Kementerian Perhubungan memastikan pelaksanaan konstruksi pembangunan rel kereta api (KA) trans-Sulawesi baru dimulai awal 2014. Tahap pertama akan dilakukan di Kota Makassar yang akan melayani lintas commuter dari Maros, Sungguminasa (Gowa), Takalar (Maminasata), hingga ke Pare-pare sepanjang 200 kilomenter (km).

Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Nugroho Indrio mengatakan, proses studi kelayakan proyek tersebut telah dilakukan dan pelaksanaannya dimulai dari Maros Kota Makassar yang terintegrasi langsung ke kota-kota penyanggah. "Paling lambat 2014, karena semua persiapan telah dilakukan, termasuk MoU," kata Nugroho di Jakarta, Selasa (18/6).

Makassar menjadi salah satu kota besar di Indonesia, yang akan mendapatkan prioritas pengembangan jaringan angkutan massal kereta api. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangan Bali. "Pemda Sulawesi Selatan telah melakukaan MoU (memorandum of understanding) dengan Ditjen Perkeretaapian. Angkutan massal di kota itu sudah sangat mendesak kaarena tingkat kepadatannya cukup tinggi," ujarnya.

Dimulainya program pengembangan jaringan kereta api commuter di Kota Makassar, menurut dia, sudah tepat untuk mengurangi beban jalan. Nantinya, masyarakat di seputar kota penyanggah menggunakan kereta api untuk masuk ke kota dan kendaraan pribadinya diparkir di stasiun keberangkatan.

Nugroho mengatakan, kereta commuter tersebut merupakan tahap awal dari rencana pemerintah membuat jaringan kereta api lintas Sulawesi. Diharapkan, seluruh ibukota provinsi se-Sulawesi sudah bisa terintegrasi jaringan kereta api dalam 15 tahun mendatang.

Menurut dia, pembangunan perkeretaapian di kota-kota besar dilakukan sesuai rencana induk perkeretaapian nasional hingga tahun 2030. "Kita sudah mulai di Kalimantan dan sekarang di Sulawesi," katanya. Khusus trans Sulawesi, nilai anggarannya masih dalam penghitungan, namun sesuai rencana induk total investasi secara nasional mencapai Rp 605 triliun.

Lebih jauh dia mengatakan, kereta api itu bukan hanya untuk kepentingan angkutan penumpang tetapi juga untuk angkutan barang dan ternak. "KA commuter ini akan diintegrasikan ke pusat-pusat perdagangan, termasuk pelabuhan dan industri yang ada di masing-masing provinsi," kata Nugroho.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan rencana besar tersebut pemerintah memberikan peluang kepada swasta dan pemerintah daerah. Skema paling pas mempercepat pembangunan yaitu melalui kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/ PPP).

"Sebab sulit kalau mengandalkan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), karena sangat terbatas," tuturnya. (Syamsuri S)