Jadi CPNS, Dokter tak Perlu Tes
Kamis, 18 Juli 2013 , 15:06:00

JAKARTA--Jalan mulus disediakan bagi dokter yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak seperti peminat CPNS yang lain yang sibuk mempersiapkan diri ikut seleksi, khusus dokter tak perlu tes. Dokter tidak perlu mengikuti tes kompetensi dasar (TKD). Mereka hanya mengikuti seleksi administrasi saja. Hanya saja, ketentuan ini berlaku terbatas bagi dokter yang siap ditempatkan di daerah terpencil dan perbatasan.

"Formasi khusus dokter yang mau bekerja di daerah terpencil dan perbatasan tidak akan dites baik computer assisted test (CAT) ataupun uji tertulis (lembar jawaban komputer)," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja saat pemaparan materi dalam Rakornas Pengadaan CPNS 2013, di Balai Kartini, Kamis (18/7).

Perlakuan khusus bagi dokter ini, lanjutnya, mengingat kebutuhan tenaga medis (khususnya dokter) di daerah terpencil dan perbatasan sangat besar. Sementara para dokter yang bersedia ditempatkan di wilayah tersebut sangat sedikit. Untuk formasi umum antara lain guru, dosen, jaksa, panitera, sipir, pemeriksa pajak, penyuluh pajak, pemeriksa bea cukai, pemeriksa dokumen imigrasi, pengamat gunung api, penyuluh pertanian, perikanan, pengawas tata bangunan), instruktur (otomotif, las, tata boga, tata rias), serta penyuluh KB tetap melewati tes kompetensi dasar dan bidang.

Demikian juga untuk calon siswa sekolah kedinasan, wajib ikut tes TKD. Sedangkan, formasi ditetapkan setelah lulus sekolah. "Untuk tenaga ahli tertentu tidak ada di jabatan PNS, pengangkatannya melalui Kepres dan hanya diseleksi administrasi saja," tandasny
http://www.jpnn.com/read/2013/07/18/...tak-Perlu-Tes-

Pemerintah Buka Lowongan 3.000 Dokter untuk Daerah Terpencil
Selasa, 16 Juli 2013

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah membuka lowongan 3.000 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi tenaga dokter yang dipersiapkan menjelang dibukanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2014.
Bertepatan dengan beroperasinya BPJS Kesehatan 1 Januari 2014, 3.000 CPNS dokter akan disebar di daerah terpencil dan pedesaan. "Jadi, bagi yang berminat menjadi PNS, silakan mendaftar. Bagi dokter-dokter muda yang tengah terikat PTT yang ingin jadi PNS, dipersilakan mengisi formasi ini. Pemerintah memang tengah membuka formasi ini," kata Menko Kesra HR Agung Laksono usai Rakor Lintas Sektor dan Evaluasi Pengembangan Tenaga Kesehatan Menjelang Penyelenggaraan BPJS 2014, di Kemenko Kesra, Senin (15/7).

Hadir dalam rakor itu antara lain Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Panglima TNI Agus Suhartono, Kepala BKKBN Fasli Jalal, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 2014, jika memenuhi syarat, formasi 3.000 CPNS dokter itu sudah terisi. Mereka akan diangkat menjadi CPNS setelah dilakukan seleksi tertulis dan seleksi administrasi lainnya.

Pemerintah memang membutuhkan tenaga dokter yang banyak saat BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014. Setidaknya 40 dokter, 11 dokter gigi, dan 9 dokter spesialis per 100.000 penduduk dibutuhkan. Sedangkan untuk paramedis, 117 perawat dan 75 bidan per 100.000 penduduk.

Jumlah yang sekarang mencukupi, tetapi distribusinya kurang merata. Sebagian besar dokter masih bertugas di kota-kota besar. "Hingga Juni 2013, pemerintah sudah menambah 1.464 tenaga kesehatan," katanya. Data Kemenkes menyebutkan, saat ini dari 9.510 puskesmas yang ada, 14,7 persen di antaranya tidak memiliki dokter dan 16,76 persen tidak memiliki tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat.

Berdasarkan pemetaan, daerah yang kekurangan dokter dan tenaga kesehatan sebagian besar di Indonesia bagian timur. "Jadi, nanti dokter-dokter tersebut akan ditempatkan di Indonesia timur," katanya. Terkait dengan sarana dan prasarana fisik lainnya yang berfungsi menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah berkoordinasi dengan kementerian lain terus berupaya memenuhinya. Misalnya, sambungan telepon, listrik, pengadaan air, sarana jalan dan sebagainya.

Saat ini dari 2.253 dokter, tersebar 1.426 orang di daerah sangat terpencil dan 825 di daerah terpencil. Untuk dokter gigi, dari 870 sebanyak 510 tersebar di daerah sangat terpencil dan 358 di daerah terpencil. Sementara itu, dari 6.216 bidan, tersebar 2.533 di daerah sangat terpencil, 3.373 daerah terpencil, dan 310 di daerah biasa.
http://www.suarakarya-online.com/new...html?id=330694

Indonesia Timur Banyak Kekurangan Dokter
Senin, 15 Juli 2013 18:12 WITA

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah wilayah di Indonesia masih banyak yang kekurangan tenaga dokter. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2012, terungkap bahwa dari 9.510 puskesmas yang ada di Indonesia, 14,7% di antaranya tidak memiliki tenaga dokter. Selain itu masih terdapat 16,76% puskesmas di negara kita yang tidak memiliki jumlah tenaga kesehatan (nakes) minimal, yang terdiri dari 1 dokter, 1 perawat dan 1 bidan. “Kita menghadapi situasi maldistribusi tenaga kesehatan yang merata. Imbasnya wilayah di kawasan Timur Indonesia banyak yang kekurangan dokter,” sebut Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang “Pengembangan Tenaga Kesehatan Menjelang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan”, di Jakarta, Senin (15/7/2013).

Timpangnya rasio dokter antar wilayah, menurut Nafsiah, tergambar dari grafik rasio dokter yang disusun Kemenkes. Dia mengatakan rata-rata nasional rasio dokter di Indonesia adalah 36 dokter per 100 ribu penduduk. Dari jumlah itu, hanya 9 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Beberapa provinsi itu diantaranya DKI Jakarta (140/100 ribu), Sulawesi Utara (79,8/100 ribu), Yogyakarta (75,9/100 ribu), Bali (67,3/100 ribu) dan Sumatera Utara (47,5/100 ribu). Sedangkan rasio terendah dokter kebanyakan memang di wilayah Timur. Posisi rasio terendah ditempati oleh Sulawesi Barat (8,8/100 ribu), NTT (10/100 ribu), Maluku (12,5/100 ribu), Maluku Utara (12,6/100 ribu) dan NTB (13,6/100 ribu).

Nafsiah menambahkan, pemerintah telah menargetkan minimal di setiap provinsi memiliki rasio 40 dokter per 100 ribu penduduk. Oleh karena itu telah dibentuk tim lintas sektor bernama Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (TKF-PTK). Anggotanya terdiri dari perwakilan Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian PAN dan RB. “Pemerataan dokter perlu dilakukan untuk mempersiapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 nanti,” tuturnya.

Sampai Juni 2013, melalui program dokter pegawai tidak tetap (PTT), Kemenkes telah mengirimkan 1.426 dokter di wilayah sangat terpencil dan 825 dokter di wilayah terpencil. Untuk dokter gigi telah dikirim 510 di wilayah sangat terpencil dan 358 di daerah terpencil. Namun program PTT ini, diakui Nafsiah belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan dokter di wilayah terpencil. Pasalnya begitu masa PTT selesai, mereka kembali lagi ke daerah asalnya.

Untuk itu, pada tahun ini, pemerintah merekrut 3 ribu dokter/dokter gigi untuk dijadikan PNS yang ditugaskan di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Nafsiah mengatakan mayoritas tenaga yang dikirim akan ditempatkan di wilayah Timur. Paling cepat, sambungnya, pada September 2013 proses penempatan sudah bisa dilakukan. Rendahnya jumlah dan belum meratanya dokter di Indonesia juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Mengutip data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Agung menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negera yang tingkat kekurangan tenaga kesehatannya sudah serius. Pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara yang rasio tenaga kesehatannya kurang dari 23 per 10 ribu penduduk. Selain negara kita, negara lain dengan kondisi serupa adalah Bangladesh, Bhutan dan India. “Diperlukan waktu untuk mencetak dan mendistribusikan tenaga kesehatan ke sejumlah wilayah agar merata,” tutur Agung.
http://manado.tribunnews.com/2013/07...urangan-dokter

Indonesia Alami Maldistribusi Dokter
Senin, 15 Juli 2013 | 15:04 WIBANTARA/Regina Safri/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah wilayah di Indonesia masih banyak yang kekurangan tenaga dokter. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2012, terungkap bahwa dari 9.510 puskesmas yang ada di Indonesia, 14,7% di antaranya tidak memiliki tenaga dokter. Selain itu masih terdapat 16,76% puskesmas di negara kita yang tidak memiliki jumlah tenaga kesehatan (nakes) minimal, yang terdiri dari 1 dokter, 1 perawat dan 1 bidan. “Kita menghadapi situasi maldistribusi tenaga kesehatan yang merata. Imbasnya wilayah di kawasan Timur Indonesia banyak yang kekurangan dokter,” sebut Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang “Pengembangan Tenaga Kesehatan Menjelang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan”, di Jakarta, Senin (15/7).

Timpangnya rasio dokter antarwilayah, menurut Nafsiah, tergambar dari grafik rasio dokter yang disusun Kemenkes. Dia mengatakan rata-rata nasional rasio dokter di Indonesia adalah 36 dokter per 100 ribu penduduk. Dari jumlah itu, hanya 9 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Beberapa provinsi itu diantaranya DKI Jakarta (140/100 ribu), Sulawesi Utara (79,8/100 ribu), Yogyakarta (75,9/100 ribu), Bali (67,3/100 ribu) dan Sumatera Utara (47,5/100 ribu). Sedangkan rasio terendah dokter kebanyakan memang di wilayah Timur. Posisi rasio terendah ditempati oleh Sulawesi Barat (8,8/100 ribu), NTT (10/100 ribu), Maluku (12,5/100 ribu), Maluku Utara (12,6/100 ribu) dan NTB (13,6/100 ribu).

