- Beranda
- Berita dan Politik
DPR Usul Penjara Khusus Teroris spt Guantanamo. Pdhl yg Medesak itu Penjara Koruptor
...
TS
karmila
DPR Usul Penjara Khusus Teroris spt Guantanamo. Pdhl yg Medesak itu Penjara Koruptor
Penjara Teroris Gunatamo Milik AS
Komisi I Usulkan Tahanan Khusus Teroris Seperti Guantanamo
Saturday, 13 July 2013 11:16
itoday - Komisi I DPR mengusulkan adanya tahanan teroris seperti Guantanomo. Usulan ini agar peristiwa kaburnya para narapidana teroris dalam kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan tidak terulang lagi. "Intinya perlu dibuat lapas khusus seperti di Guantanamo karena terhadap mereka harus mendapat perlakuan khusus dan diubah mindset-nya sebelum kembali ke masyarakat," kata anggota Komisi I dari Fraksi Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati kepada itoday, Sabtu (13/07).
Kata Nuning, panggilan akrab Susaningtyas, tahanan bagi teroris itu harus mendapat pengawasan BNPT, Kemenkumham dan polisi. "Lapas khusus tersebu harus dalam pengawasan BNPT bersama Kemenkumham, dan polisi juga," tegas Nuning. Menurut Nuning, penjara khusus bagi teroris maka ada "pengisolasian" sehingga tidak merekrut pelaku kejahatan lain yang berada di lapas umum. Kata Nuning, pelaku kejatahan lain itu, yang rata-rata memiliki jiwa yang rapuh, bisa berhasil direkrut melalui doktrin para pelaku terorisme, maka ini akan sangat berbahaya.
"Apalagi, pelaku kejahatan umum yang ada di lapas umum, terutama residivis, secara umum sudah terlatih dan punya kemampuan dan nyali yang lebih daripada pelaku kejahatan biasa sehingga bisa menjadi calon teroris yang mapan dalam pencarian dana atau fai melalui kejahatan perampokan dan lain-lain," pungkas Nuning.
http://www.itoday.co.id/politik/komi...rti-guantanamo
Ini alasan mengapa perlu penjara khusus teroris
Sabtu, 13 Juli 2013 − 15:59 WIB
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, usulan pemisahan tahanan terorisme bukan tanpa alasan. Pasalnya, dikhawatirkan pelaku terorisme merekrut pelaku kejahatan lain yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP). "Pelaku kejahatan lain berpotensi didoktrin oleh pelaku terorisme, ini sangat berbahaya. Karena pelaku kejahatan umum yang ada di lapas umum (terutama recidivist), secara umum sudah terlatih dan punya kemampuan dan nyali yang lebih daripada pelaku kejahatan biasa sehingga bisa menjadi calon teroris yang mapan dalam pencarian dana melalui kejahatan," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (13/7/2013).
Ia berharap, pemerintah melalui Kemenkum HAM, DPR, dan Kepolisian perlu mengkaji gagasan ini dari berbagai aspek. Mengingat para pelaku teroris yang sudah dipidana, akan lepas dari pembinaan dan pengawasan karena ditempatkan di LP umum. "Mereka tidak pernah menyesali perbuatannya dan merasa tidak bersalah karena keyakinan mereka tentang yang diperbuat itu adalah demi menegakan syariah agama dan mereka direkrut dengan cara ala militer," tandasnya.
Karena itu, politikus Hanura ini merasa perlu dibuat LP khusus bagi para terpidana terorisme seperti di Guantanamo. Pasalnya, pelaku terorisme harus mendapat perlakuan khusus dan mindset-nya dirubah sebelum kembali ke masyarakat. "Tapi LP khusus tersebut harus dalam pengawasan BNPT bersama Kemenkum HAM, Polisi kan di dalam BNPT juga. Deradikalisasi harus berlangsung dengan manusiawi dan komprehensif," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...khusus-teroris
Penjara Khusus Teroris Belum Mendesak
Jurnas.com | MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar menyatakan bahwa penjara khusus terpidana kasus terorisme belum diperlukan. Patrialis khawatir pemisahan ruang sel tahanan itu justru akan makin memperkuat jaringan terorisme di Tanah Air. "Mereka akan berkumpul satu sama lain dan bisa membuat program (terorisme) yang lebih besar,"kata Patrialis saat berbincang dengan Jurnal Nasional di Banda Aceh, Senin (27/9).
