JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku menggunakan dana operasional yang ia terima untuk membantu warga yang tak mampu mendapatkan pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

"Dari saya menjabat sejak Oktober lalu, saya sudah pakai dana operasional Wakil Gubernur Rp 2 miliar, dan duitnya saya pakai buat bantu pendidikan warga tidak mampu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Dana tersebut ia gunakan untuk membantu anak-anak sekolah yang tidak mendapatkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dana itu juga digunakan untuk membantu siswa yang sedang dalam masalah penahanan ijazah sekolah.

Bulan ini saja, ia telah menggelontorkan gaji operasionalnya hingga Rp 200 juta untuk membantu pembiayaan pendidikan. "Ini terpaksa dikeluarkan karena banyak orangtua enggak bisa membiayai anaknya untuk meneruskan sekolah. Misalnya, dari SD ke SMP atau SMP ke SMA," kata Basuki.

Basuki mengatakan, pelaksanaan KJP masih banyak yang belum tepat sasaran. Untuk itu, ia mencoba membantu sesuai dengan kemampuannya dengan memberikan dana operasionalnya.

Terkait penerapan KJP yang masih belum maksimal, mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bahwa ia baru saja mendapat laporan dari seorang warga yang di sekolahnya hanya mendapat lima KJP. Padahal, di dekat sekolah itu ada sekolah yang sebagian besar dari kalangan mampu, tetapi mendapatkan kuota KJP lebih banyak.

Mendapatkan laporan itu, ia berjanji untuk segera menyelidiki lebih lanjut permasalahan tersebut. Kendati demikian, Basuki tak menjelaskan lebih lanjut nama dan lokasi sekolah itu.

Untuk memperbaiki sistem distribusi KJP, ia menempatkan beberapa pegawai Dinas Pendidikan DKI di setiap kelurahan dan kecamatan untuk dapat langsung mengurus administrasi KJP. Dengan begitu, distribusi KJP dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Ia mengimbau kepada warga yang merasa dipermainkan oleh oknum kelurahan maupun Dinas Pendidikan untuk tak segan-segan menghubungi dan melaporkan kepadanya. "Kalau Anda dipermainkan, apalagi dicuekin, SMS lapor ke saya. Nanti saya panggil oknumnya," kata Basuki.

http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jo...ndidikan.Warga

Inilah contoh pemimpin yang merakyat, menggunakan gaji dan tunjangannya bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan rakyat...
andai seluruh pejabat di indonesia semulia jokowi - ahok...

salam Jakarta