JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Petisi 28 Haris Rusly Moti jengkel upaya tipu muslihat para pejabat di negara ini yang mengeluarkan pernyataan membela kenaikan harga BBM seolah-olah untuk kepentingan rakyat. Padahal, para pejabat itu melakukan kebohongan dan pembodohan terhadap rakyat.

”Tadi (Senin) malam DPR maling, pengkhianat dan tukang tipu telah menetapkan APBN-P untuk menaikkan harga BBM menjadi Rp. 6.500. Dengan demikian, kenaikkan harga BBM tinggal menghitung jam, yang akan diumumkan oleh rezim rampok dan tukang tipu SBY-Boediono,” ungkap Haris dalam rilisnya kepada media massa dan kalangan aktivis mahasiswa melalui BBM, Selasa (18/6/2013).

”Harga diri dan kehormatan kita terinjak-injak, karena Presiden SBY, jajaran kabinet dan Parpol pendukung kenaikan harga BBM, berbicara membela kenaikan harga BBM, yang disertai iklan, bagaikan pahlawan yang akan menolong rakyat,” tambah mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Ia menegaskan, harga diri dan kehormatan kita terganggu, karena Presiden SBY, para menteri dan Parpol pendukung kenaikan harga BBM berbicara soal angka-angka devisit yang penuh kebohongan di depan publik, seolah-olah kita yang mendengar tidak pernah sekolah dan tak mengerti soal-soal energi dan ekonomi.

”Memangnya siapa anggota DPR-RI yang hanya berjumlah ratusan orang itu? Kok kita yang berjumlah ratusan juta orang hanya diam saja?” paparnya memeprtanyakan.

Haris mengingatkan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apakah mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh, petani, PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pengusaha, tukang ojek, wartawan, dan lain-lainnya, kenaikan harga BBM pasti berdampak ’langsung, tunai dan permanen’ kepada kita!” serunya.

Karena itu, tegas dia, kita berjuang menolak kenaikan harga BBM adalah untuk membela diri kita sendiri, membela hak kita yang dirampas oleh elite politik tukang tipu, memperjuangkan nasib kita yang dimiskinkan oleh elite perampok.

”Kita berjuang untuk membela kehormatan dan harga diri kita yang ditipu oleh ratusan elite politik perampok dan pengkhianat di parlemen maupun di pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY,” tandas Jurubicara Petisi 28 ini.

Menurut haris, harga diri dan kehormatan kita tercabik-cabik, lantaran elite politik pembela kenaikan harga BBM tersebut, telah merampok APBN dan SDA, yang menyebabkan APBN devisit. ”Tapi, mereka tanpa rasa bersalah, bertindak bagaikan pahlawan rakyat, menggunakan uang rakyat untuk mensosialisasikan kebijakan yang membunuh langsung hajat hidup rakyat,” bebernya. [Link]

Terungkap, Istilah Subsidi Ternyata Kebohongan!

JAKARTA, PESATNEWS - Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, mengaku mendapat kabar dari salah seorang sumber di Pertamina, yang mengungkapkan bahwa istilah Subsidi ternyata hanya kebohongan Pemerintah dan Pertamina.

“Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di Pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per ltr,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip Zulhendri yang diforward ke pesatnews.com, Kamis (13/6/2013).

“Melalui Petral angka 425 tsb dimark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, & oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yg kemudian disebut sbg harga pasar yg mengharuskan adanya istilah subsidi tsb. Luar biasa bajingan mas!!" tambah sumber di Pertamina.

Apakah hal tersebut benar? “Jika benar, artinya mark up yang dilakukan mencapaui 100%, dari harga 425 USD menjadi 950 USD, yakni Petral mengambil keuntungan 300 USD dan Pertamina mengambil keuntungan 125 USD,” jawab Zulhendri.

Hal ini, menurutnya, tidak mungkin terjadi Mark Up jika Petral langsung membeli minyak ke Produsen (NOC). Jelas bahwa ini mengindikasi PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina (Persero) masih menggunakan Perantara (Mafia Minyak) dalam melakukan pembelian Minyak Mentah.

“Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga Mark Up yg dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar 125 USD dicurigai sebagai bentuk Upeti/Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono utk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina,” bebernya pula.

Maka, tegas dia, BPK harus berani mengaudit proses mark-up yang diduga terjadi dalam pembelian minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral.

“Dan KPK harus berani mengusut tuntas atas dugaan mark-up dalam pembelian minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral,” harapnya.

Oleh katrena itu, aktivis Petromine Watch Indonesia ini pun menyerukan ajaka agar kita bersatu menolak kenaikan harga BBM dengan kompensasi BLSM. [Link]