Penulis : L Sastra Wijaya ; Sabtu, 20 Juli 2013 | 08:35 WIB





Dari hari ke hari, tampaknya semakin jelas siapa yang diinginkan rakyat Indonesia untuk menjadi presiden di tahun 2014. Di kalangan partai politik, nama Jokowi coba "dikesampingkan" ketika mereka bicara soal presiden, tetapi nama ini secara tidak sadar berada di benak mereka.

Bagi rakyat banyak—yang tampak dari media maupun jajak pendapat—terus mengusung Gubernur DKI Jakarta ini untuk mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Memang masih ada berbagai "ujian" bagi Jokowi untuk melihat apakah namanya akan terus berkibar sampai menjelang pemilihan tahun depan.

Ujian terbesar tampaknya akan terjadi pada pemilu, apakah partainya, PDI-P, mendapatkan suara cukup besar, di atas threshold sehingga bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa bergantung pada partai lain.

Karena "pilihan" rakyat sudah semakin jelas, yang lebih penting sekarang adalah mencari calon wakil presiden yang ideal untuk mendampingi Jokowi. Menurut saya, calon ideal tersebut adalah mantan wakil presiden semasa pemerintahan SBY yang pertama, Jusuf Kalla.

Ada tiga alasan menurut saya mengapa Jusuf Kalla paling pantas. Masalahnya adalah apakah Jusuf Kalla bersedia bagi jabatan tersebut karena setelah menjadi wakil presiden, tokoh asal Sulawesi Selatan ini mencalonkan diri sebagai presiden walau kemudian kalah dari Presiden SBY.

Pertama, pengaruh Jusuf Kalla (JK) di Golkar masih besar. Guna mendampingi Jokowi, banyak orang juga mengusulkan kemungkinan Jokowi berpasangan dengan Dahlan Iskan (Menteri BUMN) atau Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi). Menurut saya, guna mendampingi Jokowi diperlukan seorang tokoh yang berasal dari partai besar. Walau Jusuf Kalla sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun di Golkar, karena pernah menjadi ketua partai berlambang beringin tersebut, ia pasti menyisakan pengaruh.

Dahlan Iskan dan Mahfud MD tidak memiliki dukungan partai politik cukup kuat. Golkar sudah dipastikan akan mencalonkan ketuanya yang sekarang Aburizal Bakrie, tetapi kepopuleran Ical sejauh ini membuatnya sulit untuk terpilih karena berbagai bisnis masa lalunya, seperti kasus Lapindo. Beban yang dibawa oleh Jusuf Kalla lebih kecil dibandingkan apa yang disandang oleh Aburizal Bakrie. Bila JK mendampingi Jokowi, nantinya di DPR, JK akan bisa menggunakan pengaruhnya di masa lalu untuk membantu pemerintahan.

Kedua, pengalaman JK sebagai wakil presiden. Selain keinginan beberapa kalangan agar Jokowi berkonsentrasi dulu mengurus DKI, lawan politik sudah mengungkapkan apakah Jokowi memiliki pengalaman cukup untuk melakukan negosiasi dengan berbagai partai atau juga mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Di sini kembali Jusuf Kalla bisa berperan menjadi mentor Jokowi dalam berbagai urusan ini karena JK sebelumnya pernah lima tahun menjadi wakil presiden. Dalam masa pemerintahan SBY-Kalla, peran Ketua PMI ini hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki (Ahok). Jusuf Kalla dan Ahok tidak sekadar menjadi ban serep, tetapi terlihat sangat aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tidak diragukan bahwa kerja dua orang akan memberi hasil lebih baik dari satu orang saja.

Ketiga, duet Jokowi-JK adalah duet sipil. Di zaman Soeharto, Golkar dan PDI-P adalah partai yang berseberangan ideologi. Namun, di zaman reformasi ataupun di Pemilihan Presiden 2014, Jokowi bisa menggandeng Jusuf Kalla (yang mewakili unsur Golkar) karena "lawan" yang mereka hadapi adalah partai berlatar belakang "militer" Hanura (Wiranto), Gerindra (Probowo), dan Demokrat (bila mereka mencalonkan Pramono Edhie). Sebagai partai sekuler, PDI-P dan Golkar juga menghadapi partai-partai dengan latar belakang Islam, seperti PKS, PPP, PBB atau PKB.

Faktor ketiga ini tidaklah penting-penting sekali. Namun, setelah Presiden SBY (dengan latar belakang militer) menjabat dua kali, sekarang ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki calon presiden dengan latar belakang sipil yang kuat.

Saya mengusulkan kombinasi Jokowi-Jusuf Kalla. Apakah kombinasi ini bisa di balik dengan kombinasi Jusuf Kalla-Jokowi? Ini bisa saja terjadi, tetapi faktor Jokowi akan ditentukan oleh keberhasilan PDI-P dalam meraih suara di pemilu, bukan faktor Jusuf Kalla di Golkar.

Bila PDIP mengusung Jokowi sebagai juru kampanye dan partai kepala banteng ini mendapatkan suara melebihi threshold, desakan rakyat terhadap PDI-P untuk memilih mantan Wali Kota Solo tersebut akan sangat kuat. Kalau kemudian Jokowi bersedia jadi calon presiden, dia memiliki kuasa besar untuk melakukan pilihan sendiri.

L Sastra Wijaya, koresponden Kompas.com di Adelaide, Australia.

Sumber Kompas



setuju nih..
Jokowi - JK atau JK - Jokowi, gak masalah...dua2nya pekerja keras dan merakyat.. ditambah JK yang sudah dianggap sebagai negarawan, bukan lagi politisi.... dan doi masih punya pengaruh yang kuat terhadap Golkar..



Update !!!!!!!!
Mengemuka, Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014

Senin, 26 Agustus 2013 | 18:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Kompas dengan popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kian meroket menjadi isyarat bagi politisi generasi tua untuk bisa menerima kenyataan dan tidak memaksakan kehendak pada Pilpres 2014. Munculnya figur-figur di luar senior telah menandakan bahwa generasi muda politisi Indonesia telah bermunculan dengan mengandalkan kinerja ketimbang pencitraan.

Demikian pendapat yang disampaikan secara terpisah oleh pengajar ilmu politik di Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, serta peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, Senin (26/8/2013).

Survei yang dilakukan Litbang Kompas menampilkan popularitas Jokowi meroket dari 17,7 persen pada Desember 2012 menjadi 32,5 persen pada Juni 2013. Sementara empat nama lainnya jauh di bawahnya, yaitu Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.

”Hasil ini seharusnya jadi tanda bagi politisi senior mengenai munculnya para politisi muda yang tampil berkat kerja mereka,” ujar Muradi.

Fenomena ini sebaiknya dijadikan pelajaran bagi partai politik untuk mendorong munculnya calon pemimpin yang mengutamakan kerja daripada pencitraan. Oleh karena itu, konvensi yang dilakukan Partai Demokrat ataupun rapat pimpinan nasional yang diusung Partai Golkar bukanlah jalan yang ideal.

Pengamat politik Kristiadi mengatakan, hasil survei ini juga menjadi konfirmasi atas berbagai survei yang digelar sebelumnya dan menempatkan Jokowi selaku pemuncak.

Hasil ini juga menjadi cerminan atas sentimen publik terhadap Jokowi yang terbukti memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan yang gagal dituntaskan gubernur terdahulu.

”Munculnya Jokowi menjadi harapan bagi masyarakat yang telah apatis terhadap politik. Tidak jarang mereka bahkan membela habis-habisan kebijakan yang sudah dibuat Jokowi,” ujar Kristiadi.

Baik Muradi maupun Kristiadi sepakat, Jokowi masih harus menunggu restu dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju. Keduanya pun menyarankan Megawati agar berbesar hati dan mendorong tampilnya kader muda ke kancah nasional.

Muradi juga berpendapat, popularitas Jokowi akan terganggu apabila Megawati memaksakan diri untuk maju dan menggandengnya sebagai wakil.

Salah satu skenario ideal adalah mengusung Jokowi sebagai presiden dan berpasangan dengan figur profesional. Dari figur politisi tua, hanya Jusuf Kalla yang disebut Muradi paling pantas berpasangan dengan Jokowi karena memiliki kesamaan dalam cara menyelesaikan masalah.

Menanggapi survei ini, seperti biasa Jokowi tak mau berkomentar panjang. ”Yang itu biar masyarakat yang jawab. Jangan tanya saya dong. Biarlah masyarakat yang menilai,” katanya. (Didit Putra Erlangga Rahardjo, Sonya Helen Sinombor)

Editor : Hindra Liauw
Sumber Kompas

Update
JK: JOKOWI HARUS NYAPRES
Minggu, 01 September 2013 | 22:48 WIB

TEMPO.CO, Padang--Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki peluang untuk menjadi Presiden. Apalagi jika mampu menjaga image yang bagus seperti sekarang ini.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, seandainya Jokowi berhasil membangun Jakarta dalam satu tahun mendatang, misalnya mengurangi kemacetan, banjir, kekumuhan dan membangun pasar baik, pasti image-nya tetap bagus. "Jika begitu, ia harus mencapres," ujar JK di Padang 1 September 2013.

Terkait dengan adanya wacana untuk memasangan JK dengan Jokowi, Ketua PMI ini mengaku belum memikirkannya. "Pada waktunya lah nanti," ujarnya.

JK mengaku, belum ada pembicaraan khusus untuk pencalonan dirinya bersama dengan mantan Wali Kota Solo itu. "itu keputusan PDI-P. Tak enak mendahuluinya," ujarnya.

Sebelumnnya, JK menolak tawaran Partai Demokrat untuk mengikuti konvensi Calon Presiden. Karena, salah satu syarata konvensi harus bersedia pindah ke Partai Demokrat jika menang dalam konvensi. "Tidak mungkin. Saya kan bekas Ketum Golkar. Masak pindah partai," ujar JK.

Hal ini menurut JK, bukan pendidikan politik yang bagus. Sama tak bagusnya, jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiga tahun kemudian pindah ke Golkar.

Pasca penolakan mengikuti konvensi Demokrat, JK mengaku belum memikirkan pencapresannya pada 2014 mendatang. "Politik itu dinamis. Belum terpikirkan. Tunggu waktunya," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku belum memikirkan untuk pencapresan dirinya. "Tak mikir itu. Saat ini saya bekerja untuk Jakarta," ujarnya setelah memberikan kuliah umum di Unand Padang, 31 Agustus 2013.

ANDRI EL FARUQI
Sumber TEMPO

Wow, JK sudah bersabda...
Pasangan impian TS tahun 2014 ....... JOKOWI - JK
bekerja lebih cepat, lebih keras, lebih baik, lebih bersih, menuju Indonesia MANDIRI...



Update berita di page 6