR dan uji kelayakan kendaraan.

"Masalahnya ada dua. Pertama ada uji KIR, kedua uji kendaraan. Kenapa semua kendaraan yang keluar, orang bikin di Jakarta?," kata Wakil Gubenur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Hal ini disebabkan tidak adanya data konkret yang dimiliki DKI mnenai jumlah buku KIR yang dikeluarkan oleh pihak Dishub. Sehingga disinyalir ada permainan dan terindikasi korupsi dalam uji kelayakan kendaraan dan KIR tersebut.

"Ya pasti korupsi dong. Kalau banyak uang yang ada ditemukan yang tidak masuk kas negara. Berapa uang KIR yang hilang tidak masuk ke kas daerah," tegasnya.

Temuan yang dilaporkan adalah temuan sejak tahun lalu. Dengan adanya masalaah ini, maka Dinas Perhubungan wajib memberikan jawaban pada KPK terkait dengan temuan trsebut.

"Itu tahun lalu. Mereka suruh kita bereskan. tapi ujung-ujungnya kita disposisi, tidak ada reaksinya. itu masalahnya, jadi kita minta KPK, masuk ajalah. Nggak usah sopan-sopan minta izin," ujarnya.

Jika penemuan tersebut terbukti benar. Dan oknum dari Dinas Perhubungan juga terbukti bersalah, maka sanksi tegas akan diberikan. Saat ditanya apakah akan ada pemecatan, Ahok menjawabnya sambil bercanda.

"Kalau dipenjarakan nanti dibilang melanggar HAM lagi. Kan saya harus ngomong yang halus. mungkin bahasanya disekolahkan. mungkin saja disekolahkan di Cipinang. Hheheh," pungkasnya.

Sebelumnya, Senin siang (29/7). Ahok menerima 9 orang perwakilan peneliti KPK yang membahas mengenai temuan di Dinas Perhubungan. Selain Dinas Perhubungan, sebelumnya KPK telah melaporkan penemuannya di dinas Pendidikan dan sedikit membahas Dinas PU.

[url]http://news.detik..com/read/2013/07/30/160815/2319212/10/jika-temuan-kpk-terbukti-ahok-siap--sekolahkan--anak-buahnya-di-cipinang[/url]

ayo pak ahok hajar semua aparat pemda DKI yg korup, serahkan langsung ke KPK biar mereka semua tahu rasa dan kapok.

salam Jakarta