Warga Berpenghasilan Tidak Tetap Jangan ke Jakarta


JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta jajarannya untuk tidak menjalankan operasi yustisi. Ahok berharap ada persepsi berbeda soal arus mudik dan balik Lebaran pada tahun ini.

"Seharusnya di kota besar seperti Jakarta ini tidak ada lagi operasi yustisi. Kenapa kita undang turis datang, tapi tolak warga ke Jakarta?" kata Ahok, saat memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan balik, di Lapangan IRTI Monas, Rabu (31/7/2013).

Kalaupun harus mengurangi penduduk ilegal, sambungnya, harus dilakukan sesuai kondisi masyarakat. Ahok memberi contoh, sebuah keluarga yang mudik dan kembali ke Jakarta dengan membawa asisten rumah tangga dari daerah lain, seharusnya asisten tersebut tidak terkena operasi yustisi karena bekerja dan tinggal bersama majikannya.

Hal yang harus ditertibkan, kata Ahok, adalah pendatang dari luar yang berpenghasilan tidak tetap kemudian membentuk permukiman kumuh.

"Harus ubah persepsi. Yang kita mau itu tidak ada lagi PKL di jalan raya, terus rumah-rumah liar di sungai dan waduk," pintanya.

Dalam mengendalikan mobilitas penduduk di DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, monitoring penduduk mudik dan balik, serta operasi bina kependudukan menggantikan operasi yustisi.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pendatang baru di Jakarta pada 2013 diprediksi sebanyak 52.166 orang, dengan rincian 32.011 (61,36 persen) akan menetap di DKI, 15.413 (29,55 persen) tidak menetap, dan 4.742 (9,09 persen) akan menetap di luar Jakarta.

ane setuju bgt,
sudah saatnya jkt ditata lebih baik..