Presiden sementara Mesir untuk pertama kalinya mengambil sumpah anggota kabinetnya sejak militer menumbangkan presiden dari kelompok Islam, Mohamed Mursi, 3 Juli 2013. Kalangan liberal menempati posisi kunci dalam susunan kabinet, termasuk tiga menteri perempuan.

Pemerintahan baru Mesir dipimpin oleh Perdana Menteri Hazem el-Beblawi, seorang ekonom. Sedangkan Panglima Angkatan Perang Mesir Jenderal Abdel-Fattah el-Sisi yang berhasil menjatuhkan Mursi tetap menempati posisi Menteri Pertahanan dan juga merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri Mesir. Jabatan Menteri Pertahanan adalah tambahan, tidak seperti pada kabinet sebelumnya.

Pada masa pemerintahan Mursi, Mohammed Ibrahim menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dia tetap menempati posisinya dengan tambahan tugas mengawasi kepolisian. Ibrahim merupakan satu-satunya menteri Mursi yang dipertahankan. Adapun Nabil Fahmy, yang sebelumnya Duta Besar Mesir untuk Amerika Serikat pada 1999-2008, diminta menjadi Menteri Luar Negeri.

Terkait dengan pandangan kelompok liberal dalam pemerintahan baru, Presiden Adly Mansour memasukkan tiga nama perempuan dalam kabinetnya. Mereka menempati pos di Kementerian Informasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh anggota kabinet berjumlah 34 orang, tidak termasuk el-Beblawi.

Dalam susunan kabinet tidak tampak tokoh-tokoh dari partai Islam. Menurut juru bicara kepresidenan, mereka sesungguhnya tetap menyediakan kursi untuk Ikhwanul Muslimin. "Kami telah menawarkan kepada mereka untuk bergabung dalam kabinet, tetapi ditolak," ujar juru bicara.

Pendukung Mursi menolak tawaran pemerintahan baru. Menurut mereka, pemerintahan ini tidak sah karena militer telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah dan merusak demokrasi di Mesir.

Koresponden Al Jazeera, Nicole Johnson, melaporkan dari Kairo, ada sejumlah nama cukup populer dalam susunan kabinet dengan tujuh di antaranya merupakan wajah lama. "Susunan kabinet sepertinya didominasi oleh kalangan teknokrat," kata Johnson.

Kelompok Ikhwanul Muslimin menolak susunan kabinet pemerintahan baru tersebut. Mereka menganggap pemerintahan ini tidak sah. "Ini sebuah pemerintahan tidak sah, perdana menteri tidak sah, kabinetnya pun tidak sah. Kami tidak mengakui siapa pun (dalam pemerintahan baru)," ujar juru bicara Ikhanul Muslimin, Gehad El-Haddad.

SUMBERNYA