Yang view udah 300an orang yang komen cuma 16 orang

Belakangan tahun ini pemerintah dengan maraknya memberitakan hal yang berkaitan dengan BBM. Ternyata eh ternyata Salah satu BUMN kita yang bergerek di Bidang ini telah menyiapkan program baru, program baru tersebut adalah Sistem Montoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMPBBM)

Progran SMPBBM adalah upaya memonitor dan mengendalikan penggunaan BBM khususnya BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan pada akhirnya memberi manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakata Indonesia

Progam ini memanfaatkan teknologi RFDI atau Radio Frequency Identification Device sebagai alat untuk mendata dan memantau penggunaan BBM yang di pasang pada seluruh kendaraan bermotor di Indonesia.

Teknologi RFID memungkinkan program SMPBBM berjalan secara komprehensif dengan aman , cepat, terpercaya dan telah teruji efisiensi serta efektifitas penggunaanya.

Seluruh kendaraan bermotor di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 100 juta buah (80 Juta sepeda motor , 11 juta Mobil penumpang, 3 juta bus dan 6 juta truk) akan dipasang RFID tag secara gratis oleh Pertamina.

Pemasangan RFID tag akan dilakukan di 5.027 SPBU Pertamina dan 150 kantor layanan PT. Inti (industri Telekomunikasi Indonesia ) di Seluruh Indonesia.

RFID tag memiliki Fungsi Sebagai berikut :

• Identitas unik setiap jenis kendaraan bermotor dalam program SMPBBM
  
• Sebagai alat Monitor penyaluran BBM, Khususnya BBM bersubsidi
  
• Sebagai Alat yang wajib ada pada kendaraan untuk pengisian BBM bersubsidi.
  

kurang lebih prosesnya seperti ini

JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mendukung langkah PT Pertamina (Persero) membangun Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang saat ini masih menunggu payung hukum.

Demikian dijelaskan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, saat diwawancara di kantor BPH Migas, Rabu (10/03/2013).

Terkait dengan payung hukum tersebut, Andy telah meminta Direktur BBM BPH Migas untuk segera membuat draft untuk mendukung Pertamina supaya ada dasar hukum.

“Saya sudah minta kepada Direktur BBM BPH Migas, segera dibuat draft untuk mendukung Pertamina supaya memiliki dasar hukum bagi Pertamina membangun SMP Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi,” jelas Andy.

Menurut Andy, sebagai Badan Pengatur, BPH Migas juga Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan. Peraturan diundangkan oleh Kemenkumham. “Tidak mesti menunggu Kementerian ESDM. Inisiatif BPH Migas juga bisa,” tandasnya. (http://kip.esdm.go.id/)


Pertamina menyatakan akan mulai secara bertahap memberlakukan SMP BBM pada Juli 2013. "Akan berjalan bertahap dan dimulai di DKI Jakarta pada Juli 2013," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya. Hingga minggu ketiga bulan Mei 2013, pihaknya sudah memasang sistem ini di empat SPBU di Jakarta yang akan digunakan sebagai percontohan. Pihaknya berharap sistem ini bisa terpasang pada 276 SPBU di Jakarta sebelum Juli 2013. (http://www.suarakarya-online.com/)