VIVAnews - Pemerintah Kota Depok melalui PT Andyka Investa selaku pemenang tender dalam waktu dekat akan menggusur sebuah sekolah yang ada di kawasan Terminal Depok. Rencana itu menuai kontroversi lantaran sekolah yang menampung ribuan anak jalanan itu hanya satu-satunya di kota tersebut.

Sedikitnya tercatat ada sekitar 3.000 anak yang mendapatkan pendidikan gratis di sekolah itu. Mereka tak hanya mengenyam pendidikan, namun sebagian besar juga ada yang menjadikan sekolah tersebut sebagai rumah singgah. Maklum saja, para penghuninya kebanyakan anak-anak jalanan yang tak memiliki tempat tinggal dan ada pula yang berasal dari luar Depok.

Dibangun sekitar tahun 2004, sekolah yang berdiri di lahan seluas 6.000 meter persegi itu, terdiri dari sejumlah ruang kelas seadanya yang terbuat dari tumpukan peti kemas bekas kontainer.

Ribuan siswa yang ada di sana, mengenyam pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Beberapa lulusannya, bahkan diklaim telah melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Namun sayang, tak lama lagi sekolah yang dipimpin Nurrohim itu akan digusur, berganti dengan wajah apartemen, pusat grosir yang digadang-gadang sebagai bagian dari revitalisasi terminal tipe B atau terminal modern.

Menanggapi soal penggusuran tersebut, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail angkat bicara. Dia berjanji tidak akan tinggal diam dan tetap akan mengusahakan yang terbaik untuk sekolah tersebut. Namun dengan catatan pihak sekolah serius mengelolanya. Sebab, selama ini Nur menilai sekolah itu hanya menambah jumlah gelandangan dan anak jalanan di Kota Depok.

"Coba sekarang kalian lihat. Banyak dari mereka yang katanya jumlahnya ribuan, apa mereka asli warga Depok? Dari analisa yang saya terima, justru banyak dari luar dan mereka di sini mengamen atau mengemis," kata Nur Mahmudi.

Bahkan, imbuh dia, ada juga anak punk. Setiap dikejar, pasti larinya ke sekolah itu. "Saya tidak sebut sekolahnya itu beralih fungsi, silakan kalian yang menilai," katanya.

Terkait dengan nasib pendidikan di terminal, lanjut Nur, sejak awal Pemkot Depok telah mengapresiasinya. Hanya saja perlu ada yang dievalusi. Seperti, penataannya atau mau ditingkatkan fasilitasnya atau mau dipindahkan ke tempat yang baru.

Jika Sekolah Master atau Yayasan Bina Mandiri masih bertekad menjalankan pendidikan, Nur Mahmudi meminta agar kegiatan dilakukan secara formal. Selama ini kan statusnya hanya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyrakat)."

Nur Mahmudi juga mengingatkan, Pemkot Depok kini telah menyiapkan 20 persen bangku pendidikan untuk mereka yang kurang mampu untuk menekan angka anak jalanan. Sekolah tidak peduli NEM-nya berapa.

"Tapi ingat ini hanya untuk warga Depok yang kurang mampu. Kami janji anak itu bisa masuk sekolah negeri favorit meskipun NEM-nya rendah," ujarnya.