JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijiwarno menilai kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebentar lagi ini akan meningkatkan ongkos transportasi masyarakat. Pendapatan masyarakat akan terkuras untuk biaya transportasi tersebut.

"Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, beban ongkos transportasi untuk rakyat miskin semakin berat dan bisa membuat mereka tambah miskin," ungkap Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (17/6/2013).

Djoko mengatakan, biaya transportasi dibanding pendapatan masyarakat secara standar Bank Dunia hanya mencapai 10 persen. Namun di Indonesia sudah menghabiskan sekitar 25-30 persen dari pendapatan sebulannya.

Apalagi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, yang rencananya akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter untuk premium dan naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter untuk solar, maka hal tersebut akan menggerus pendapatan masyarakat per bulannya hanya untuk beban transportasi.

"Beban biaya transportasi dibanding jumlah pendapatan masyarakat di China saja sudah 7 persen dan Singapura malah cuma 3 persen. Indonesia masih 25-30 persen," tambahnya.

Jika harga BBM bersubsidi resmi akan diberlakukan, Djoko menilai pemerintah harus segera membangun transportasi massal yang murah, nyaman dan aman. Jadi, bukan hanya membangun jalan raya atau jalan tol.

"Pemerintah kita itu malas untuk membuat kebijakan transportasi massal. Mereka pun hanya akan membuat kebijakan transportasi massal lima tahun sekali.Itupun hanya untuk menempel foto di dinding angkutan ketika kampanye," tambahnya.

Dengan kondisi itu, Djoko menilai masyarakat tidak perlu memilih wakil rakyat atau Presiden dengan karakter tadi. Kebanyakan pemimpin dengan karakter itu tidak memedulikan kebutuhan rakyat, tapi hanya mementingkan partainya sendiri dan kepentingannya sendiri.
Sumber:Kompas