Insya Allah NO REPOST!

Saya ga bisa posting thread bagus, maklum masih newbie.
Semoga bisa jadi bacaan yang baik diantara thread-thread IGO yang penuh disini

"...Dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1-3 dijelaskan bahwasannya seluruh kekayaan alam di Indonesia (termasuk Migas) harus dikelola dan dipergunakan seluas-luasnya untuk KEMAKMURAN RAKYAT.
..."

Pada kenyataannya, Migas Indonesia sampai saat ini hampir dikuasai 80-90% oleh pihak asing (EXON, CHEVRON, SHELL, dll), ini disebabkan oleh adanya UU Migas yang mengatur kebebasan dalam mengelola SDA Migas kita secara besar-besaran. Artinya, Pertamina (BUMN) harus mengadu tender dengan perusahaan-perusahaan asing yg tentunya punya kualitas alat dan SDM yang mumpuni, alhasil Pertamina kalah.

Sampai saat ini, kebanyakan dari 'kerjaan' Pertamina adalah sebagai pengelola minyak 'jadi' dan minyak 'setengah' jadi yang sebelumnya sudah diolah oleh perusahaan asing tadi. Ini sebetulnya yang membuat Indonesia pada akhirnya tidak bisa menentukan harga BBM sesuai dengan keinginan.



Masalah alasan pemerintah, saya melihat ada 2 (dua) alasan dasar pemerintah menaikkan harga BBM.

1. Subsidi BBM dianggap terlalu besar pada APBN

APBN Indonesia adalah sekitar 1.900T. Angka yang kecil untuk sebuah Negara besar seperti kita (masyarakat berjumlah besar). Sedangkan Subsidi BBM yang harus dikeluarkan Pemerintah saat ini mencapai 35T / Tahunnya.
Ini sistem yang diberlakukan oleh Pemerintah sejak lama. Lucunya, Pemerintah seakan menyalahkan rakyat, dengan mengatakan Subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran. Pantaskah rakyat disalahkan?

Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2012, pemakai BBM Bersubsidi di Indonesia diangka 62% adalah Angkutan Umum (Berplat Kuning) dan Sepeda Motor, diangka 16% dipakai oleh kendaraan mewah (Berplat Hitam), 21% dipakai oleh kendaraan dinas (Berplat Merah), sisanya dipakai oleh kendaraan pribadi (Berplat Hitam). Dari data diatas, lihat, dimana yang tidak tepat sasaran? Tidak tepat sasaran tidak bisa dijadikan sebuah alasan bagi Pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM.

Lagi pula, APBN dirancan BUKAN HANYA untuk GAJI ANGGOTA DEWAN, atau STUDY BANDING para ANGGOTA DEWAN saja. Ada hak rakyat didalamnya.

2. Cadangan Minyak di Indonesia Diprediksi Akan Habis 15 Tahun Mendatang

Sebuah alasan dari Pemerintah yang memang menakutkan. Tapi, ini tidak disertai dengan data yang aktual dan penuh kejujuran yang harusnya bisa ditransparansikan kepada Rakyat.


Jumlah total kilang minyak sampai saat ini yang ada di Indonesia hampir seluruhnya dikuasai asing (diperbandingan 80-90%). Jadi, jika alasan diatas yang menjadi dasar kenaikan harga BBM, Rakyat Indonesia TIDAK seharusnya menanggung beban tersebut.

Jangan jadikan sebuah perkiraan menjadi sebuah alasan untuk sebuah pembodohan rakyat. Kasihan rakyat di beberapa Kabupaten di Indonesia, yang mungkin, harga BBM Rp. 4.500,- saja tidak mampu, apalagi harus naik.

Masalah BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)

BLSM ini rencananya adalah bantuan langsung kepada masyarakat miskin secara bertahap selama kurang lebih 4 bulan (data yang diketahui sekarang). Bantuan ini sebesar Rp. 150.000,- / orang miskin.

BLSM ini rencananya menggunakan dana dari selisih harga BBM subsidi dengan harga BBM sebelum disubsidi. Target dari program ini adalah BLSM mampu memberikan bantuan kepada 16juta Rakyat Miskin. Hebatkah? Sebentar, mari kita sinkronisasikan jumlah orang miskin di Indonesia. Menurut BPS, di Negara Indonesia terdapat kurang lebih 76juta Rakyat Miskin. Lalu, kemanakah 60juta rakyat miskin harus meminta 'jatah' ini?
Sudah tepat sasarankah BLSM ini?



Bahkan pertanyaannya adalah, apa kriteria orang miskin dari Pemerintah yang mendapatkan BLSM ini?
Belum lagi, ditemukan sebuah FAKTA menarik (silahkan di search) tentang Proyek Hutang 'Baru' Indonesia di ADB dan World Bank sebesar 18T!!
TS telah memeriksa dan membandingkan data ini, dan menarik kesimpulan, bahwa dana 'fresh' dari ADB dan World Bank ini adalah dana yang akan dipakai untuk Proyek BLSM! CMIIW!






Jadi, rakyat seakan dibantu dengan adanya BLSM, namun kenyataannya BLSM adalah awal dari kesengsaraan rakyat.

Intinya, kalo saya sih menolak Kenaikan Harga BBM jika alasan Pemerintah tidak jelas mengenai hajat orang banyak ini.
Pemerintah berani menaikkan harga BBM, tapi apakah Pemerintah berani menurunkan GAJI anggota dewan?



Gimana menurut agan-agan?
Semoga Rakyat cerdas, dan melawan!
Tegakkan kembali Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1-3!
Nasionalisasi Asset Harga Mati!
Merdeka!