JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri
Luar Negeri Marty Natalegawa
mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan permintaan maaf kepada Pemerintah Singapura atas kabut asap yang saat ini melanda negeri jiran tersebut.Namun, pemerintah saat ini sedang berupaya mencari solusi atas masalah tersebut.

"Tidak, tidak ada permintaan maaf.
Saya kira pihak Singapura
mengetahui bahwa ini kan bertahun- tahun kondisinya terus membaik. Upaya Indonesia juga telah membuahkan hasil," kata Marty saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Marty menambahkan, Pemerintah
Indonesia dan Singapura pun sudah
melakukan upaya kemitraan untuk
mengatasi masalah asap tersebut.
Pihak Indonesia dan Singapura pun
juga telah berkomunikasi untuk
berbagai informasi, terutama
perkembangan terakhir kondisi asap di Singapura dan sekitarnya.

"Sebab, kami sudah bergerak dan
berupaya untuk mengatasi bencana
ini," tambahnya. Marty juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Singapura pun akan
mengirim Menteri Lingkungan
Hidupnya untuk berkunjung ke
Jakarta. Rencananya, perwakilan dari Singapura tersebut akan bertemu mitranya, Menteri Lingkungan Hidup dari Indonesia, dan akan berkomunikasi lebih lanjut mengatasi hal ini.

Di sisi lain, Presiden pun sudah
menginstruksikan untuk segera
menangani masalah ini dan bekerja sama dengan lembaga terkait agar masalah asap ini lekas selesai.

"Intinya upaya optimal mengatasi
permasalahan utamanya kebakaran
yang menyebabkan asap tersebut,"
ujarnya.

Sebelumnya, terkait protes dari
Singapura, Menkokesra Agung
Laksono dalam rapat koordinasi
penanganan bencana tersebut
mengatakan, Singapura jangan
seperti anak-anak. Ini bukan
Indonesia yang mau, tetapi atas
pengaruh alam.

Sebelumnya, Hadi Daryanto, seorang pejabat Kementerian Kehutanan Indonesia, mengatakan, teknik pembalakan dan pembakaran digunakan di lahan yang murah sebagai metode pembersihan dan itu tidak hanya digunakan oleh petani lokal, tetapi juga karyawan perusahaan minyak sawit, termasuk yang dimiliki oleh pengusaha Singapura dan Malaysia.

"Kami mengharapkan Pemerintah
Malaysia dan Singapura juga
memberi tahu pengusaha mereka
untuk mengadopsi kebijakan layak
sehingga kita bisa mengatasi
masalah ini bersama," tambah Hadi.