Wakapolri Komjen Nanan Sukarna sudah bertutur polwan tidak diperkenankan mengenakan jilbab. Alasannya, supaya pelayanan kepada masyarakat tidak memihak atau imparsial.

Jika ada Polwan yang memakai Jilbab, Nanan mengatakan ada konsekuensi yang harus diambil. Sanksinya pun tegas, karena polwan yang bersangkutan harus gantung seragam.

“Kalau keberatan, kita serahkan kepada yang bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi Polwan,” tegas jenderal pecinta moge ini beberapa waktu lalu di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jl Jakarta Selatan.

Aturan ini, menurut Nanan, ada karena kesepakatan internal kepolisian sehingga tidak tertulis. Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas menuntut anggotanya, khususnya kaum Hawa, menjalankan aturan itu.

“Tidak boleh melanggar aturan pakaian,” kata Nanan.

Belum ada keterangan resmi dari Kapolri soal aturan ini. Namun isu ini sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat umum. (Detik/KH)

------------

BAGAIMANA MENURUT ANDA PERNYATAAN SEPERTI INI ?
APAKAH PARA PEMIMPIN KITA DAN PARA ANGGOTA DPR TIDAK MEMAHAMI PASAL 29 UUD 45 BAHWA SETIAP WARGA NEGARA (TERMASUK ANGGOTA TNI/POLRI) BOLEH MENJALANKAN IBADAH SESUAI AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA ?

SUMBER: Kata2hikmah.new

pertanyaan ane gan :

HAM ADA DIMANA SEKARANG ! GILIRAN UMAT MUSLIM MENDAPATKAN DISKRIMINASI DALAM MENJALANKAN IBADAH HAM HANYA DIAM MEMBISU?

SUDAH JELAS SEKARANG ANTEK DAJJAL YAHUDI AMERIKA DAN SEKUTUNYA DI INDONESIA SUDAH MEMASUKI KOMPONEN2 PENTING DI BANGSA INI UNTUK MERUSAK ISLAM


UPDATE PANDANGAN MASYARAKAT Soal Larangan Polwan Berjilbab
Prins David Saut - detikNews


Jakarta - Wanita karir diperbolehkan berjilbab, pegawai negeri sipil juga ada yang berjilbab, mahasiswi sudah biasa ada yang mengenakan jilbab, banyak profesi yang instansinya tidak melarang penggunaan jilbab. Apa pendapat masyarakat soal larangan polwan berjilbab?

"Saya tidak setuju kalau ada aturan yang melarang polwan berjilbab," kata seorang pegawai swasta asal Yogyakarta bernama Pratama saat berbincang dengan detikcom, Minggu (16/6/2013).

Pratama menilai larangan polwan berjilbab sebagai bentuk pengekangan kebebasan seseorang dalam menjalani keyakinannya. Dia berharap tak perlu ada larangan untuk polwan berjilbab, namun tak perlu juga ada aturan yang mewajibkan.

Seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Indonesia, Shally, menilai larangan penggunaan jilbab di instansi kepolisian tidak sejalan dengan semangat reformasi Polri. Dia malah menilai penggunaan jilbab bisa meningkatkan citra positif Polri di masyarakat.

"Jadi nanti masyarakat akan melihat ada polwan cantik berjilbab yang siap melayani laporan masyarakat, apa itu bukan salah satu bentuk reformasi di instansi penegak hukum kita yang masih sering menuai kritikan pedas?" ujar mahasiswi jurusan Filsafat ini.

Dany, seorang penulis yang bekerja di Jakarta, memiliki pandangan serupa. Dia menilai tak perlu ada larangan polwan berjilbab. Dia meyakini kinerja polwan tak akan dipengaruhi oleh ada tidaknya jilbab yang dikenakan.

"Yang mau pakai ya dihormati saja, itu kan keyakinan dan tidak mempengaruhi pekerjaannya," kata Dany.

Seorang ibu rumah tangga bernama Desy menilai penggunaan jilbab seharusnya tak dibatasi dalam segala bidang pekerjaan. "Jadi kalau mereka ingin mengenakan jilbab jangan dilarang. Jilbab tidak mempengaruhi profesinya, tapi tergantung individunya masing-masing. Kalau misalkan dia malas, mau pakai jilbab atau nggak ya tetap saja kerjanya malas-malasan," ungkap Dessy.

SUMBER ; detiknews..com

ngaku negara demokrasi kok pakek jilbab di larang di mana demokrasinya..??
itu udah jelas melanggar HAM? ngomomg2 kemana HAM nya? dasar Antek Zionis??