Tidak hanya partai oposisi yang geram ketika pemerintah kembali mengalokasikan dana APBN Perubahan 2013 untuk korban lumpur Lapindo. Mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli pun demikian. Dia menyesalkan jika masalah Lapindo kembali ditanggung oleh negara.

Rizal berpendapat, praktik korupsi justru sering kali terjadi dalam proses APBN Perubahan. Sehingga sejak dulu, dia tidak sepakat jika ada APBN-P dalam sistem penganggaran setiap tahun.

"Lalu tradisi APBN-P, seharusnya tidak boleh ada APBN-P tiap tahun kecuali ada gejolak ekonomi, gejolak internasional. Ini kondisi normal tapi APBN diubah. Dalam praktiknya APBN-P menjadi pintu masuk korupsi berjamaah. Kasus hambalang, PON masuk dari APBN-P karena pembahasannya dipercepat," kata Rizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6).

Rizal menuturkan, termasuk kasus Lapindo yang kembali dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN-P 2013. Menurut dia, Bakri grup tidak hanya dapat keuntungan dari lumpur Lapindo, tapi perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie (Ical) bakal calon presiden dari Partai Golkar, itu juga diputuskan boleh membeli saham Newmont.

"Termasuk juga kasus Lapindo. Grup Bakrie tidak hanya mendapat dana dari APBN untuk Lapindo, tapi juga sudah diputuskan, bahwa Bakrie boleh membeli saham Newmont di NTB yang nilainya ratusan juta dolar. Padahal seharusnya saham Newmont dibeli oleh negara," terangnya.

Karena itu, dia juga meminta agar Ical harus bertanggung jawab utuh dalam penanganan kasus lumpur Lapindo yang merugikan warga Sidoardjo, tanpa harus membebani APBN negara. Terlebih, kata dia, Ical hendak mencalonkan diri sebagai capres di Pemilu 2014.

"Saya minta Aburizal Bakrie, 'ngono yo ngono neng ojo ngono.' Artinya kita tahu ada permainan dalam APBN-P untuk Lapindo ini. Tapi Aburizal jangan begitu dong, you kan mau jadi presiden. Jangan masalah pribadi justru negara yang disuruh bayar," terangnya.