Nafsiah menambahkan, pemerintah telah menargetkan minimal di setiap provinsi memiliki rasio 40 dokter per 100 ribu penduduk. Oleh karena itu telah dibentuk tim lintas sektor bernama Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (TKF-PTK). Anggotanya terdiri dari perwakilan Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian PAN dan RB. “Pemerataan dokter perlu dilakukan untuk mempersiapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 nanti,” tuturnya.

Sampai Juni 2013, melalui program dokter pegawai tidak tetap (PTT), Kemenkes telah mengirimkan 1.426 dokter di wilayah sangat terpencil dan 825 dokter di wilayah terpencil. Untuk dokter gigi telah dikirim 510 di wilayah sangat terpencil dan 358 di daerah terpencil. Namun program PTT ini, diakui Nafsiah belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan dokter di wilayah terpencil. Pasalnya begitu masa PTT selesai, mereka kembali lagi ke daerah asalnya. Untuk itu, pada tahun ini, pemerintah merekrut 3 ribu dokter/dokter gigi untuk dijadikan PNS yang ditugaskan di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Nafsiah mengatakan mayoritas tenaga yang dikirim akan ditempatkan di wilayah Timur. Paling cepat, sambungnya, pada September 2013 proses penempatan sudah bisa dilakukan. Rendahnya jumlah dan belum meratanya dokter di Indonesia juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Mengutip data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Agung menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negera yang tingkat kekurangan tenaga kesehatannya sudah serius.

Pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara yang rasio tenaga kesehatannya kurang dari 23 per 10 ribu penduduk. Selain negara kita, negara lain dengan kondisi serupa adalah Bangladesh, Bhutan dan India. “Diperlukan waktu untuk mencetak dan mendistribusikan tenaga kesehatan ke sejumlah wilayah agar merata,” tutur Agung.
http://www.metrotvnews.com/metronews...tribusi-Dokter




Dokter Muda Wajib Mengabdi ke Daerah Terpencil
Selasa, 5 Maret 2013 | 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, keberadaan dokter di daerah perkotaan cukup banyak. Namun untuk daerah terluar dan terpencil, kebutuhan dokter masih sangat banyak khususnya untuk dokter spesialis. Akibat kekurangan dokter di daerah terpencil ini, banyak masyarakat yang akhirnya meninggal tanpa sempat ditangani.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golongan Karya, Popong Otje Djundjunan, mengatakan bahwa salah satu penyebab kurangnya tenaga dokter ini adalah mahalnya biaya kuliah di bidang kedokteran. Pada akhirnya, hanya anak-anak yang berada di wilayah kota dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata yang dapat mengambil pendidikan dokter. "Kalau tidak terlalu mahal diharapkan akan banyak siswa yang kuliah Kedokteran sehingga akan banyak lulusan dokter yang memang dibutuhkan masyarakat dan dapat menyebar secara geografis," kata Otje di ruang rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (4/3/2013). "Karena tidak semua anak-anak cerdas mampu secara finansial. Ini harus dipikirkan. Beasiswa perlu tapi mengatur nominal pembiayaan juga harus," imbuh Otje.

Seperti diketahui, Komisi X DPR RI tengah membahas sebuah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan dokter. Selain bertujuan agar biaya kuliahnya tak lagi mahal, dalam undang-undang ini akan diatur juga mengenai kewajiban mengabdi di daerah terluar dan terpencil. "Selama ini, dokter-dokter muda tidak mau ke daerah, mereka menumpuk di kota. Dengan adanya UU ini, ada aturan untuk lulusan kedokteran harus mengabdi di daerah terluar, terpencil dan kepulauan selama dua atau tiga tahun," jelas Otje.

Ia menambahkan bahwa pada era orde baru sebenarnya aturan semacam ini pernah ada. Hanya saja saat masuk era reformasi, aturan ini kemudian hilang. Untuk itu, anggota legislatif merasa hal ini perlu dimunculkan kembali sehingga pelaksanaan pendidikan kedokteran ini menjadi jelas dan memiliki landasan hukum yang pasti. "Jadi nanti dari daerah-daerah seperti dari NTT, Maluku, Papua dan Aceh akan ada kuota untuk mahasiswa yang bisa masuk ke Fakultas Kedokteran dengan catatan mereka diberi ikatan dinas lalu ditugaskan Pemerintah Daerah agar mereka bisa pulang lagi ke daerahnya untuk merawat daerahnya," tandasnya.
http://edukasi.kompas.com/read/2013/...erah.Terpencil

-----------------------------

Sekolah mahal-mahal, lama, sulit .... ujung-ujungnya di buang ke daerah terpencil.
Kalau kagak memiliki mental baja, meski dokter muda, tentu tak akan mudah menerima realitas itu