Menurut Patrialis, kesempatan para narapidana (napi) terorisme untuk melakukan penguatan semakin terbuka apabila dikumpulkan bersama dalam satu penjara khusus. Pemisahan ruang tahanan dinilai menyulitkan proses pembinaan terhadap pelaku kejahatan terorisme. Selain itu usaha untuk meluruskan kembali pemahaman kewarganegaraan para napi teroris yang menyimpang disinyalir akan terhambat. "Kalau ada penjara khusus teroris kesannnya negara kita itu benar-benar negara teroris. Dari segi kuantitas (jumlah napi teroris) saya pikir belum saatnya,"urai mantan anggota Komisi III DPR itu.
Berkaca pada aksi perampokan bank di Medan yang dikomando oleh residivis Abu Tholut, Patrialis mengakui pembinaan terhadap teroris di lembaga pemasyarakatan belum maksimal. Ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan langkah "pengobatan" bagi teroris dengan terapi khusus. Konsep terapi tersebut akan dikoordinasikan dengan lembaga penegak hukum.
Sependapat dengan Menkumham, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil lebih setuju apabila pembinaan napi teroris dioptimalkan daripada penahanannya ditempatkan dalam penjara khusus. Politisi dari PKS itu mengaku tidak percaya dengan anggapan yang menyebutkan bahwa kaderisasi teroris dilakukan dalam penjara. "Sebagai kader di partai saya tahu bagaimana proses pengkaderan. Saya tidak yakin lapas bisa jadi tempat kaderisasi,"ujar Nasir.
Nasir menganggap bahwa sebenarnya pembinaan lebih diperlukan untuk narapidana kejahatan umum. Menurutnya "imunisasi" nasionalisme harusnya diprioritaskan untuk narapidana di luar kejahatan terorisme. Pria asal Aceh itu menyarankan agar Kemenkumham menggandeng ormas keagamaan seperti Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama untuk pembinaan tersebut. "Yang harus diantisipasi bukan napi teroris tetapi yang bukan teroris. Yang belum kena penyakitnya (terorisme) harus dikasih imunisasi,"tandas Nasir.
Sejak tahun 2000, Polri telah berhasil menangkap 548 pelaku terorisme yang tengah menjalani proses hukum. Sedangkan 54 lainnya tewas karena terpaksa dilumpuhkan oleh petugas. Kini kepolisian sedang membidik sejumlah nama yang terlibat dalam jaringan terorisme termasuk Abu Tholut. Terpidana delapan tahun penjara dalam kasus peledakan bom di Atrium Senen itu dibebaskan pada tahun 2007 berkat remisi dan pembebasan bersyarat.
http://www.jurnas.com/news/9542/Penj...k/481/nasional
Jumlah Koruptor jauh lebih besar ketimbang Terrois, Penjara Koruptor yg Prioritas!
Sukamiskin Jadi Penjara Khusus Koruptor
RABU, 26 DESEMBER 2012 | 13:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, sebagai penjara khusus koruptor. Wakil Menteri Hukum, Denny Indrayana, mengatakan para koruptor akan diberikan pendidikan khusus di penjara tersebut.
"Pembinaan (bagi terpidana) dengan pendidikan tinggi tentu berbeda dengan (terpidana) kejahatan umum," ujar Denny dalam diskusi refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM di kantornya, Rabu, 26 Desember 2012.
Menurut Denny, hingga Desember 2012, jumlah terpidana yang dipindahkan dari penjara di Jakarta ke Sukamiskin sudah berjumlah 28 orang. Salah satu yang dipindahkan dari Cipinang adalah Gayus Halomoan Tambunan, terpidana pajak, dan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M. Najamuddin, yang merupakan terpidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 20 miliar. "Masih ada 45 napi dari Cipinang yang akan dipindahkan secara bertahap ke Sukamiskin," ujar dia.
