- Beranda
- Berita dan Politik
Sering nakal ke Indonesia, Malaysia-Singapura tak juga ucap maaf
...
TS
rumah141
Sering nakal ke Indonesia, Malaysia-Singapura tak juga ucap maaf
Reporter : Ya'cob Billiocta
Rabu, 26 Juni 2013 04:03:00
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura, terkait kabut asap yang terjadi di Riau. Tak hanya meminta maaf, SBY juga berharap dua negara tetangga tersebut dapat mengerti kondisi yang dihadapi Indonesia.
"Meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kita di Malaysia dan Singapura. Tentu tidak ada niat dari Indonesia atas apa yang terjadi ini. Apa yang terjadi kami bertanggung jawab terus untuk menghadapi permasalahan ini," kata Presiden SBY dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Senin (24/6).
Sikap ramah SBY ini bertolak belakang dengan tingkah dua negara itu kepada Indonesia. Sebut saja soal keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI). Terlalu sering mereka memperlakukan pekerja Indonesia, khususnya wanita secara tak manusiawi.
Seperti kasus yang menimpa TKW asal Jawa Tengah pada November tahun lalu. Kala itu, TKW yang berumur 25 tahun dipaksa melayani nafsu bejat tiga polisi Malaysia, hanya karena korban membawa salinan paspor.
Kejadian memilukan yang dialami TKW yang bekerja di toko makanan ini, berawal saat dirinya akan naik taksi. Saat itu sedang ada razia, dan taksi yang ditumpanginya dihentikan tiga polisi yang menggunakan mobil Proton dan menanyakan identitas.
Karena tak membawa paspor asli, korban lalu dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, tas korban digeledah.
"Saya mohon sekali lagi agar mereka melepaskan saya, dan bertanya apa yang mereka inginkan. Setelah saya beritahu tidak memiliki uang, seorang anggota polisi meminta saya melayani nafsu mereka," katanya.
"Karena takut, saya terpaksa mengikuti kehendak mereka dan saya dirudapaksa. Saya dirudapaksa mereka di dalam sebuah kamar di area kantor polisi," terangnya.
Tak ada ucapan maaf yang keluar dari Perdana Menteri Malaysia, Mohd Najib Abdul Razak. Justru hanya Indonesia melalui KBRI-nya yang aktif menagih tanggung jawab Malaysia. Hasilnya pun memuaskan, tiga pelaku dinyatakan bersalah dan ditahan.
Selain kasus TKI, di beberapa kasus menyangkut batas wilayah kenegaraan dan klaim adat, Malaysia juga sering menunjukkan galagat tak baik sebagai negara tetangga.
Sama seperti Malaysia, Singapura juga sering bertingkah nakal. Iklan jualan TKI (TKI on Sale) yang beredar di negara Singapura menjadi salah satu contohnya.
Di Bukit Timah Plaza Singapore, ditemukan banyak tabung reklame neon tentang penjualan pekerja rumah tangga asal Jawa. Termasuk iklan javamaids.
"Tidak saja info yang diiklankan dan CV masing-masing TKW yang ditempel di kaca, tetapi para TKW ini diberi seragam dan diminta duduk berjajar layaknya barang dagangan dipajang untuk dipilih para pembeli," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari.
Eva mengatakan, iklan tersebut juga memuat sistem 'pembelian' TKW asal Jawa, dengan cara tidak memberi gaji selama enam bulan.
Tak ada permintaan maaf apalagi aksi nyata pemerintahan Singapura menangani persoalan itu. Indonesia seolah dituntut untuk bekerja sendiri menyelesaikannya.
Berdasarkan hasil penelusuran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diketahui pihak javamaids membantah kabar tersebut. Mereka berkilah bahwa iklan yang dipasang bukan ditujukan bagi TKI, kecuali untuk calon pekerja rumah tangga dari negara lain.
[cob]
merdeka.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf pada Malaysia dan Singapura terkait asap kebakaran lahan di Riau. Selain itu, menurut Presiden SBY, jika ada perusahaan lalai tidak perlu menyebutkan asal perusahaan itu dari Indonesia atau Malaysia dan Singapura.
Padahal empat menteri SBY tak mau minta maaf. Mereka merasa kebakaran hutan harus diselesaikan bersama. Selain itu ada juga perusahaan Malaysia dan Singapura yang diduga terlibat.
SBY pun banjir kritik. Wakil Ketua Umum Fadli Zon menilai sikap SBY membuat malu Indonesia.
"Permintaan maaf tanpa diiringi solusi seperti menampar muka sendiri. Tak taktis. Pemerintah harus berani menegakkan hukum pada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini. Pemerintah juga harus mampu mengubah pola pikirnya atas masalah lingkungan hidup sebagai masalah serius," kata Fadli Zon kepada merdeka.com, Selasa (25/6).
Presiden SBY mengambil alih penanganan kabut asap ini ke tangan pemerintah pusat. Satgas pemadaman kebakaran telah dikirim ke Riau.
"Sikap ini patut disayangkan. Pemerintah terkesan defensif dan menunjukkan lemahnya diplomasi lingkungan. Seharusnya dicari akar masalah dan ada penanganan bersama," kata Fadli.
Menurut Fadli, pemerintah hingga saat ini belum serius menangani masalah kabut asap. Persoalan asap di kawasan Sumatera dan menyebar ke negara tetangga merupakan masalah tahunan yang tak pernah tuntas. Belum nampak langkah serius mencari solusi permanen. Faktanya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). Padahal dengan ratifikasi ATHP,Indonesia akan mendapatkan bantuan teknis untuk menangani peristiwa kabut asap seperti sekarang.
"Sudah banyak analisa yang mengkaitkan peristiwa asap ini dengan adanya beking politik di perkebunan kelapa sawit. Dan perusahaan yang terlibat bukan saja perusahaan Indonesia, namun juga Singapura dan Malaysia. Namun,pemerintah kita belum berani mengambil langkah tegas," beber Fadli.
Menurutnya, perlu diteliti dan diinvestigasi perusahaan-perusahaan yang arealnya menyebabkan kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan. Hukum harus ditegakkan dengan tegas. Sehingga, ketika ada peristiwa seperti ini, pemerintah tahu apa yang perlu dilakukan.
"Permintaan maaf tak menyelesaikan persoalan, justru hanya melemahkan posisi diplomasi kita," kata Fadli.
[ian]
merdeka.com
Rabu, 26 Juni 2013 04:03:00
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura, terkait kabut asap yang terjadi di Riau. Tak hanya meminta maaf, SBY juga berharap dua negara tetangga tersebut dapat mengerti kondisi yang dihadapi Indonesia.
"Meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kita di Malaysia dan Singapura. Tentu tidak ada niat dari Indonesia atas apa yang terjadi ini. Apa yang terjadi kami bertanggung jawab terus untuk menghadapi permasalahan ini," kata Presiden SBY dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Senin (24/6).
Sikap ramah SBY ini bertolak belakang dengan tingkah dua negara itu kepada Indonesia. Sebut saja soal keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI). Terlalu sering mereka memperlakukan pekerja Indonesia, khususnya wanita secara tak manusiawi.
Seperti kasus yang menimpa TKW asal Jawa Tengah pada November tahun lalu. Kala itu, TKW yang berumur 25 tahun dipaksa melayani nafsu bejat tiga polisi Malaysia, hanya karena korban membawa salinan paspor.
Kejadian memilukan yang dialami TKW yang bekerja di toko makanan ini, berawal saat dirinya akan naik taksi. Saat itu sedang ada razia, dan taksi yang ditumpanginya dihentikan tiga polisi yang menggunakan mobil Proton dan menanyakan identitas.
Karena tak membawa paspor asli, korban lalu dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, tas korban digeledah.
"Saya mohon sekali lagi agar mereka melepaskan saya, dan bertanya apa yang mereka inginkan. Setelah saya beritahu tidak memiliki uang, seorang anggota polisi meminta saya melayani nafsu mereka," katanya.
"Karena takut, saya terpaksa mengikuti kehendak mereka dan saya dirudapaksa. Saya dirudapaksa mereka di dalam sebuah kamar di area kantor polisi," terangnya.
Tak ada ucapan maaf yang keluar dari Perdana Menteri Malaysia, Mohd Najib Abdul Razak. Justru hanya Indonesia melalui KBRI-nya yang aktif menagih tanggung jawab Malaysia. Hasilnya pun memuaskan, tiga pelaku dinyatakan bersalah dan ditahan.
Selain kasus TKI, di beberapa kasus menyangkut batas wilayah kenegaraan dan klaim adat, Malaysia juga sering menunjukkan galagat tak baik sebagai negara tetangga.
Sama seperti Malaysia, Singapura juga sering bertingkah nakal. Iklan jualan TKI (TKI on Sale) yang beredar di negara Singapura menjadi salah satu contohnya.
Di Bukit Timah Plaza Singapore, ditemukan banyak tabung reklame neon tentang penjualan pekerja rumah tangga asal Jawa. Termasuk iklan javamaids.
"Tidak saja info yang diiklankan dan CV masing-masing TKW yang ditempel di kaca, tetapi para TKW ini diberi seragam dan diminta duduk berjajar layaknya barang dagangan dipajang untuk dipilih para pembeli," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari.
Eva mengatakan, iklan tersebut juga memuat sistem 'pembelian' TKW asal Jawa, dengan cara tidak memberi gaji selama enam bulan.
Tak ada permintaan maaf apalagi aksi nyata pemerintahan Singapura menangani persoalan itu. Indonesia seolah dituntut untuk bekerja sendiri menyelesaikannya.
Berdasarkan hasil penelusuran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diketahui pihak javamaids membantah kabar tersebut. Mereka berkilah bahwa iklan yang dipasang bukan ditujukan bagi TKI, kecuali untuk calon pekerja rumah tangga dari negara lain.
[cob]
merdeka.com
Spoiler for Permintaan maaf SBY pada Malaysia bikin malu Indonesia:
Permintaan maaf SBY pada Malaysia bikin malu Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf pada Malaysia dan Singapura terkait asap kebakaran lahan di Riau. Selain itu, menurut Presiden SBY, jika ada perusahaan lalai tidak perlu menyebutkan asal perusahaan itu dari Indonesia atau Malaysia dan Singapura.
Padahal empat menteri SBY tak mau minta maaf. Mereka merasa kebakaran hutan harus diselesaikan bersama. Selain itu ada juga perusahaan Malaysia dan Singapura yang diduga terlibat.
SBY pun banjir kritik. Wakil Ketua Umum Fadli Zon menilai sikap SBY membuat malu Indonesia.
"Permintaan maaf tanpa diiringi solusi seperti menampar muka sendiri. Tak taktis. Pemerintah harus berani menegakkan hukum pada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini. Pemerintah juga harus mampu mengubah pola pikirnya atas masalah lingkungan hidup sebagai masalah serius," kata Fadli Zon kepada merdeka.com, Selasa (25/6).
Presiden SBY mengambil alih penanganan kabut asap ini ke tangan pemerintah pusat. Satgas pemadaman kebakaran telah dikirim ke Riau.
"Sikap ini patut disayangkan. Pemerintah terkesan defensif dan menunjukkan lemahnya diplomasi lingkungan. Seharusnya dicari akar masalah dan ada penanganan bersama," kata Fadli.
Menurut Fadli, pemerintah hingga saat ini belum serius menangani masalah kabut asap. Persoalan asap di kawasan Sumatera dan menyebar ke negara tetangga merupakan masalah tahunan yang tak pernah tuntas. Belum nampak langkah serius mencari solusi permanen. Faktanya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). Padahal dengan ratifikasi ATHP,Indonesia akan mendapatkan bantuan teknis untuk menangani peristiwa kabut asap seperti sekarang.
"Sudah banyak analisa yang mengkaitkan peristiwa asap ini dengan adanya beking politik di perkebunan kelapa sawit. Dan perusahaan yang terlibat bukan saja perusahaan Indonesia, namun juga Singapura dan Malaysia. Namun,pemerintah kita belum berani mengambil langkah tegas," beber Fadli.
Menurutnya, perlu diteliti dan diinvestigasi perusahaan-perusahaan yang arealnya menyebabkan kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan. Hukum harus ditegakkan dengan tegas. Sehingga, ketika ada peristiwa seperti ini, pemerintah tahu apa yang perlu dilakukan.
"Permintaan maaf tak menyelesaikan persoalan, justru hanya melemahkan posisi diplomasi kita," kata Fadli.
[ian]
merdeka.com
Diubah oleh rumah141 26-06-2013 01:16
0
1.2K
9
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672KThread•41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru