Saya adalah seorang pria berusia 26 tahun dan saya mempunyai pacar yang berumur 20 tahun. Masalah yang saya hadapi adalah saya dan pasangan saya diharuskan untuk menikah karena beberapa kesalahan. Dan sebenarnya saya dan pasangan saya belum siap untuk menikah. Saya adalah orang awam yang belum benar-benar paham tentang hukum. Di sini saya dijatuhi kesalahan dari pihak pacar saya bahwa saya penyebab putus kuliahnya pacar saya. Yang ingin saya tanyakan, 1. Apakah benar sesuai jalur hukum harus dinikahkan? 2. Apakah saya bersalah jika jalan dengan pacar saya selama 24 jam tanpa sepengetahuan orang tua wanita yang mana itu berdasarkan suka sama suka antara saya dan pacar saya? Atas jawabannya saya limpahkan terima kasih.

1. Pada dasarnya, tidak ada pengaturan dalam hukum tertulis di Indonesia yang mengharuskan seseorang menikahi orang lain karena dianggap menyebabkan putus kuliahnya pacarnya. Perlu diketahui bahwa pacaran itu bukanlah hukum sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya.

Bahkan janji untuk menikahi pasangan Anda pun tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(“KUHPer”).



Walaupun atas pasal tersebut terdapat pengecualian sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel yang berjudul Langkah Hukum Jika Calon Suami Membatalkan Perkimpoian Secara Sepihak dan Tidak Menepati Janji Menikah Adalah PMH.

Selain itu, pada dasarnya perkimpoian harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian (“UU Perkimpoian”)). Dimana mengenai persetujuan ini, kita dapat merujuk kepada ketentuan dalam KUHPer, yaitu Pasal 1321 KUHPer, yang mengatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Mengenai perbuatan Anda membawa pacar Anda pergi (jalan) selama 24 jam tanpa sepengetahuan orang tua wanita, perlu Anda ketahui bahwa ada pengaturan dalam KUHPmengenai hal tersebut, yaitu Pasal 332 KUHPtentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang:

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:
1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkimpoian;
2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkimpoian.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
(3) Pengaduan dilakukan:
a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kimpoi;
b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
(4) Jika yang membawa pergi lalu kimpoi dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkimpoian itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkimpoian itu dinyatakan batal.





Mengenai jangka waktu berapa lama yang dimaksud dengan “penguasaan terhadap wanita itu”, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel yang berjudul Bahasa Hukum: "Melarikan Perempuan Di Bawah Umur", Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 (Soenarto Soerodibroto, 2011: 205) menegaskan ‘untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama’. Namun, tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.

Berdasarkan pada uraian di atas, kami berpendapat, untuk dapat dituntut berdasarkan Pasal 332 ayat (2) KUHP, perbuatan Anda harus memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu; melarikan wanita dewasa, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dengan maksud untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam perkimpoian maupun di luar perkimpoian. Kejahatan ini merupakan delik aduan, yang penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan oleh si wanita itu sendiri, atau oleh suaminya. Karena pacar Anda belum bersuami, maka hanya dia yang berhak melakukan pengaduan.

Sebagai kesimpulan, kami berpandangan bahwa kasus yang Anda alami sering terjadi di masyarakat di mana seorang pria diharuskan atau dituntut menikahi seorang wanita. Tuntutan untuk menikahi itu lazimnya karena adanya kekhawatiran orang tua atas masa depan anak wanitanya. Dipandang dari norma sosial sebagian masyarakat, tuntutan untuk menikahi itu tentu dapat dipahami. Namun, dipandang dari kacamata hukum nasional, tuntutan untuk menikahi tersebut tidak mempunyai pijakan hukum yang kuat.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian.

Referensi:
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

Penjawab: Letezia Tobing

Sumber: Salahkah Mengajak Jalan Pacar Tanpa Sepengetahuan Orang Tuanya?