Denny menuturkan bahwa instansinya memiliki kajian khusus sehingga memilih Sukamiskin sebagai penjara khusus koruptor. Kajian tersebut, di antaranya Sukamiskin merupakan tempat yang cukup memadai karena satu sel hanya didiami satu orang koruptor sehingga pengawasannya lebih mudah.
Namun, hingga saat ini penjara itu masih berbenah agar lebih ketat dalam hal pengawasannya. Dengan demikian, ia meminta semua pihak tidak menganggap koruptor akan lebih bebas di sana. "Jangan bilang karena kawasannya di luar dari Jakarta akan lebih bebas, tidak akan begitu," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...husus-Koruptor
Menkumham Belum Tahu Soal Tahanan Koruptor Keluar Masuk Lapas
Kamis, 9 Mei 2013 19:50 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, mengaku belum mengetahui langsung adanya sejumlah narapidana kasus korupsi kerap keluar masuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan atau lapas untuk pergi tidur di rumahnya masing-masing sebagaimana disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Amir berharap Abraham mau berbagi data, informasi, dan temuannya itu ke pihaknya. "Kalau Pak Abraham Samad punya data ada napi koruptor pulang ke rumah sore dan kembali lagi ke lapas paginya, sangat baik bila dikerjasamakan kepada kami, supaya kami bisa mengambil langkah penertiban," kata Amir Syamsuddin saat menghubungi Tribunnews.com, Kamis (9/5/2013).
Menurut Amir, sebenarnya koordinasi KPK dan Kemenkumham telah terjalin sejak lama. Namun, sejauh ini Kemenkumham yang menaungi lapas-lapas, belum mendapatkan informasi tersebut. Amir mengatakan, dirinya sudah berusaha agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran narapidana ataupun tahanan sebagaimana kejadian Gayus Tambunan yang bisa plesiran ke Bali.
Ia mengaku beberapa kali melakukan sidak ke lapas-lapas yang potensial terjadinya pelanggaran seperti itu, yakni Lapas Cipinang dan Rutan Cipinang. Namun, Amir mengaku belum beruntung mendapati pelanggaran seperti disampaikan Abraham. "Lainnya yang sudah saya lakukan, adalah mendatangi napi-napi yang izin sakit ke rumah sakit. Saya lihat langsung ke rumah sakit. Ketika saya ragu dia sakit benaran, yah saya perintahkan dia kembali ke lapas. Minggu kemarin ini saya berhentikan karutan karena napinya ijin sakit ada di VIP RS Harapan Kita. Saya minta dia dikembalikan ke tahanan, besoknya dia dipindahkan ke Lapas Sukamiskin," paparnya.
Amir kembali menyampaikan harapannya agar Abraham Samad bersedia berbagi temuan pelanggaran-pelanggaran napi korupsi seperti ditemukannya. "Biar bisa saya ambil tindakan. Kalau benar seperti itu, petugas rutan atau lapasnya itu bisa dipidana," tandasnya
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ar-masuk-lapas
ICW: PNS ADALAH PELAKU KORUPSI, PALING BANYAK
Sun, 14 Jul 2013
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Minggu (5/2) mengungkapkan bahwa di tahun 2011 setidaknya terdapat kasus 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini adalah Rp 2,169 triliun. “Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang. Diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang,” ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto.
Menurut ICW, hal ini konsisten dengan yang terjadi pada 2010, meskipun jumlahnya untuk tahun ini menurun. Di tahun 2010 ada 336 PNS yang terlibat kasus korupsi. Kebanyakan pelaku korupsi ini memiliki latar belakang pegawai negeri sipil (PNS). Dari 1.053 orang itu, ICW mengklasifikasikan menjadi sekitar 30 jenis jabatan.
http://www.citizenjurnalism.com/medi...asal-dari-pns/
source: http://acch.kpk.go.id/statistik-pena...ingkat-jabatan
Jumlah Kasus Korupsi Meningkat 50 Persen
Di mata ICW ini pertanda buruk. Menurut KPK, ini sinyal positif.
