Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak memerlukan bantuan dana dari Bank Dunia (World Bank), untuk mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program-programnya.

"DKI tidak butuh duit mereka, saya tidak mengerti kalau pemerintah pusat bagaimana," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Namun demikian, dalam pertemuan dengan Direktur Wold Bank untuk Indonesia, Stefen G Koeberle pada Rabu siang, Ahok mengatakan banyak hal yang bisa dipelajari dan menjadi masukan baginya untuk melakukan penataan Jakarta, salah satunya adalah bagaimana cara mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL).

"Dia kan punya data seluruh Bank Dunia. Kita mau tahu pedagang kaki lima di Bangkok, Kuala Lumpur, Hongkong, Singapura. Gimana sih mengatasinya? Mereka punya pengalaman itu. Kita mau tahu," jelasnya.

Ahok pun mengatakan telah meminta data dan kajian Bank Dunia mengenai cara mengatasi PKL di negara-negara lain. Dengan demikian, Pemprov DKI tidak perlu melakukan studi banding ke luar negeri.

"Kami minta kasih data ke kami, supaya kami nggak usah studi banding ke luar negeri. Ngapain? Mereka menunjukkan data-data, termasuk kajian mereka," ujarnya.

Selain masalah PKL, Ahok juga mengatakan ia tertarik untuk meminta data dan kajian dari Bank Dunia terkait masalah menormalisasi sungai serta mengolah air limbah dan sampah. Menurutnya, dalam segi teknologi untuk mengolah air limbah Jakarta tertinggal dari kota-kota besar lainnya, serta masih minimnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan sungai

"Mereka bisa cepat angkat sampah dan mengolah limbah dengan teknologi, selain itu kesadaran masyarakatnya tinggi. Mereka (Bank Dunia) menawarkan studi banding ke negara lain. Tapi ngapain juga?" tandasnya.

INILAH