Sebanyak empat dusun di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana, Bali melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik. Ini adalah kali pertama pelaksanaan pemilu elektronik diintegrasikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan A.Iskandar mengklaim dengan sistem ini anggaran negara bisa dihemat hingga 50 persen.

Sistem pemilu elektronik ini juga memiliki keunggulan lain ketimbang sistem manual yakni keakuratan. "Selain biayanya lebih murah, sistem ini juga tetap memenuhi syarat jujur, adil, serta langsung umum bebas rahasia, sesuai azas Pemilu Indonesia," ujar Staf Ahli Kementerian Riset dan Teknologi Wayan Budiastra.

Kementerian Riset dan Teknologi berharap pemilu elektronik bisa diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah. Namun harapan itu terganjal belum adanya payung hukum untuk pemilu elektronik.

Jika ingin pemilu elektronik bisa dilakukan pada 2019, menurut Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru, perangkat perundangan-undangannya harus sudah siap pada 2015.

Sedangkan Pilkades Elektronik telah memiliki dasar hukum yakni Undang-undang Pemerintah Daerah yang memberi hak dan kewenangan desa mengurus rumah tangganya.

Sementara itu, masyarakat juga mengakui sistem elektronik ini lebih mudah digunakan.

"Lebih gampang dibandingkan kalau pakai kertas. Tinggal masuk bilik, terus sentuh calon yang dipilih (di layar)," kata