Rabu, 4 Agustus 2010, 20:35
VIVAnews - Jumlah kasus tindak pidana korupsi hingga medio 2010 terus meningkat. Peningkatan ini tidak hanya pada banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil dijerat hukum, tapi juga pada jumlah uang yang dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) Rabu kemarin, 4 Agustus 2010, merilis bahwa mereka mendapati 176 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum di level pusat maupun daerah. Nilai kerugian negara dalam kasus-kasus itu ditaksir mencapai Rp2,102 triliun.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2009 lalu, tercatat hanya ada sebanyak 86 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun. ICW juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini ada 441 orang. Sedangkan sepanjang tahun lalu hanya 217. Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi adalah kalangan swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan. Mereka ada 61 orang.
Empat pelaku yang di urutan tertinggi lainnya adalah kepala bagian di instansi pemerintah (56 orang), anggota DPRD (52), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35), dan kepala dinas (33). Jika dibanding tahun 2009 semester I, ada pergeseran di mana peringkat pertama diduduki anggota DPR/DPRD (63 orang). Dalam laporannya, ICW juga mengungkapkan bahwa saat ini korupsi di daerah menjadi favorit. Selama 2010, ada 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani aparat hukum, dan melahirkan potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar.
Tiga sektor lain yang menjadi penyumbang terbesar bagi potensi kerugian negara adalah: perizinan senilai Rp420 miliar (1 kasus), pertambangan Rp365,5 miliar (2 kasus), dan energi/listrik Rp140,8 miliar (5 kasus). Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2009, kasus korupsi yang menggerogoti kas daerah ada 23 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp410,857 miliar. Soal modus, yang paling banyak digunakan adalah penggelapan (62 kasus), mark up anggaran (52 kasus), proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran (18 kasus), dan suap (7 kasus).
http://fokus.news.viva.co.id/news/re...gkat-50-persen
-------------------------------
Terroris jumlah tak seberapa dibanding koruptor. Dan karena umumnya para teroris itu sudah terancam hukuman mati, memang seharusnya tidak ditaruh di penjara biasa, minimal dibaikpkan di penjara militer kayak di Guntur, Jakarta itulah! Ini kebalik, malahan terorisnya yang ditaruh di penjara biasa seperti di Lapas Tanjung Gusta itu, sementara tahanan koruptor KPK malahan di titipkan di penjara militer Guntur itu.
Komisi I Usulkan Tahanan Khusus Teroris Seperti Guantanamo
Saturday, 13 July 2013 11:16
itoday - Komisi I DPR mengusulkan adanya tahanan teroris seperti Guantanomo. Usulan ini agar peristiwa kaburnya para narapidana teroris dalam kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan tidak terulang lagi. "Intinya perlu dibuat lapas khusus seperti di Guantanamo karena terhadap mereka harus mendapat perlakuan khusus dan diubah mindset-nya sebelum kembali ke masyarakat," kata anggota Komisi I dari Fraksi Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati kepada itoday, Sabtu (13/07).
Kata Nuning, panggilan akrab Susaningtyas, tahanan bagi teroris itu harus mendapat pengawasan BNPT, Kemenkumham dan polisi. "Lapas khusus tersebu harus dalam pengawasan BNPT bersama Kemenkumham, dan polisi juga," tegas Nuning. Menurut Nuning, penjara khusus bagi teroris maka ada "pengisolasian" sehingga tidak merekrut pelaku kejahatan lain yang berada di lapas umum. Kata Nuning, pelaku kejatahan lain itu, yang rata-rata memiliki jiwa yang rapuh, bisa berhasil direkrut melalui doktrin para pelaku terorisme, maka ini akan sangat berbahaya.
"Apalagi, pelaku kejahatan umum yang ada di lapas umum, terutama residivis, secara umum sudah terlatih dan punya kemampuan dan nyali yang lebih daripada pelaku kejahatan biasa sehingga bisa menjadi calon teroris yang mapan dalam pencarian dana atau fai melalui kejahatan perampokan dan lain-lain," pungkas Nuning.
http://www.itoday.co.id/politik/komi...rti-guantanamo
Ini alasan mengapa perlu penjara khusus teroris
Sabtu, 13 Juli 2013 − 15:59 WIB
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, usulan pemisahan tahanan terorisme bukan tanpa alasan. Pasalnya, dikhawatirkan pelaku terorisme merekrut pelaku kejahatan lain yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP). "Pelaku kejahatan lain berpotensi didoktrin oleh pelaku terorisme, ini sangat berbahaya. Karena pelaku kejahatan umum yang ada di lapas umum (terutama recidivist), secara umum sudah terlatih dan punya kemampuan dan nyali yang lebih daripada pelaku kejahatan biasa sehingga bisa menjadi calon teroris yang mapan dalam pencarian dana melalui kejahatan," ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (13/7/2013).
