Wagub Jabar: Intoleransi Itu Urusan Pemerintah Pusat

KBR68H, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menganggap persoalan intoleransi beragama di Jawa Barat adalah urusan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat memegang kebijakan-kebijakan terkait persoalan kepercayaan. Meski demikian, Pemerintah Jawa Barat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang konflik agama yang terjadi.

"Dengan masalah agama kan urusan pemerintah pusat jadi harus koordinasi. Kebijakan-kebijakan itu di pusat, kita mengupayakan secara personal barangkali ya. Karena organisasi bukan keputusan-keputusan, bukan peraturan-peraturan tapi secara persuasif kepada kelompok-kelompok yang mungkin tidak toleran," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar akan mengumpulkan seluruh pemuka agama dan organisasi untuk menekan peristiwa intoleransi beragama. Berdasarkan catatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi jumlah peristiwa intoleransi beragama. Peristiwa terakhir terjadi di Tasikmalaya. Saat itu kelompok intoleran menyerang pemukiman jemaat Ahmadiyah dan merusak tempat ibadah.