Maaf gan ane masih nubie, jadi kalau thread ane berantakan mohon maaf ya.

JAKARTA - Banyak pihak merasa kecewa dengan sanksi ringan yang diterima Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang terlibat bentrok dengan warga di Kendal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.  
 
"Pemerintah ini kok seperti mau cuci tangan dan ngeles. Kalau mau ditracking kejahatan FPI sudah luar biasa. Suruh saja Mabes serahkan semua laporan masyarakat tentang kekeraan yang dilakukan FPI," kata Anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/7/2013).
 
Menurut Eva, seharusnya FPI bisa mendapatkan sanksi yang lebih berat. Apalagi setelah bentrok tersebut, FPI terang-terangan menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mengatakan SBY seorang pecundang.
 
Bagaimanapun juga, SBY adalah seorang presiden yang merupakan simbol negara. Maka siapapun tidak berhak untuk melontarkan pernyataan pedas terhadap orang nomor satu di Indonesia itu.
 
"Kasihan SBY, sudah direndahkan oleh FPI begitu. Muka SBY ditaruh di mana, kewibawaan ini mau ditaruh dimana. Sudah ada (korban) nyawa mati kok hanya ditegur, itu kan kurang ajar," tegas Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sanksi yang diberikan pemerintah kepada Front Pembela Islam (FPI), yang terlibat bentrok massa di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, dinilai lemah. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, hanya memberikan sanksi teguran. Anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, sanksi teguran ini mencoreng kewibawaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sudah ada nyawa mati kok ditegur, itu kan kurang ajar. Kasihan SBY sudah direndahkan begitu, enggak ada yang bela malah di-sorongin. Muka SBY ditaruh di mana? Kewibawaan SBY ini yang rontok sama menterinya sendiri," ujar Eva saat dihubungi, Jumat (26/7/2013).

Politisi PDI Perjuangan itu menyayangkan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali yang terkesan cuci tangan atas bentrok yang terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Pemerintah, menurut Eva, terlihat tak mau menindak tegas FPI dengan menggunakan Undang-Undang Ormas yang telah disahkan.

Sanksi teguran

Seperti diberitakan, pemerintah akhirnya menjatuhkan sanksi kepada organisasi FPI atas tindakannya mengganggu ketertiban di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada 17 dan 18 Juli 2013 lalu. Organisasi itu diberi sanksi teguran oleh dua pemerintah daerah (pemda) sekaligus.

"Sudah diberi sanksi teguran oleh Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Pemda Temanggung dan Pemda Kendal pada Selasa (23/7/2013) lalu," ujar Kepala Sub Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, saat dihubungi, Jumat (26/7/2013).

Ia mengatakan, teguran diberikan dua pemda karena massa FPI merupakan warga Temanggung dan warga Kendal. "Dan karena mereka beraksi di Kendal," jelasnya.

Dalam surat tersebut, FPI diminta tidak lagi melakukan kegiatan sweeping atau kegiatan sejenisnya karena akan menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan.

Bentrok antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah meletup Kamis (18/7/2013). Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Selain korban tewas, dalam bentrokan itu sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI dibakar massa, tiga mobil FPI lainnya dirusak massa.

Peristiwa ini bermula saat rombongan FPI gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang baru saja melakukan razia di lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo. Sehari sebelumnya, FPI juga merazia lokasi prostitusi di Sukorejo. Warga setempat kesal atas ulah anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah mereka. Tindakan FPI dinilai menyinggung warga Sukorejo karena dianggap main hakim sendiri.