Metrotvnews.com, Medan: Wali Kota Medan nonaktif, Rahudman Harahap, dituntut hukuman empat tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) tahun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan total kerugian negara Rp2,1 miliar.

Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti Rp480,4 juta subsider dua tahun penjara.

Jaksa Dwi Aries Sudarto membacakan tuntutan itu dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatra Utara (Sumut), Kamis (18/7).

Tim jaksa dalam tuntutannya menilai menilai Rahudman bersalah dalam kasus yang telah didakwakan sebelumnya.

"Menyatakan terdakwa Rahudman Harahap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primer," ujar Dwi.

Jaksa juga menilai, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana TPAPD pada 6 Januari 2005 bahkan tidak dilengkapi dengan bukti sah ataupun kuitansi tanda terima dan mengajukan SPP-PK pada 13 April 2005 dana TPAPD triwulan II tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dana TPAPD triwulan I pada 6 Januari 2005.

Jaksa juga meminta hakim untuk memerintahkan penahanan dan uang pengganti dibayarkan paling lama satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 23 Juli 2013 mendatang dengan agenda nota pembelaan penasehat hukum. (Yennizar Lubis)

Editor: Henri Salomo Siagian

Penampakan si malu dah LO tong