Berapakah jumlah gaji Gubernur, Bupati dan Walikota dihitung dari peringkat yang tertinggi di Indonesia? Pertanyaan ini sangat menarik mengingat banyaknya kesenjangan di berbagai wilayah apalagi dengan kebijakan otonomi daerah.

Jumlah gaji seorang kepala daerah tentunya akan menjadi masalah jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan wilayah yang dipimpinnya.

Demi perbaikan kinerja birokrasi dengan transparasi data, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah mengeluarkan rincian data yang berisi daftar gaji gubernur, wakil gubernur, walikota/wakil dan bupat/wakil.

Lalu siapa yang memiliki jumlah pendapatan terbesar?

Dalam daftar tersebut, Jawa Timur menyandang predikat sebagai provinsi dengan gaji kepala daerah tertinggi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah peringkat gaji kepala daerah tertinggi yang disusun oleh FITRA:

Daftar tersebut memuat lima daerah dengan pendapatan kepala daerah tertinggi. Dari daftar tersebut, terlihat bahwa gubernur/wakil Jawa Timur memiliki gaji terbesar di antara lima daerah lainnya. Dengan jumlah keseluruhan 7.7 miliar per tahun, Gubernur Jawa Timur memiliki selisih sedikit dengan wakilnya yang bergaji 7,5 miliar per tahun.

Kota Surabaya juga menempati peringkat dengan jumlah pendapatan walikota dan wakil tertinggi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Bandung menempati posisi pertama.

Bagaimana dengan tanggapan dari nama-nama yang tercantum dalam daftar itu? Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, hanya menanggapi dengan biasa-biasa saja, walaupun dia telah mengetahui daftar rilis FITRA tersebut.

Sementara itu, SaifulIlah yang menjabat sebagai bupati Sidoarjo mengaku tidak tahu menahu dengan daftar tersebut. Dalam pengakuannya, dia tidak pernah mengambil gajinya sendiri selama 10 tahun.

Saiful juga menegaskan bahwa semua pendapatan yang dia terima selama setahun adalah legal. Bahkan, dia meragukan validitas dari data tersebut. Menurutnya, sangat tidak etis jika jumlah gaji dipermasalahkan dan diumbar ke wilayah publik.

Bagaimanapun juga, tanggung jawab pejabat publik adalah menjamin kejujuran dan pelayanan kesejahteraan. Jika rilisan data tersebut adalah demi klarifikasi dan perbaikan kinerja birokrasi, lalu mengapa dia merasa harus membela diri?