Ia berharap, pemerintah melalui Kemenkum HAM, DPR, dan Kepolisian perlu mengkaji gagasan ini dari berbagai aspek. Mengingat para pelaku teroris yang sudah dipidana, akan lepas dari pembinaan dan pengawasan karena ditempatkan di LP umum. "Mereka tidak pernah menyesali perbuatannya dan merasa tidak bersalah karena keyakinan mereka tentang yang diperbuat itu adalah demi menegakan syariah agama dan mereka direkrut dengan cara ala militer," tandasnya.
Karena itu, politikus Hanura ini merasa perlu dibuat LP khusus bagi para terpidana terorisme seperti di Guantanamo. Pasalnya, pelaku terorisme harus mendapat perlakuan khusus dan mindset-nya dirubah sebelum kembali ke masyarakat. "Tapi LP khusus tersebut harus dalam pengawasan BNPT bersama Kemenkum HAM, Polisi kan di dalam BNPT juga. Deradikalisasi harus berlangsung dengan manusiawi dan komprehensif," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...khusus-teroris
Penjara Khusus Teroris Belum Mendesak
Jurnas.com | MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar menyatakan bahwa penjara khusus terpidana kasus terorisme belum diperlukan. Patrialis khawatir pemisahan ruang sel tahanan itu justru akan makin memperkuat jaringan terorisme di Tanah Air. "Mereka akan berkumpul satu sama lain dan bisa membuat program (terorisme) yang lebih besar,"kata Patrialis saat berbincang dengan Jurnal Nasional di Banda Aceh, Senin (27/9).
Menurut Patrialis, kesempatan para narapidana (napi) terorisme untuk melakukan penguatan semakin terbuka apabila dikumpulkan bersama dalam satu penjara khusus. Pemisahan ruang tahanan dinilai menyulitkan proses pembinaan terhadap pelaku kejahatan terorisme. Selain itu usaha untuk meluruskan kembali pemahaman kewarganegaraan para napi teroris yang menyimpang disinyalir akan terhambat. "Kalau ada penjara khusus teroris kesannnya negara kita itu benar-benar negara teroris. Dari segi kuantitas (jumlah napi teroris) saya pikir belum saatnya,"urai mantan anggota Komisi III DPR itu.
Berkaca pada aksi perampokan bank di Medan yang dikomando oleh residivis Abu Tholut, Patrialis mengakui pembinaan terhadap teroris di lembaga pemasyarakatan belum maksimal. Ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan langkah "pengobatan" bagi teroris dengan terapi khusus. Konsep terapi tersebut akan dikoordinasikan dengan lembaga penegak hukum.
Sependapat dengan Menkumham, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil lebih setuju apabila pembinaan napi teroris dioptimalkan daripada penahanannya ditempatkan dalam penjara khusus. Politisi dari PKS itu mengaku tidak percaya dengan anggapan yang menyebutkan bahwa kaderisasi teroris dilakukan dalam penjara. "Sebagai kader di partai saya tahu bagaimana proses pengkaderan. Saya tidak yakin lapas bisa jadi tempat kaderisasi,"ujar Nasir.
Nasir menganggap bahwa sebenarnya pembinaan lebih diperlukan untuk narapidana kejahatan umum. Menurutnya "imunisasi" nasionalisme harusnya diprioritaskan untuk narapidana di luar kejahatan terorisme. Pria asal Aceh itu menyarankan agar Kemenkumham menggandeng ormas keagamaan seperti Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama untuk pembinaan tersebut. "Yang harus diantisipasi bukan napi teroris tetapi yang bukan teroris. Yang belum kena penyakitnya (terorisme) harus dikasih imunisasi,"tandas Nasir.
Sejak tahun 2000, Polri telah berhasil menangkap 548 pelaku terorisme yang tengah menjalani proses hukum. Sedangkan 54 lainnya tewas karena terpaksa dilumpuhkan oleh petugas. Kini kepolisian sedang membidik sejumlah nama yang terlibat dalam jaringan terorisme termasuk Abu Tholut. Terpidana delapan tahun penjara dalam kasus peledakan bom di Atrium Senen itu dibebaskan pada tahun 2007 berkat remisi dan pembebasan bersyarat.
http://www.jurnas.com/news/9542/Penj...k/481/nasional
Jumlah Koruptor jauh lebih besar ketimbang Terrois, Penjara Koruptor yg Prioritas!
Quote:
Sukamiskin Jadi Penjara Khusus Koruptor
RABU, 26 DESEMBER 2012 | 13:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, sebagai penjara khusus koruptor. Wakil Menteri Hukum, Denny Indrayana, mengatakan para koruptor akan diberikan pendidikan khusus di penjara tersebut.
"Pembinaan (bagi terpidana) dengan pendidikan tinggi tentu berbeda dengan (terpidana) kejahatan umum," ujar Denny dalam diskusi refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM di kantornya, Rabu, 26 Desember 2012.
Menurut Denny, hingga Desember 2012, jumlah terpidana yang dipindahkan dari penjara di Jakarta ke Sukamiskin sudah berjumlah 28 orang. Salah satu yang dipindahkan dari Cipinang adalah Gayus Halomoan Tambunan, terpidana pajak, dan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M. Najamuddin, yang merupakan terpidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 20 miliar. "Masih ada 45 napi dari Cipinang yang akan dipindahkan secara bertahap ke Sukamiskin," ujar dia.
Denny menuturkan bahwa instansinya memiliki kajian khusus sehingga memilih Sukamiskin sebagai penjara khusus koruptor. Kajian tersebut, di antaranya Sukamiskin merupakan tempat yang cukup memadai karena satu sel hanya didiami satu orang koruptor sehingga pengawasannya lebih mudah.
Namun, hingga saat ini penjara itu masih berbenah agar lebih ketat dalam hal pengawasannya. Dengan demikian, ia meminta semua pihak tidak menganggap koruptor akan lebih bebas di sana. "Jangan bilang karena kawasannya di luar dari Jakarta akan lebih bebas, tidak akan begitu," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...husus-Koruptor
Menkumham Belum Tahu Soal Tahanan Koruptor Keluar Masuk Lapas
Kamis, 9 Mei 2013 19:50 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, mengaku belum mengetahui langsung adanya sejumlah narapidana kasus korupsi kerap keluar masuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan atau lapas untuk pergi tidur di rumahnya masing-masing sebagaimana disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Amir berharap Abraham mau berbagi data, informasi, dan temuannya itu ke pihaknya. "Kalau Pak Abraham Samad punya data ada napi koruptor pulang ke rumah sore dan kembali lagi ke lapas paginya, sangat baik bila dikerjasamakan kepada kami, supaya kami bisa mengambil langkah penertiban," kata Amir Syamsuddin saat menghubungi Tribunnews.com, Kamis (9/5/2013).
Menurut Amir, sebenarnya koordinasi KPK dan Kemenkumham telah terjalin sejak lama. Namun, sejauh ini Kemenkumham yang menaungi lapas-lapas, belum mendapatkan informasi tersebut. Amir mengatakan, dirinya sudah berusaha agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran narapidana ataupun tahanan sebagaimana kejadian Gayus Tambunan yang bisa plesiran ke Bali.
Ia mengaku beberapa kali melakukan sidak ke lapas-lapas yang potensial terjadinya pelanggaran seperti itu, yakni Lapas Cipinang dan Rutan Cipinang. Namun, Amir mengaku belum beruntung mendapati pelanggaran seperti disampaikan Abraham. "Lainnya yang sudah saya lakukan, adalah mendatangi napi-napi yang izin sakit ke rumah sakit. Saya lihat langsung ke rumah sakit. Ketika saya ragu dia sakit benaran, yah saya perintahkan dia kembali ke lapas. Minggu kemarin ini saya berhentikan karutan karena napinya ijin sakit ada di VIP RS Harapan Kita. Saya minta dia dikembalikan ke tahanan, besoknya dia dipindahkan ke Lapas Sukamiskin," paparnya.
