FITRA adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi ini bersifat otonom, non profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen dan inovatif.

Integritas adalah pengejawantahan dari spirit organisasi untuk menjaga keutuhan antara apa dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Keutuhan itu akan menjamin terwujudnya sikap dan perilaku anggota organisasi yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.

Independen merupakan perwujudan dari sikap tidak berpihak, non partisan dan tidak mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun pinjaman luar negeri.

Sedangkan inovatif adalah komitmen untuk mengedepankan penciptaan pengetahuan, keterampilan dan kiat-kiat baru dalam upaya memperbaiki produk kebijakan yang lebih visioner, kontekstual, substansif dan signifikan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Visi

Menjadi lembaga kajian dan advokasi yang kapabel, kredibel dan berpengaruh untuk meningkatkan derajat kedaulatan rakyat atas anggaran.

Misi

Meningkatkan kapasitas, profesionalitas dan efektivitas kelembagaan ditingkat nasional dan simpul jaringan;
Menghasilkan produk dan layanan yang bermutu, inovatif dan mampu menstimulir kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan anggaran dan bantuan pembangunan;
Menghasilkan kajian yang dapat menjadi rujukan bagi para aktivis gerakan transparansi anggaran, komunitas akademik dan pengambil kebijakan;
Mengembangkan model advokasi berbasis riset diberbagai level;
Memperkuat basis konstituen dan memperluas jaringan advokasi untuk meningkatkan derajat kedaulatan rakyat atas anggaran.

Sejarah Singkat Organisasi

Bergulirnya reformasi tahun 1998, berkonsekuensi terhadap mengemukanya tuntutan akan isu good governance sebagai prinsip bernegara. Anggaran sebagai instrumen pemerintah menyejahterakan rakyatnya menjadi tuntutan berbagai pihak. Guna merespon momentum tersebut maka pada bulan September 1999 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dilahirkan dengan menempatkan isu anggaran sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya good governance.

Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi dipilih menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, FITRA menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik negara, PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak transparansi anggaran dan sumber–sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas transparansi anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Sejak berdiri FITRA telah melakukan gerakan transparansi anggaran dengan berbasiskan pada penguatan komunitas basis dan penguatan jaringan pada tingkat lokal. Upaya ini telah memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat ditingkat grass root akan pentingnya melakukan kontrol dan mendorong proses transparansi dalam pengelolaan anggaran, guna mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran.

Pada awalnya FITRA memiliki tingkatan organisasi yaitu Sekretariat Nasional (Seknas) yang berkedudukan di Jakarta dan Simpul Jaringan (Sijar) yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil Pertemuan Nasional (Pernas) tahun 2008 kedudukan Sijar didorong untuk berada pada tingkat provinsi atau memperluas area advokasi kebijakan perencanaan penganggaran provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah

Terdapat delapan lembaga donor yang telah memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan riset dan kegiatan advokasi seperti tergambar dalam grafik di sebelah kiri. Grafik tersebut memperlihatkan jarak yang sudah terjalin dan tingkat kebutuhan organisasi terhadap lembaga donor tersebut.

Nilai 1-2 pada sumbu “x” maupun “y” menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin sangat dekat dan organisasi menganggap dukungan pembiayaan dari lembaga donor tersebut juga sangat potensial, sangat dibutuhkan atau sangat penting. Sedangkan nilai 3-4 berarti hubungannya dekat dan organisasi menganggap lembaga donor tersebut penting

Untuk [CENTER]mengemban visi dan misinya FITRA memiliki beberapa strategi yang tercakup dalam statuta berikut ini :

Menyediakan data base yang berkaitan dengan anggaran negara.
Melakukan analisis anggaran negara. Strategi ini dilakukan dengan menelaah program dan kebijakan penganggaran, implementasi, serta evaluasi dari seluruh proses kebijakan tersebut. Dari strategi ini diharapkan dapat menghasilkan model praktis dan sederhana yang mudah dipahami rakyat.
Melakukan advokasi anggaran. Strategi ini diarahkan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan dan pembahasan draft anggaran di legislatif serta melakukan kontrol terhadap implementasi dan akuntabilitas dalam rangka transparansi anggaran.
Membangun jaringan kontrol anggaran secara horizontal dengan berbagai elemen masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.
Diseminasi gerakan transparansi anggaran melalui media cetak dan elektronik, diskusi, publik hearing, dialog interaktif di radio, televisi dan internet.
Melebur dengan masyarakat dan bersama-sama dalam proses-proses penganggaran, mulai dari pembuatan draft sampai pada penetapan anggaran dalam rangka transformasi gerakan transparansi anggaran.
Melatih rakyat untuk dapat menyusun dan melakukan kontrol terhadap anggaran.
Mendorong badan publik menyediakan pelayanan informasi secara cepat, efisien dan efektif
Mengupayakan perubahan pengaturan keuangan Negara yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam revisi UU 32/2004, 33/2004, Perda pengelolaan keuangan daerah
Penguatan kelembagaan dalam mengelola recource center
Penguatan sumberdaya manusia dan infrastruktur resource center
Percepatan peningkatan kualitas melalui system pengembangan SDM
Penataan system pengelolaan data dan informasi jaringan
Penguatan kualitas dan eksistensi anggota dan jaringan kerja advokasi anggaran serta membuka ruang untuk pengembangan jaringan
Perumusan pola relasi yang lebih jelas antara seknas dan anggota
Mewujudkan perencanaan penganggaran PemiluKada yang efisien, dan tidak menggerus anggaran pelayanan publik