Anis Matta: Tolak BBM naik, PKS melakukan ijtihad
Sabtu, 22 Juni 2013 01:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali berseteru dengan partai koalisinya. PKS berbeda pendapat dalam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan masalah perbedaan pendapat dengan koalisi bukan hanya kali ini saja. Sebut saja dalam kasus Century, kenaikan harga BBM, dan keistimewaan Yogyakarta. "Sepanjang itu tidak ada apa-apa. Perbedaan tidak ada lagi persoalan. Karena ini masalah ijtihad, dua pihak menganggap terbaik buatnya," ujar Anis saat berbincang santai dengan wartawan di Hotel Bidakara, Jumat (21/6).

Anis menambahkan, jadi masalah perbedaan yang ada untuk saat ini lebih baik ditanggapi secara kalem dan doa. Selain itu, mengenai masa depan 2014 akan berkoalisi dengan yang saat ini, Anis enggan jika harus dibilang kapok. "Ini bukan masalah kapok atau tidak kapok. Mengelola negara Indonesia yang besar tidak mungkin hanya satu kekuatan saja. Jadi partai pemenang pemilu pasti butuh yang lain," katanya.

Seperti diketahui, PKS tidak satu suara dengan partai koalisi dalam keputusan menaikkan harga BBM. Perbedaan pendapat PKS mendapat respons dari Partai Demokrat. Demokrat dikabarkan akan mendepak PKS dari koalisi.
http://www.merdeka.com/politik/anis-...n-ijtihad.html



PKS: BSLM Yes, Harga BBM Naik No
Kamis, 13 Juni 2013 | 18:44

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski menyepakati Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) empat bulan, PKS tetap menegaskan partainya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. "Itu tidak ada kaitannya. BLSM itu harus dipisahkan dengan penolakan penaikan harga BBM. BLSM itu skema yang diajukan pemerintah dengan pertimbangan harga BBM dinaikkan. Nanti, kami tetap akan ajukan dalam pasal-pasal (APBN P 2013) penolakan kenaikan BBM. Saya tegaskan ya, PKS tolak kenaikan BBM," sergah anggota Banggar dari PKS Ecky Awal Mucharam pada Media Indonesia. PKS belakangan artikulatif dalam menyampaikan penolakannya atas kenaikan BBM. Demonstrasi dan sejumlah spanduk dipasang untuk menyampaikan suara penolakan tersebut.

Seperti PKS, PDI P juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut anggota Banggar dari Fraksi Demokrat Jhonny Allen Marbun, penyampaian partai penguasa sebelum rezim Demokrat tersebut berbeda. "Kalau PKS sudah atraktif sekali pasang spanduk. Saya kira PDI P lebih diplomatis lah," katanya pada Media Indonesia.

Menurut Jhonny, BLSM disepakati fraksi-fraksi di Banggar karena pada dasarnya seluruh fraksi mendukung kepentingan rakyat. Adapun keputusan mengenai harga BBM bersubsidi sendiri tidak berada pada ranah pembahasan anggota dewan, melainkan hak pemerintah. "Ini kan untuk rakyat. Masak ada fraksi yang tidak mau membantu rakyat. Saya kira itu konteksnya," katanya.

Pemerintah sendiri berkompromi dengan Banggar, mengurangi jumlah BLSM. BLSM awalnya diajukan untuk diberikan selama lima bulan. "Pemerintah tidak bersikukuh, jadi akhirnya diputuskan empat (bulan). Saya rasa perhitungan pemerintah mengenai mitigasi kenaikan harga BBM ini sudah matanglah. DPR kan hanya politik anggaran saja," sambungnya.

Karena jumlah bulannya dikurangi, pagu anggaran BLSM juga berkurang. Jika sebelumnya Komisi VIII dan pemerintah menyepakati Rp11,6 triliun, Banggar memangkasnya menjadi Rp9,3 triliun saja.
http://www.metrotvnews.com/metronews...ga-BBM-Naik-No

------------------------

Berani berbeda pendapat dan prinsip, seharusnya berani pula tak dilibatkan lagi dalam pemerintahan