- Beranda
- The Lounge
6 tantangan capres 2014 [CEKIDOT]
...
![playboyhtc](https://s.kaskus.id/user/avatar/2012/12/19/avatar5013298_15.gif)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
TS
playboyhtc
6 tantangan capres 2014 [CEKIDOT]
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
SANGAT terasa kemeriahan suasana pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih pasca pemilu 2009, pada hari selasa, 20 Oktober 2009, dihadapan sidang paripurna anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhormat. Walaupun pimpinan sidang MPR agak terbata-bata menyebutkan nama-nama para mantan pimpinan negara yang hadir saat itu. Namun suasana sakral pelantikan yang diliput berbagai media massa elektronik dan cetak tersebut berlangsung mantap dan lancar.
BANYAK ucapan selamat disampaikan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan Wakil Presiden Boediono, yang telah mulai mengemban amanah rakyat, periode 2009-20014. Pengalaman beliau memimpin negara selama ini telah dijadikan pedoman untuk melakukan koreksi terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Proses seleksi, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota kabinet, para menteri, pembantu presiden telah dilakukan dengan prosedur terbuka. Kini bermacam tantangan tengah menunggu dalam mencapai target kinerja yang dipromosikan, tugas-tugas pelayanan yang diemban, dan tanggung jawab moral yang harus diteladani, demi kesejahteraan bangsa dan negara tercinta.
1. TARGET KINERJA
Para pengamat, praktisi pemerintahan, pakar ketatanegaraan, dan seluruh masyarakat tentu sudah menyimak bagiamana target kinerja yang telah disampaikan presiden saat pelantikan. Target dalam sektor utama seperti pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, peningkatan pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakat, perlu didukung dan dikawal bersama agar tercapai dengan baik.
2. TUGAS PELAYANAN
Tugas kenegaraan yang berat dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa (dalam negeri) dan memfasilitasi hubungan antar bangsa (luar negeri), perlu dibantu bersama agar lancar. Tugas spesial dengan anggota keluarga, tentu menuntut perhatian lebih, perlu dimaklumi bersama agar ada keserasian dan keselarasan.
3. TANGGUNG JAWAB MORAL
Presiden dan wakil presiden juga manusia biasa yang masih ada keterbatasan, perlu support positif demi kemajuan bangsa. Tuntutan untuk menegakkan demokrasi, memberantas korupsi, mengurangi ketergantungan dengan pihak asing serta mensejahterakan rakyat khususnya dalam segi pendidikan, pekerjaan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab moral bersama, seluruh komponen bangsa.
YAKIN akan kharisma dan karakter beliau berdua yang sangat cerdas, santun dan sederhana, kita sangat berharap selama kepemimpinannya, bangsa Indonesia akan lebih adil dan makmur. Seperti motivasi pepatah, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan saat ini harus lebih baik dari waktu kemarin. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
BANYAK ucapan selamat disampaikan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan Wakil Presiden Boediono, yang telah mulai mengemban amanah rakyat, periode 2009-20014. Pengalaman beliau memimpin negara selama ini telah dijadikan pedoman untuk melakukan koreksi terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Proses seleksi, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota kabinet, para menteri, pembantu presiden telah dilakukan dengan prosedur terbuka. Kini bermacam tantangan tengah menunggu dalam mencapai target kinerja yang dipromosikan, tugas-tugas pelayanan yang diemban, dan tanggung jawab moral yang harus diteladani, demi kesejahteraan bangsa dan negara tercinta.
1. TARGET KINERJA
Para pengamat, praktisi pemerintahan, pakar ketatanegaraan, dan seluruh masyarakat tentu sudah menyimak bagiamana target kinerja yang telah disampaikan presiden saat pelantikan. Target dalam sektor utama seperti pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, peningkatan pendidikan, dan derajat kesehatan masyarakat, perlu didukung dan dikawal bersama agar tercapai dengan baik.
2. TUGAS PELAYANAN
Tugas kenegaraan yang berat dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa (dalam negeri) dan memfasilitasi hubungan antar bangsa (luar negeri), perlu dibantu bersama agar lancar. Tugas spesial dengan anggota keluarga, tentu menuntut perhatian lebih, perlu dimaklumi bersama agar ada keserasian dan keselarasan.
3. TANGGUNG JAWAB MORAL
Presiden dan wakil presiden juga manusia biasa yang masih ada keterbatasan, perlu support positif demi kemajuan bangsa. Tuntutan untuk menegakkan demokrasi, memberantas korupsi, mengurangi ketergantungan dengan pihak asing serta mensejahterakan rakyat khususnya dalam segi pendidikan, pekerjaan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab moral bersama, seluruh komponen bangsa.
YAKIN akan kharisma dan karakter beliau berdua yang sangat cerdas, santun dan sederhana, kita sangat berharap selama kepemimpinannya, bangsa Indonesia akan lebih adil dan makmur. Seperti motivasi pepatah, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan saat ini harus lebih baik dari waktu kemarin. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
Quote:
Quote:
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”
Quote:
Quote:
yang nie yang harus paling dilom pernah ke urus![Sorry emoticon-Sorry](https://s.kaskus.id/images/smilies/smilies_fb5ly1xldg9p.gif)
Salah satu masalah yang belum terselesaikan di negeri ini adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan yang menjerat masyarakat Indonesia tak ubahnya sebuah penyakit kronis yang sulit disembuhkan jika tidak segera ditangani.
Sementara itu, usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari postur anggaran belanja pemerintah tahun 2011, di mana total belanja negara telah mencapai angka Rp1.320 triliun dengan rincian belanja untuk pemerintah pusat Rp908,3 triliun dan transfer daerah Rp412,5 trilun. Dari Rp908,3 triliun pemerintah pusat, Rp182,9 triliun atau sekira 20,14% dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp142,8 triliun atau dengan kata lain sekira 15,73% dialokasikan hanya untuk belanja barang. Rp106,6 triliun atau sekira 11,74% dialokasikan untuk membayar bunga utang dan Rp195,3 triliun atau sekira 21,5% untuk menanggung subsidi BBM dan listrik.
Sementara itu, belanja modal yang berupa pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp140,9 triliun atau sekira 15,51% dan belanja bantuan sosial yang langsung menyentuh rakyat miskin hanya mengambil porsi sekira 9,01% atau setara dengan Rp81,8 triliun.
Kemal A. Stamboel dalam buku Panggilan Keberpihakan mencoba menawarkan konsep penting tentang upaya pengentasan kemiskinan. Penulis mengakui, bahwa gagasan itu lahir bukan untuk mengoreksi atau mengkritik kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah berjalan. Karena pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menurutnya, saat ini sudah cukup baik dan harus terus dijalankan dan dioptimalkan.
Buku setebal 274 halaman ini terbagi menjadi tiga bab. Pada bab pertama penulis menguraikan seputar wajah atau karakter kemiskinan Indonesia. Bab kedua membahas tentang strategi makro pengentasan kemiskinan. Dan, bab ketiga membahas tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan.
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang mendunia. Setiap negara memiliki karakteristik kemiskinannya masing-masing yang dapat diakibatkan oleh begitu banyak sebab seperti geografis, kultur, sistem pemerintahan, dan lainnya. Sebagai sebuah kepulauan agraris, kemiskinan di Indonesia juga memiliki karakteristik tertentu.
Secara sektoral, jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di sektor pertanian. Sektor ini dari dulu hingga sekarang selalu menjadi tempat mayoritas rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya. Data BPS (2010) mendapatkan bahwa, sekira 63% buruh tani, sekira 6% bekerja di sektor industri, sekira 10% belum atau tidak memiliki pekerjaan dan sisanya 21% bekerja di sektor-sektor lainnya. Besarnya ketergantungan masyarakat miskin terhadap sektor pertanian menjadikan sektor ini penting untuk mendapatkan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan (halaman 17).
Sementara dari sisi pendidikan, masyarakat Indonesia juga masih mengalami nasib yang mengenaskan. Angka persentase penduduk yang hidup dalam rumah tangga dengan kepala keluarga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun mencapai angka 83,65% untuk perdesaan dan 50,47% untuk perkotaan. Selanjutnya, yang paling memprihatinkankan adalah rendahnya tingkat pendidikan generasi muda yang bisa dilihat dari persentase penduduk berusia 18-24 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun berjumlah 40,70% untuk daerah perdesaan dan 15,97% untuk perkotaan (halaman 27).
Dari beberapa karakter kemiskinan yang diuraikan di atas, maka, perlu adanya strategi dan landasan yang kokoh. Banyak ekonom menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan adalah kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan stabilitas makroekonomi. Dalam konteks inilah kemudian stabilitas makroekonomi menjadi penting untuk diwujudkan karena akan menjadi stimulus pembangunan ekonomi secara keseluruhan (halaman 68).
Buku ini penting dibaca oleh pengamat ekonomi atau siapa saja yang menginginkan angka kemiskinan di Indonesia berkurang. Buku ini disusun berdasarkan keprihatinan dan pengalaman empiris penulis yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 30 tahun di dunia konsultan bisnis. Dan, keprihatinan itu semakin terasa ketika penulis duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan negara. Keterlibatan yang cukup intensif dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa politik anggaran negara masih belum berpihak kepada rakyat miskin. Postur anggaran yang ada belum mencerminkan keberpihakan negara yang signifikan kepada masyarakat miskin.
Buku Penggilan Keberpihakan ini menjadi sangat menarik untuk dibaca dan diterapkan sebagai langkah mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Buku ini juga kaya dengan data dan informasi berkenaan dengan kemiskinan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para peminat masalah pengentasan kemiskinan, khususnya mereka yang mengemban tugas dalam advokasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan.
![Sorry emoticon-Sorry](https://s.kaskus.id/images/smilies/smilies_fb5ly1xldg9p.gif)
Salah satu masalah yang belum terselesaikan di negeri ini adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan yang menjerat masyarakat Indonesia tak ubahnya sebuah penyakit kronis yang sulit disembuhkan jika tidak segera ditangani.
Sementara itu, usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari postur anggaran belanja pemerintah tahun 2011, di mana total belanja negara telah mencapai angka Rp1.320 triliun dengan rincian belanja untuk pemerintah pusat Rp908,3 triliun dan transfer daerah Rp412,5 trilun. Dari Rp908,3 triliun pemerintah pusat, Rp182,9 triliun atau sekira 20,14% dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp142,8 triliun atau dengan kata lain sekira 15,73% dialokasikan hanya untuk belanja barang. Rp106,6 triliun atau sekira 11,74% dialokasikan untuk membayar bunga utang dan Rp195,3 triliun atau sekira 21,5% untuk menanggung subsidi BBM dan listrik.
Sementara itu, belanja modal yang berupa pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp140,9 triliun atau sekira 15,51% dan belanja bantuan sosial yang langsung menyentuh rakyat miskin hanya mengambil porsi sekira 9,01% atau setara dengan Rp81,8 triliun.
Kemal A. Stamboel dalam buku Panggilan Keberpihakan mencoba menawarkan konsep penting tentang upaya pengentasan kemiskinan. Penulis mengakui, bahwa gagasan itu lahir bukan untuk mengoreksi atau mengkritik kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah berjalan. Karena pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menurutnya, saat ini sudah cukup baik dan harus terus dijalankan dan dioptimalkan.
Buku setebal 274 halaman ini terbagi menjadi tiga bab. Pada bab pertama penulis menguraikan seputar wajah atau karakter kemiskinan Indonesia. Bab kedua membahas tentang strategi makro pengentasan kemiskinan. Dan, bab ketiga membahas tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan.
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang mendunia. Setiap negara memiliki karakteristik kemiskinannya masing-masing yang dapat diakibatkan oleh begitu banyak sebab seperti geografis, kultur, sistem pemerintahan, dan lainnya. Sebagai sebuah kepulauan agraris, kemiskinan di Indonesia juga memiliki karakteristik tertentu.
Secara sektoral, jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di sektor pertanian. Sektor ini dari dulu hingga sekarang selalu menjadi tempat mayoritas rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya. Data BPS (2010) mendapatkan bahwa, sekira 63% buruh tani, sekira 6% bekerja di sektor industri, sekira 10% belum atau tidak memiliki pekerjaan dan sisanya 21% bekerja di sektor-sektor lainnya. Besarnya ketergantungan masyarakat miskin terhadap sektor pertanian menjadikan sektor ini penting untuk mendapatkan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan (halaman 17).
Sementara dari sisi pendidikan, masyarakat Indonesia juga masih mengalami nasib yang mengenaskan. Angka persentase penduduk yang hidup dalam rumah tangga dengan kepala keluarga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun mencapai angka 83,65% untuk perdesaan dan 50,47% untuk perkotaan. Selanjutnya, yang paling memprihatinkankan adalah rendahnya tingkat pendidikan generasi muda yang bisa dilihat dari persentase penduduk berusia 18-24 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun berjumlah 40,70% untuk daerah perdesaan dan 15,97% untuk perkotaan (halaman 27).
Dari beberapa karakter kemiskinan yang diuraikan di atas, maka, perlu adanya strategi dan landasan yang kokoh. Banyak ekonom menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan adalah kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan stabilitas makroekonomi. Dalam konteks inilah kemudian stabilitas makroekonomi menjadi penting untuk diwujudkan karena akan menjadi stimulus pembangunan ekonomi secara keseluruhan (halaman 68).
Buku ini penting dibaca oleh pengamat ekonomi atau siapa saja yang menginginkan angka kemiskinan di Indonesia berkurang. Buku ini disusun berdasarkan keprihatinan dan pengalaman empiris penulis yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 30 tahun di dunia konsultan bisnis. Dan, keprihatinan itu semakin terasa ketika penulis duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan negara. Keterlibatan yang cukup intensif dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa politik anggaran negara masih belum berpihak kepada rakyat miskin. Postur anggaran yang ada belum mencerminkan keberpihakan negara yang signifikan kepada masyarakat miskin.
Buku Penggilan Keberpihakan ini menjadi sangat menarik untuk dibaca dan diterapkan sebagai langkah mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Buku ini juga kaya dengan data dan informasi berkenaan dengan kemiskinan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para peminat masalah pengentasan kemiskinan, khususnya mereka yang mengemban tugas dalam advokasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Quote:
Quote:
jarang pemerintah meresporn tecnologi jadi para penemu-penemu tecnoligi kabur ke luar negeri![6 tantangan capres 2014 [CEKIDOT]](https://dl.kaskus.id/media.viva.co.id/thumbs2/2013/07/12/213951_panel-lcd-smartphone-full-hd-tertipis-di-dunia-buatan-lg_663_382.jpg)
![6 tantangan capres 2014 [CEKIDOT]](https://dl.kaskus.id/media.viva.co.id/thumbs2/2013/07/12/213951_panel-lcd-smartphone-full-hd-tertipis-di-dunia-buatan-lg_663_382.jpg)
Quote:
Quote:
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.
Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.
Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.
Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.
Quote:
Quote:
[Musim tanam gadu di golongan air tiga, mengalami kemunduran sampai 1,5 bulan. Kemunduran tersebut, penyebabnya karena minimnya buruh tani.
Selama ini, para petani sering memanfaatkan jasa buruh tani. Namun, sekarang ini minat warga untuk jadi buruh tani mengalami penurunan.
Ijam Sujana, petani asal Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Tempuran, mengaku, petani kesulitan mencari buruh tani. Terutama, buruh untuk tandur (tanam padi). Akibat tidak adanya buruh tandur ini, musim tanam gadu pertama mengalami keterlambatan.
"Pasokan air banyak, tapi kalau tidak ada yang tandur, masa tanam jadi mundur juga," ujarnya, kepada Republika, Selasa (9/7).
Persoalan buruh tandur ini, jadi masalah tersendiri. Petani, keluhkan masalah ini ke kelompok tani nelayan andalan (KTNA) tingkat kecamatan dan kabupaten. Tujuannya, supaya ada solusi. Sebab, petani di Karawang belum siap bila peran buruh tandur digantikan oleh mesin.
Aduan para petani ini, diharapkan didengar pemerintah. Terutama, dinas terkait. Sebab, Ijam melanjutkan, bila masalah ini dibiarkan, petani akan kesulitan tanam sesuai jadwal. Sebab, tidak ada yang mau bekerja membantu petani. Biar bagaimanapun juga, peran buruh tandur ini sangat penting.
"Kami ingin, segera ada solusi. Misalkan, kampanyekan soal kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian," ujarnya.
Ijam menyebutkan, sebenarnya upah bagi buruh tani ini lumayan. Sebab, untuk biaya tanam, minimalnya petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2.250.000 per hektare. Dengan rincian, Rp 750 ribu untuk sewa traktor.
Kemudian, Rp 750 ribu untuk proses pemopokan dan perataan galeng sawah. Selanjutnya Rp 750 ribu untuk upah rombongan buruh tandur.
Dulu, rombongan buruh tandur ini bisa mencapai 30 orang. Rombogan ini, bisa menyelesaikan tanam seluas sehektare dalam sehari. Akan tetapi, saat ini buruh tandur maksimalnya tinggal 13 orang. Itupun, harus mengantri dengan petani lainnya untuk bisa memanfaatkan jasa buruh tersebut.
"Dengan jumlah buruh yang sedikit, maka proses tanam semakin lama. Bisa sampai dua-tiga hari dalam sehektare," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan Kabupaten Karawang, Kadarisman, mengaku, sampai saat ini dari luasan sawah 97 ribu hektare, yang mengalami keterlambatan tanam mencapai 20 ribu hektare.
Keterlambatan ini, mayoritas ada di golongan air dua dan tiga. Alasannya, karena di wilayah itu kekurangan buruh tanam.
"Solusinya, petani harus mulai kenal dengan alat (mesin) tanam. Karena, di wilayah itu susah mencari warga yang mau jadi buruh tandur," katanya menjelaskan.
Dengan begitu, ke depan pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Pertanian, supaya ada bantuan alat tanam untuk Karawang. Minimal, pemerintah mengenalkan alat tersebut. Supaya, petani mau menggunakannya./FONT]
Selama ini, para petani sering memanfaatkan jasa buruh tani. Namun, sekarang ini minat warga untuk jadi buruh tani mengalami penurunan.
Ijam Sujana, petani asal Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Tempuran, mengaku, petani kesulitan mencari buruh tani. Terutama, buruh untuk tandur (tanam padi). Akibat tidak adanya buruh tandur ini, musim tanam gadu pertama mengalami keterlambatan.
"Pasokan air banyak, tapi kalau tidak ada yang tandur, masa tanam jadi mundur juga," ujarnya, kepada Republika, Selasa (9/7).
Persoalan buruh tandur ini, jadi masalah tersendiri. Petani, keluhkan masalah ini ke kelompok tani nelayan andalan (KTNA) tingkat kecamatan dan kabupaten. Tujuannya, supaya ada solusi. Sebab, petani di Karawang belum siap bila peran buruh tandur digantikan oleh mesin.
Aduan para petani ini, diharapkan didengar pemerintah. Terutama, dinas terkait. Sebab, Ijam melanjutkan, bila masalah ini dibiarkan, petani akan kesulitan tanam sesuai jadwal. Sebab, tidak ada yang mau bekerja membantu petani. Biar bagaimanapun juga, peran buruh tandur ini sangat penting.
"Kami ingin, segera ada solusi. Misalkan, kampanyekan soal kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian," ujarnya.
Ijam menyebutkan, sebenarnya upah bagi buruh tani ini lumayan. Sebab, untuk biaya tanam, minimalnya petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2.250.000 per hektare. Dengan rincian, Rp 750 ribu untuk sewa traktor.
Kemudian, Rp 750 ribu untuk proses pemopokan dan perataan galeng sawah. Selanjutnya Rp 750 ribu untuk upah rombongan buruh tandur.
Dulu, rombongan buruh tandur ini bisa mencapai 30 orang. Rombogan ini, bisa menyelesaikan tanam seluas sehektare dalam sehari. Akan tetapi, saat ini buruh tandur maksimalnya tinggal 13 orang. Itupun, harus mengantri dengan petani lainnya untuk bisa memanfaatkan jasa buruh tersebut.
"Dengan jumlah buruh yang sedikit, maka proses tanam semakin lama. Bisa sampai dua-tiga hari dalam sehektare," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan Kabupaten Karawang, Kadarisman, mengaku, sampai saat ini dari luasan sawah 97 ribu hektare, yang mengalami keterlambatan tanam mencapai 20 ribu hektare.
Keterlambatan ini, mayoritas ada di golongan air dua dan tiga. Alasannya, karena di wilayah itu kekurangan buruh tanam.
"Solusinya, petani harus mulai kenal dengan alat (mesin) tanam. Karena, di wilayah itu susah mencari warga yang mau jadi buruh tandur," katanya menjelaskan.
Dengan begitu, ke depan pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Pertanian, supaya ada bantuan alat tanam untuk Karawang. Minimal, pemerintah mengenalkan alat tersebut. Supaya, petani mau menggunakannya./FONT]
sebenernya masih banyak gan tapi ane ntr lanjut lagi '
![Malu (S) emoticon-Malu (S)](https://s.kaskus.id/images/smilies/malus.gif)
![Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star](https://s.kaskus.id/images/smilies/smilies_fb5ohtvqnpxx.gif)
![Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star](https://s.kaskus.id/images/smilies/smilies_fb5ohtvqnpxx.gif)
![Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star](https://s.kaskus.id/images/smilies/smilies_fb5ohtvqnpxx.gif)
![Rate 5 Star emoticon-Rate 5 Star](https://s.kaskus.id/images/smilies/smilies_fb5ohtvqnpxx.gif)
Diubah oleh playboyhtc 12-07-2013 09:56
0
2.2K
Kutip
11
Balasan
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
![The Lounge](https://s.kaskus.id/r200x200/ficon/image-21.png)
The Lounge![KASKUS Official KASKUS Official](https://s.kaskus.id/kaskus-next/next-assets/images/icon-official-badge.svg)
923.4KThread•84.5KAnggota
Urutkan
Terlama
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya