Metrotvnews.com, Jakarta: Meski menyepakati Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) empat bulan, PKS tetap menegaskan partainya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

"Itu tidak ada kaitannya. BLSM itu harus dipisahkan dengan penolakan penaikan harga BBM. BLSM itu skema yang diajukan pemerintah dengan pertimbangan harga BBM dinaikkan. Nanti, kami tetap akan ajukan dalam pasal-pasal (APBN P 2013) penolakan kenaikan BBM. Saya tegaskan ya, PKS tolak kenaikan BBM," sergah anggota Banggar dari PKS Ecky Awal Mucharam pada Media Indonesia.

PKS belakangan artikulatif dalam menyampaikan penolakannya atas kenaikan BBM. Demonstrasi dan sejumlah spanduk dipasang untuk menyampaikan suara penolakan tersebut.

Seperti PKS, PDI P juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut anggota Banggar dari Fraksi Demokrat Jhonny Allen Marbun, penyampaian partai penguasa sebelum rezim Demokrat tersebut berbeda.

"Kalau PKS sudah atraktif sekali pasang spanduk. Saya kira PDI P lebih diplomatis lah," katanya pada Media Indonesia.

Menurut Jhonny, BLSM disepakati fraksi-fraksi di Banggar karena pada dasarnya seluruh fraksi mendukung kepentingan rakyat. Adapun keputusan mengenai harga BBM bersubsidi sendiri tidak berada pada ranah pembahasan anggota dewan, melainkan hak pemerintah.

"Ini kan untuk rakyat. Masak ada fraksi yang tidak mau membantu rakyat. Saya kira itu konteksnya," katanya.

Pemerintah sendiri berkompromi dengan Banggar, mengurangi jumlah BLSM. BLSM awalnya diajukan untuk diberikan selama lima bulan.

"Pemerintah tidak bersikukuh, jadi akhirnya diputuskan empat (bulan). Saya rasa perhitungan pemerintah mengenai mitigasi kenaikan harga BBM ini sudah matanglah. DPR kan hanya politik anggaran saja," sambungnya.

Karena jumlah bulannya dikurangi, pagu anggaran BLSM juga berkurang. Jika sebelumnya Komisi VIII dan pemerintah menyepakati Rp11,6 triliun, Banggar memangkasnya menjadi Rp9,3 triliun saja.(Gayatri)

Editor: Tjahyo Utomo