Peristiwa 30 September 1965. Peristiwa tersebut masuk dalam kategori pertama karena Partai Komunis Indonesia (PKI) menyatu dengan Gerakan 30 September, G 30S/PKI, seakan partai tersebut adalah dalang tunggal di balik percobaan kudeta 1965, padahal ada versi lain tentang keterlibatan militer, Soekarno, Soeharto, bahkan unsur asing (CIA dan lain-lain). Bahkan, belakang ada yang melihat peristiwa dari 30 September 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai suatu kesatuan dan disebut "kudeta merangkak". Karena itu Asvi menyatakan bahwa penggunakan istilah Gerakan 30 September lebih obyektif daripada yang lain (Gestok, Gestapu, G 30 S/PKI).(Koran Tempo, 1/04/2007). Pemerintah Orde Baru sendiri merasa berkepentingan dengan peristiwa G30S/PKI 1965 dan berusaha memberikan penjelasan sederhana dan tafsir tunggal bahwa peristiwa itu didalangi oleh PKI sehingga menjadi logis juga bila peristiwa itu dikenal dengan sebutan “Pemberontakan atau Pengkhianatan G30S/PKI 1965”. Apa yang ingin dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru dalam memaknai peristiwa G30S/PKI 1965 itu adalah, sekali lagi, menonjolkan peranan penting yang dimainkan oleh Letjen Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI dalam menghancurkan kekuatan PKI di satu sisi, dan menyelamatkan negara RI yang berdasarkan Pancasila melalui usaha-usaha pembangunan nasional di sisi lain.

Materi sejarah di sekolah yang menjadi perdebatan publik yang ramai ini muncul pada tahun 1980-an ketika Nugroho Notosusanto (seorang sejarawan militer yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru) menulis sebuah buku tentang Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Di dalam buku itu dinyatakan bahwa rumusan Pancasila yang otentik dan benar adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan yang disyahkan oleh PPKI, semacam badan legislatif pada masa awal revolusi Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Dinyatakan juga bahwa Ir. Soekarno bukan yang pertama dan satu-satunya tokoh yang merumuskan tentang Pancasila itu.

Sejak awal sudah jelas bahwa buku itu sudah sarat dengan nuansa politik. Dan tujuannya jelas yaitu untuk melakukan usaha de-Soekarnoisasi di satu sisi (tersirat pesan, misalnya, bahwa tidak relevan 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila dan tidak benar Soekarno sebagai satu-satunya penggali Pancasila), dan ingin memberikan legitimasi yang kukuh kepada penguasa Orde Baru, dalam hal ini Presiden Soeharto di sisi lain (tersirat pesan bahwa yang relevan diperingati adalah 1 Oktober 1965 sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan yang benar adalah Soeharto sebagai pengamal Pancasila yang murni dan konsekuen).

Peristiwa yang dikenal pada zamannya dengan singkatan S.O. (Serangan Oemoem) ini tidak lebih istimewa bila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya pada masa revolusi Indonesia. Namun pada masa Orde Baru, peristiwa ini dianggap sangat penting terutama untuk menonjolkan peran Letkol Soeharto yang mengklaim dirinya sebagai pelaku utama dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu.

Dari sinilah kontroversi mulai muncul. Ketika dipersoalkan: siapa sesungguhnya penggagas utama dan, dengan demikian, pelaku penting dalam peristiwa SO itu? Pihak militer sendiri – sebagaimana dikemukakan oleh T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang pada masa revolusi berpendapat bahwa Jendral Soedirman, sebagai Panglima Besar TNI, dan Letjen A.H. Nasution, sebagai Kepala MBKD (Markas Besar Komando Djawa), memiliki peranan yang penting dalam peristiwa itu. Sedangkan dari pihak sipil – dan diakui oleh banyak kalangan lebih melihat peranan yang dimainkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai penguasa di Yogyakarta pada masa revolusi, lebih penting daripada yang lainnya. Namun pada tahun 1980-an setelah hampir 40 tahun peristiwanya berlalu dan Presiden Soeharto sedang berada di puncak kekuasaannya dikatakan bahwa penggagas utama dan pelaku penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu adalah Letkol Soeharto sendiri yang kemudian menjadi Presiden RI.

Dalam banyak hal peristiwa ini juga tidak kalah kontroversialnya bila dibandingkan dengan peristiwa G30S/PKI 1965. Kontroversi itu terletak tidak hanya dalam masalah keberadaan dan otentisitas dokumen Supersemar dan bagaimana proses lahirnya Supersemar, apakah melalui koersi atau persuasi misalnya, tetapi juga menyangkut perbedaan interpretasi dan implementasinya antara yang memberi perintah (Presiden Soekarno) dengan yang menerima perintah (Letjen Soeharto) terutama dalam memaknai kata-kata “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” itu.

Konteks dikeluarkannya Supersemar itu sendiri, nampaknya, harus dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 1965 sampai dengan bulan Maret 1966. Dalam enam bulan yang penuh dengan gejolak dan huru-hara sosial itu telah terjadi proses pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang PKI atau yang dituduh PKI terutama di Jawa dan Bali di satu sisi, dan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di kota-kota besar di Jawa yang mencemooh kredibilitas dan menghujat kewibawaan pemerintah di sisi lain.

Sebagai “bapak bangsa” yang berwibawa dan harus mengayomi anak-anaknya, Presiden Soekarno sangat risau dan prihatin dengan peristiwa gejolak dan huru-hara sosial tersebut. Karena itu Presiden Soekarno segera memerintahkan kepada Letjen Soeharto (sebagai Pangkostrad dan Menpangad pada waktu itu) agar “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dalam konteks memulihkan kestabilan dan kewibawaan pemerintah itu. Namun Letjen Soeharto, setelah mendapat Supersemar itu, berpandangan dan bertindak lain. Ia segera membubarkan PKI (kekuatan penting dalam politik NASAKOM-nya Soekarno); menangkapi para menteri (pembantu Presiden dan orang-orang kepercayaan Soekarno); serta merubah secara bertahap orientasi dan haluan politik Soekarno (konfrontasi dengan Malaysia dihentikan dan pembangunan ekonomi dengan bantuan dari negara-negara Barat digalakkan). Memang dengan Supersemar itu aura kekuasaan politik Soekarno mulai pudar dan tonggak kelahiran Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto mulai ditegakkan.

Peristiwa ini menjadi kontroversi di masyarakat setelah wilayah Timtim lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Masalahnya adalah karena masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang benar dan proporsional dari pemerintah tentang Timtim. Selama 20-an tahun pemerintah Orde Baru selalu mengatakan tiga hal penting tentang Timtim. Pertama, masyarakat Timtim ingin berintegrasi dengan Indonesia. Kedua, keadaan di Timtim aman dan terkendali. Dan ketiga, Fretelin di Timtim itu partai kecil, komunis, dan karenanya jahat.

Wacana yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru itu, dalam perkembangan selanjutnya, mulai dikritisi keabsyahannya. Dari laporan-laporan tidak resmi dan para saksi mata tentang keadaan di Timtim, misalnya, ternyata daerah itu tetap bermasalah, bergejolak, dan terjadi aksi-aksi klandestin yang berkelanjutan. Sementara itu dari studi-studi yang relatif objektif tentang proses integrasi Timtim ke Indonesia nampak sekali adanya rekayasa dan ketidakwajaran. Begitulah, misalnya, peristiwa “Deklarasi Balibo” pada tahun 1975 dimana rakyat Timtim menyatakan kemerdekaannya dan ingin berintegrasi dengan Indonesia dipandang oleh banyak orang sebagai “Deklarasi Bali Bo(hong)” karena deklarasi itu nampaknya dirancang dan direkayasa oleh pihak intelejen kita di pulau Bali dan isinya dinilai penuh dengan kebohongan. Begitu juga dengan aksi-aksi penyusupan para sukarelawan kita untuk membantu partai Apodeti di satu sisi, dan melawan kekuatan Fretelin di sisi lain adalah ternyata bukan “sukarelawan sembarangan” melainkan pasukan elite TNI seperti dari Kopasus, Kostrad, dan Marinir. Dalam perkembangan selanjutnya, ketidakmampuan TNI dalam menumpas kekuatan Fretelin di Timtim dan ketidakefektifan aparat pemerintah RI dalam mengambil hati secara bijak rakyat Timtim menunjukkan bahwa masalah Timtim akan menjadi blunder bagi Indonesia. Dan benar saja, ketika jajak pendapat diadakan di Timtim pada tahun 1999 karena desakan dari dunia internasional untuk memilih apakah akan tetap berintegrasi dengan Indonesia atau memilih merdeka, maka sebagian besar rakyat Timtim menghendaki pilihan yang terakhir.