Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) berencana menggabungkan PT Mass Rapid Transit (MRT) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, PT MRT harusnya tidak ada dari awal rencana membangun jaringan MRT di Jakarta.

"Saya dulu buat keputusan tidak perlu ada PT MRT. Tugaskan saja PT KAI yang kerjakan. Cuma karena ini sudah terlanjur turun, ya sudah kita kerjakan. Jadi nanti harus gabung," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Ahok menilai, pendirian PT MRT untuk membuat sarana MRT di Jakarta sebenarnya tidak tepat dari awal. Karena pemerintah pusat sudah memiliki PT KAI yang berpengalaman mengelola kereta api.

"Ngapain sih gendeng lu bikin PT MRT. Itu karena DKI saja sok mau musti punya. Akhirnya pusat kasih. Pusat sudah punya PT KAI kok. Makanya kami putuskan PT MRT direksinya 2 orang dari PT KAI. KAI sama MRT harus digabung pengelolanya, 1 tiket," ujar Ahok.

Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga menyebutkan soal penolakan warga Jalan Fatmawati soal pembangunan jalur MRT melayang. Menurut Ahok, pembuatan jalur melayang ini lebih murah dibandingkan bawah tanah. Dengan begitu, tiket MRT bisa lebih murah.

"Kalau transportasi massal kita mahal, mau nggak orang pindah dari motor ke sana (MRT)? Tidak bisa. Transportasi massal itu harus semurah mungkin supaya ada orang mau pindah (dari kendaraan pribadi)," kata Ahok.