Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, menilai kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sebagai 'orkestra yang fals'. Soalnya, Fahri melihat ada anomali yang tak terpisahkan pada kebijakan tersebut.

"Dari hari ke hari kita menyaksikan orkestra yang fals (sumbang-red)," kata Fahri saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fahri melihat, anomali dalam menaikkan BBM tercermin pada alasan penyelamatan APBN. Pemerintah menyatakan, APBN bisa jebol jika harga BBM tidak dinaikkan.

"Di satu sisi kita bicara penyelamatan dan peningkatan APBN. Tapi di sisi lain, kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," ujar Fahri mengomentari RAPBN-P 2013 yang sedang dibahas.

Pemerintah disebut tidak sensitif terhadap rakyat kecil. Masyarakat selalu disalahkan bahwa konsumsi BBM masyarakat yang besar harus diatur dengan cara dinaikkan harganya.

"Publik tidak bisa menerima jika pemerintah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik (mengelola APBN). Dan kegagalan itu malah ditimpakan ke masyarakat," lanjutnya bersemangat.

Selain itu, pemerintah telah gagal mengembangkan infrastruktur energi. Akibatnya, Indonesia harus menyerahkan pengolahan minyak dan gas bumi Nusantara ke pihak asing. Jadinya, masyarakat harus membeli energi dengan harga mahal. Tapi pemerintah tetap saja tidak sensitif.

"Masyarakat terpaksa membeli energi yang mahal. Sudah dipaksa, tapi disalahkan pula," ucapnya.
[url= m.detik..com/news/read/2013/06/17/154114/2275760/10/]LINK[/url]