Amir kembali menyampaikan harapannya agar Abraham Samad bersedia berbagi temuan pelanggaran-pelanggaran napi korupsi seperti ditemukannya. "Biar bisa saya ambil tindakan. Kalau benar seperti itu, petugas rutan atau lapasnya itu bisa dipidana," tandasnya
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ar-masuk-lapas
ICW: PNS ADALAH PELAKU KORUPSI, PALING BANYAK
Sun, 14 Jul 2013
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Minggu (5/2) mengungkapkan bahwa di tahun 2011 setidaknya terdapat kasus 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini adalah Rp 2,169 triliun. “Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang. Diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang,” ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto.
Menurut ICW, hal ini konsisten dengan yang terjadi pada 2010, meskipun jumlahnya untuk tahun ini menurun. Di tahun 2010 ada 336 PNS yang terlibat kasus korupsi. Kebanyakan pelaku korupsi ini memiliki latar belakang pegawai negeri sipil (PNS). Dari 1.053 orang itu, ICW mengklasifikasikan menjadi sekitar 30 jenis jabatan.
http://www.citizenjurnalism.com/medi...asal-dari-pns/
source: http://acch.kpk.go.id/statistik-pena...ingkat-jabatan
Jumlah Kasus Korupsi Meningkat 50 Persen
Di mata ICW ini pertanda buruk. Menurut KPK, ini sinyal positif.
Rabu, 4 Agustus 2010, 20:35
VIVAnews - Jumlah kasus tindak pidana korupsi hingga medio 2010 terus meningkat. Peningkatan ini tidak hanya pada banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil dijerat hukum, tapi juga pada jumlah uang yang dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) Rabu kemarin, 4 Agustus 2010, merilis bahwa mereka mendapati 176 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum di level pusat maupun daerah. Nilai kerugian negara dalam kasus-kasus itu ditaksir mencapai Rp2,102 triliun.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2009 lalu, tercatat hanya ada sebanyak 86 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun. ICW juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini ada 441 orang. Sedangkan sepanjang tahun lalu hanya 217. Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi adalah kalangan swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan. Mereka ada 61 orang.
Empat pelaku yang di urutan tertinggi lainnya adalah kepala bagian di instansi pemerintah (56 orang), anggota DPRD (52), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35), dan kepala dinas (33). Jika dibanding tahun 2009 semester I, ada pergeseran di mana peringkat pertama diduduki anggota DPR/DPRD (63 orang). Dalam laporannya, ICW juga mengungkapkan bahwa saat ini korupsi di daerah menjadi favorit. Selama 2010, ada 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani aparat hukum, dan melahirkan potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar.
Tiga sektor lain yang menjadi penyumbang terbesar bagi potensi kerugian negara adalah: perizinan senilai Rp420 miliar (1 kasus), pertambangan Rp365,5 miliar (2 kasus), dan energi/listrik Rp140,8 miliar (5 kasus). Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2009, kasus korupsi yang menggerogoti kas daerah ada 23 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp410,857 miliar. Soal modus, yang paling banyak digunakan adalah penggelapan (62 kasus), mark up anggaran (52 kasus), proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran (18 kasus), dan suap (7 kasus).
http://fokus.news.viva.co.id/news/re...gkat-50-persen
-------------------------------
Terroris jumlah tak seberapa dibanding koruptor. Dan karena umumnya para teroris itu sudah terancam hukuman mati, memang seharusnya tidak ditaruh di penjara biasa, minimal dibaikpkan di penjara militer kayak di Guntur, Jakarta itulah! Ini kebalik, malahan terorisnya yang ditaruh di penjara biasa seperti di Lapas Tanjung Gusta itu, sementara tahanan koruptor KPK malahan di titipkan di penjara militer Guntur itu.
Diubah oleh karmila 14-07-2013 07:52
0
3.1K
24
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.4KThread•56.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya