JAKARTA - Dugaan mengalirnya aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Fathanah ke kantong Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencuat di persidangan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq yang digelar di Pengadilan Tipikor.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsudin akan mengambil tindakan bila fakta persidangan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Oh itu lain nanti (ada tindakan), kan ini belum. Prosesnya nanti masih panjang," kata Amir saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Tindakan itu dilakukan bisa berupa pembubaran Partai sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Partai Politik.

Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengaku tidak ingin mendahului persidangan dengan mengeluarkan komentar yang membuat rumit jalannya persidangan.

"Kemenkum HAM tidak akan ujug-ujug mengambil peran. Kan itu persidangan jadi berikan ketenangan, kesempatan kepada pengadilan untuk bersidang dengan baik dan lancar. Sebelum segala sesuatunya terungkap dengan baik di persidangan dan persidangan ini sedang berjalan. Sebaiknya saya hindari membuat komentar yang sifatnya mendahului," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam persidangan Luthfi, JPU mengungkapkan cara PKS mendapatkan uang Rp2 triliun untuk Pemilu 2014 yang ditargetkan dari tiga Kementerian berdasarkan kesaksian Yudi Setiawan.

Tiga Kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pertanian Rp1 triliun, Kementerian Sosial Rp500 miliar, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp500 miliar.

Uang itu didapatkan melalui proyek-proyek yang dilaksanakan tiga Kementerian tersebut. Dimana, Ahmad Fathanah yang berperan sebagai pihak yang mengawal proyek-proyek di tiga Kementerian

http://news.okezone.com/read/2013/06...a-duit-korupsi

Sepertinya ajal PKS sudah didepan mata nih

salam jakarta