Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yogyakarta membagikan voucher BBM Rp 10 ribu kepada para tukang ojek sebagai simbol penolakan kenaikan harga BBM. Partai Demokrat makin bingung dengan tujuan langkah dari PKS tersebut.

"Tanyakan saja ke PKS kenapa PKS melakukan begitu, kenapa punya sikap begitu," ujar Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf saat dihubungi, Senin (17/6/2013).

Nurhayati memilih emoh mengomentari berbagai manuver yang tengah dilakukan PKS. Dia yakin jika rakyat bakal bisa melihat dengan jernih sikap yang sedang dijalani PKS.

"Biar rakyat saja yang menilai," lanjut Nurhayati.

Ketua DPP PD, Sutan Bhatoegana juga tidak mau mengomentari sikap PKS tersebut. Dia juga menolak jika voucher itu dianggap menyerupai dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun Sutan berharap PKS tidak menjalankan peran di dua tempat sekaligus.

PKS setidaknya membagikan seratusan lebih voucher BBM kepada para tukang ojek. Voucher ini dapat ditukar ke SPBU Gambiran Yogyakarta. Ketua DPW PKS DIY, Sukamta, mengatakan pembagian voucher ini sebagai ekspresi ketidaksetujuan atas rencana kenaikan harga BBM. Jika sebelumnya, aksi penolakan diekspresikan dengan spanduk-spanduk, maka PKS mulai mengubahnya dengan aksi simpatik seperti bagi-bagi voucher BBM gratis.

"Memang jumlahnya tidak besar, tapi ini simbol perjuangan. Tukang ojek merupakan salah satu masyarakat yang bakal terkena dampak langsung kenaikan harga BBM," kata Sukamta.

PKS menilai, menaikan harga BBM sekarang adalah bukan waktu yang tepat. Karena saat ini adalah menjelang bulan puasa dan lebaran, dimana semua harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik.

"Pemerintah itu jangan micek (tidur-red) dan budeg (tuli-red) dengan menaikan harga BBM, tanpa mendengarkan aspirasi rakyat," pungkasnya.