PKS: Kenaikan Harga BBM Meruntuhkan Sendi Ekonomi
Minggu, 16 Juni 2013 | 09:22 WIB


Sejumlah Massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013). Tuntutan mereka adalah menolak kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM). Warta Kota/angga bhagya nugraha | ANGGA BHAGYA NUGRAHA

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu, PKS menolak harga BBM itu dinaikkan. Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, menjelaskan, berdasarkan proyeksi Bank Indonesia yang menyatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen, maka dirinya berpendapat kebijakan tersebut berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih pada Juli-Agustus 2013, beban ekonomi masyarakat akan meningkat mengingat pendidikan Indonesia memasuki tahun ajaran baru dan datangnya bulan suci Ramadhan. "Menaikkan BBM di masa seperti ini akan berisiko pada inflasi, dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat," kata Yudi dalam rilisan yang diterima pada Minggu (16/6/2013).

Oleh karena itu, Yudi menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM. Ia juga menyoroti dunia usaha yang akan serta-merta melakukan penyesuaian termasuk di antaranya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru. Menurutnya, semua ancaman itu bisa saja terjadi karena dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah BBM bersubsidi dinaikkan. "Di sinilah pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Sekadar catatan, mulai pekan depan pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Selain PKS, Fraksi PDI Perjuangan juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
http://nasional.kompas.com/read/2013....Sendi.Ekonomi

Anggota PKS Siap Dipotong Gaji Jika BBM Naik
Senin, 17/06/2013 00:37 WIB

Jakarta - Anggota F-PKS DPR, Indra mengaku siap gajinya sebagai anggota dewan dipotong jika alasan dinaikkannya BBM karena APBN Indonesia sedang mengalami krisis. Menurutnya, hal tersebut lebih baik dilakukan daripada harus menaikkan harga BBM tapi berdampak buruk terhadap masyarakat. "Kalau memang APBN kita harus dihemat dan benar-benar krisis maka seharusnya anggaran para pejabat yang dipotong bukan kebutuhan mendasar masyarakat. Jadi kalau benar-benar krisis saya siap untuk menghibahkan atau memotong gaji saya untuk negara," ujar Indra dalam keterangannya, Minggu (16/6/2013).

Indra mengatakan, persoalan kenaikan BBM bukanlah sekedar bicara kenaikn harga Rp 1.500/Rp 2.000 saja. Melainkan dampak yang ditimbulkan setelah dinaikkan BBM untuk masyarakat. "Sudah barang tentu kenaikan BBM akan berdampak pada melambungnya harga sembako, harga barang, biaya transportasi. Hal ini akan membebani rakyat dan beban ini tentunya akan paling dirasakan oleh ratusan juta rakyat kecil," ujarnya.

Indra mengatakan, besarnya konsumsi BBM kita adalah persoalan karena ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola BBM. Dan adanya mafia BBM yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing dan juga banyaknya penyimpangan BBM bersubsidi. "Yaitu dengan dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang, pabrik-pabrik. Saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas," imbuhnya.
[url]http://news.detik..com/read/2013/06/17/003744/2274998/10/anggota-pks-siap-dipotong-gaji-jika-bbm-naik?9911012[/url]

Demokrat Bingung Tujuan PKS Bagikan Voucher BBM ke Tukang Ojek
Senin, 17/06/2013 02:21 WIB

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yogyakarta membagikan voucher BBM Rp 10 ribu kepada para tukang ojek sebagai simbol penolakan kenaikan harga BBM. Partai Demokrat makin bingung dengan tujuan langkah dari PKS tersebut. "Tanyakan saja ke PKS kenapa PKS melakukan begitu, kenapa punya sikap begitu," ujar Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf saat dihubungi, Senin (17/6/2013).

Nurhayati memilih emoh mengomentari berbagai manuver yang tengah dilakukan PKS. Dia yakin jika rakyat bakal bisa melihat dengan jernih sikap yang sedang dijalani PKS. "Biar rakyat saja yang menilai," lanjut Nurhayati.

Ketua DPP PD, Sutan Bhatoegana juga tidak mau mengomentari sikap PKS tersebut. Dia juga menolak jika voucher itu dianggap menyerupai dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun Sutan berharap PKS tidak menjalankan peran di dua tempat sekaligus.

PKS setidaknya membagikan seratusan lebih voucher BBM kepada para tukang ojek. Voucher ini dapat ditukar ke SPBU Gambiran Yogyakarta. Ketua DPW PKS DIY, Sukamta, mengatakan pembagian voucher ini sebagai ekspresi ketidaksetujuan atas rencana kenaikan harga BBM. Jika sebelumnya, aksi penolakan diekspresikan dengan spanduk-spanduk, maka PKS mulai mengubahnya dengan aksi simpatik seperti bagi-bagi voucher BBM gratis. "Memang jumlahnya tidak besar, tapi ini simbol perjuangan. Tukang ojek merupakan salah satu masyarakat yang bakal terkena dampak langsung kenaikan harga BBM," kata Sukamta.

PKS menilai, menaikan harga BBM sekarang adalah bukan waktu yang tepat. Karena saat ini adalah menjelang bulan puasa dan lebaran, dimana semua harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik. "Pemerintah itu jangan micek (tidur-red) dan budeg (tuli-red) dengan menaikan harga BBM, tanpa mendengarkan aspirasi rakyat," pungkasnya.
[url]http://news.detik..com/read/2013/06/17/022145/2275007/10/demokrat-bingung-tujuan-pks-bagikan-voucher-bbm-ke-tukang-ojek?9911012[/url]



TEMPO:
Menolak Harga BBM Naik, Pencitraan PKS
MINGGU, 16 JUNI 2013 | 13:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, mengatakan keputusan Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga bahan bakar minyak merupakan upaya perbaikan citra partai. Menurut dia, citra PKS belakangan telanjur buruk karena kasus suap kuota impor daging. "Strategi politik PKS untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak itu jitu," kata Heri di restoran Warung Daun, Cikini, Sabtu, 15 Juni 2013.

Heri menilai sikap PKS yang menolak akan lebih signifikan jika berani keluar dari koalisi. "Keluar dari koalisi akan lebih menguntungkan dibanding jika PKS menerapkan politik dua kaki," kata Heri. (Baca: Alasan PKS Tetap di Koalisi)

Ditemui Tempo di kantornya, Hidayat Nur Wahid selaku Ketua Fraksi PKS mengatakan politik dua kaki PKS semata-mata memihak kepada kepentingan rakyat. Hidayat pun membantah jika penolakan tersebut dimaknai bahwa PKS tidak konsisten di dalam koalisi. "Politik dua kaki yang dimaknai sebagai kemunafikan itu jelas salah," ujarnya. (
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...Pencitraan-PKS

-------------------------

Itu vouchernya sampai kapan?
Lalu gajinya dipotong berapa persen?
Kalau hanya dipotong 2,5% aja mah, itu hanya sekedar shodaqoh atau zakat namanya!
dan itu memang wajib setiap muslim yang memenuhi syarat untuk melakukan hal itu, bukan warga PKS ajah!