Jakarta - Secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.

"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013).

"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.

Soal kenaikan BBM, Jokowi tak mau berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Namun, khusus program bantuan langsung, dia memang menilai itu kurang tepat. "Tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Rencana kenaikan bensin subsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 sudah diumumkan pemerintah. Sebagai kompensasi kenaikan, bakal dibagikan uang Rp 150 ribu selama 4 bulan bagi 15,5 juta KK miskin dan nyaris miskin di Indonesia dengan nilai total Rp 9,3 triliun. Program itu bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem).