The Stop Online Piracy Act (SOPA) is a United States bill introduced by U.S. Representative Lamar S. Smith (R-TX) to expand the ability of U.S. law enforcement to combat online copyright infringement and online trafficking in counterfeit goods. Provisions include the requesting of court orders to bar advertising networks and payment facilities from conducting business with infringing websites, and search engines from linking to the websites, and court orders requiring Internet service providers to block access to the websites. The law would expand existing criminal laws to include unauthorized streaming of copyrighted content, imposing a maximum penalty of five years in prison.

Proponents of the legislation state it will protect the intellectual-property market and corresponding industry, jobs and revenue, and is necessary to bolster enforcement of copyright laws, especially against foreign-owned and operated websites. Claiming flaws in present laws that do not cover foreign-owned and operated websites, and citing examples of active promotion of rogue websites by U.S. search engines, proponents assert stronger enforcement tools are needed.

Opponents state the proposed legislation threatens free speech and innovation, and enables law enforcement to block access to entire internet domains due to infringing content posted on a single blog or webpage. They have raised concerns that SOPA would bypass the "safe harbor" protections from liability presently afforded to websites by the Digital Millennium Copyright Act. Library associations have expressed concerns that the legislation's emphasis on stronger copyright enforcement would expose libraries to prosecution. Other opponents state that requiring search engines to delete domain names violates the First Amendment and could begin a worldwide arms race of unprecedented Internet censorship.

Stop Online Piracy Act (SOPA) (Undang-Undang Penghentian Pembajakan Daring), juga dikenal dengan House Bill 3261 (Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat nomor 3261) atau H.R. 3261

, adalah sebuah rancangan undang-undang yang dikemukakan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 26 Oktober 2011 oleh Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat Lamar Seeligson Smith dari Partai Republik dan kelompok bipartisan beranggotakan 12 sponsor awal. Rancangan undang-undang tersebut, jika diterapkan secara hukum, akan memperluas kemampuan penegakan hukum Amerika Serikat dan pemegang hak cipta untuk melawan perdagangan daring dalam kekayaan intelektual berhak cipta serta barang bajakan.[2] Rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan ini didasarkan pada PRO-IP Act (Undang-Undang PRO-IP) tahun 2008 yang serupa dan rancangan undang-undang dari Senat yang berhubungan, PROTECT IP Act (PIPA) (Undang-Undang PROTECT IP).[3]

Rancangan undang-undang awal yang diusulkan ini akan memungkinkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta pemegang hak cipta, untuk mendapatkan keputusan pengadilan terhadap suatu situs yang disangka dapat memungkinkan terjadinya atau memfasilitasi suatu pelanggaran hak cipta. Tergantung pada siapa yang mengajukan permintaan tersebut, keputusan pengadilan ini dapat mengakibatkan pembatasan jaringan periklanan daring dan perantara pembayaran untuk melakukan bisnis dengan situs yang diduga melanggar tersebut, pembatasan mesin pencari untuk menghubungkan ke situs yang diduga melanggar tersebut, serta memaksa penyedia jasa internet untuk memblokir akses ke situs yang diduga melanggar tersebut. Rancangan undang-undang ini menyatakan bahwa streaming konten berhak cipta tanpa izin adalah suatu tindakan kriminal, dan dapat dikenakan hukuman maksimal lima tahun penjara jika melakukan pelanggaran tersebut sepuluh kali dalam waktu enam bulan. Rancangan undang-undang ini juga memberikan kekebalan hukum terhadap layanan internet yang secara sukarela mengambil tindakan terhadap situs yang melakukan pelanggaran, dan juga melakukan tanggung jawab atas kerugian setiap pemegang hak cipta yang sengaja salah mengartikan suatu situs web sebagai situs yang melakukan pelanggaran.

Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011 (PROTECT IP Act atau PIPA) (Undang-Undang tahun 2011 mengenai Pencegahan Ancaman Daring Nyata terhadap Kreativitas Ekonomik dan Pencurian Kekayaan Intelektual) atau disingkat Protect Intellectual Property Act (Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Intelektual), juga dikenal dengan Senate Bill 968 (Rancangan Undang-Undang dari Senat nomor 3261) atau S. 968, adalah sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan peralatan tambahan bagi pemerintah Amerika Serikat dan pemegang hak cipta untuk membatasi akses ke "situs nakal yang memuat pelanggaran maupun barang bajakan", terutama produk yang didaftarkan di luar Amerika Serikat

The PROTECT IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, or PIPA) is a proposed law with the stated goal of giving the US government and copyright holders additional tools to curb access to "rogue websites dedicated to the sale of infringing or counterfeit goods", especially those registered outside the U.S.[1] The bill was introduced on May 12, 2011, by Senator Patrick Leahy (D-VT)[2] and 11 bipartisan co-sponsors. The Congressional Budget Office estimated that implementation of the bill would cost the federal government $47 million through 2016, to cover enforcement costs and the hiring and training of 22 new special agents and 26 support staff.[3] The Senate Judiciary Committee passed the bill, but Senator Ron Wyden (D-OR) placed a hold on it.[4]

The PROTECT IP Act is a re-write of the Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA),[5] which failed to pass in 2010. A similar House version of the bill, the Stop Online Piracy Act (SOPA), was introduced on October 26, 2011