Golkar Untung Besar Jika PKS Ditendang SBY dari Koalisi
Sabtu, 08 Juni 2013 , 15:18:00 WIB

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini sedang ditekan untuk keluar dari koalisi pemerintah karena keputusan partai dakwah itu yang melanggar kesepakatan untuk menaikkan harga BBM sebagaimana diusulkan oleh pemerintah pada 17 Juni mendatang. Pengamat politik, Hanta Yudha menilai jika partai yang dikomandoi oleh Anis Matta tersebut benar-benar keluar dari koalisi, maka ada partai lain yang meraup keuntungan besar dibalik kejadian itu. "Golkar akan diuntungkan, karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Partai Demokrat harus memberikan jatah kursi untuk Golkar," kata dia usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan (Sabtu, 7/6).

Kendati demikian, sebagai Ketua Sekretaris Gabungan (Setgab), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diragukan akan mengambil langkah untuk menendang PKS dari koalisi. "Saya rasa dia (SBY) akan berfikir panjang (soal menendang PKS)," demikian Hanta Yudha.
http://www.rmol.co/read/2013/06/08/1...Y-dari-Koalisi

JK: Masalah besar SBY tendang PKS
THURSDAY, 03 MARCH 2011 12:09

JAKARTA - Bila Partai Keadilan Sejahtera sampai ditendang dari koalisi, maka pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadapi masalah besar. "Masalah besar itu kalau PKS dikeluarkan semuanya dari kebinet atau koalisi," ujar mantan Wapres Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK, siang ini. JK mengingatkan, bagaimanapun PKS adalah partai yang sejak awal mendukung pencalonan SBY sebagai presiden. Menurut pendamping Presiden SBY di KIB I (2009-2014) itu, jika diibaratkan penumpang mobil, PKS menjadi penumpang pertama yang menyatakan siap berangkat ke tempat tujuan. "Kalau (PKS) diperingatkan atau (jatah kursi kabinet) dikurangi, boleh, enggak masalah. Tapi, jangan seluruhnya dikeluarkan. Itu bahaya dan tidak etis," imbuh JK.

Jadi, lanjut JK, adalah tidak sepantasnya apabila seluruh dari empat menteri PKS yang ada di kabinet saatnya dicopot. Sebelumnya SBY menggelar jumpa pers mengenai sikapnya terhadap partai politik yang mbalelo (tidak patuh, memberontak), beredar spekulai bahwa kader PKS akan ditendang seluruhnya dari kabinet, sedangkan Golkar hanya akan diberi sanksi ringan.
http://www.waspada.co.id/index.php?o...itik&Itemid=30

Jika 'Jasa' Masa Lalu Tak Dianggap, PKS Ikhlas
Kamis, 3 Maret 2011 | 10:25 WIB

inilah..com, Jakarta - Boleh dikatakan kontribusi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, cukup besar. Ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, PKS menjadi salah satu partai politik (parpol) yang mendukung SBY-Jusuf Kalla (JK). PKS kembali masuk dalam koalisi SBY yang berpasangan dengan Boediono di Pilpres 2009. 'Jasa' yang diberikan PKS kepada Presiden SBY seperti kurang dilihat oleh pihak-pihak yang mendesak menteri dari PKS direshuffle. PKS tidak mempersoalkan jika nantinya Presiden SBY tidak melihat kontribusi PKS selama ini."Kita ikhlas saja. PKS santai jika memang terjadi reshuffle," ujar Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq kepada inilah..com, Kamis (3/3/2011).

PKS meminta Presiden SBY memiliki pijakan yang jelas jika ingin mengganti menteri dari PKS. Yang jelas, PKS tidak merasa melanggar nota kesepakatan koalisi. "Jika dengan mendukung hak angket pajak dibilang melanggar, kita merasa tidak melanggar. Makanya, kita perlu duduk bersama dan dijelaskan soal pelanggaran yang dilakukan PKS dalam koalisi," imbuhnya. Selain itu, jika Presiden SBY mencopot menterinya berdasarkan kinerja, PKS meminta Presiden memberitahu kinerja setiap menteri ke publik. PKS tidak ingin pencopotan menteri berdasarkan desakan-desakan pihak-pihak tertentu."Setiap kementerian ada target dan pencapaian. Kinerja menteri dari parpol dan non-parpol perlu dijelaskan ke publik biar diketahui mana yang rapornya merah dan mana yang tidak. Harus objektif," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, PKS berseberangan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi hak angket pajak. PKS mendukung, sedangkan Partai Demokrat tidak.Beberapa anggota dan kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mencopot menteri-menteri dari PKS karena PKS dianggap tidak lagi sejalan dengan koalisi. Presiden SBY juga sudah memberikan pernyataan agar parpol koalisi menaati nota kesepakatan yang sudah dibuat. Jika tetap 'bandel', Presiden akan memberikan sanksi. Presiden SBY sudah memberitahu bahwa ada dua partai yang tidak menaati nota kesepakatan koalisi. Namun, Presiden tidak menyebutkan siapa parpol koalisi yang dimaksud
[url]http://bola.inilah..com/read/detail/1287742/URLTEENAGE#.UbnSgtLfCfc[/url]

Ingat Sejarah, SBY yang Mohon PKS Masuk Koalisi
Senin, 02 April 2012 , 11:06:00 WIB

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera sampai saat ini belum menerima teguran atau sanksi Presiden atas sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah soal harga BBM. Tapi partai terbesar keempat di DPR itu menegaskan siap berada di dalam maupun di luar koalisi pemerintah. "Kita lihat saja sanksinya. Di dalam siap, di luar juga siap. Itu prerogatif SBY," kata politisi PKS di DPR, Indra, kepada wartawan di gedung Nusantara III, DPR, Senin (2/4).

Anggota Komisi Hukum DPR itu juga tidak suka nasib politik PKS dibicarakan segelintir orang dalam Setgab. "Nasib PKS bukan di Setgab, tapi rakyat dan massa kita meminta BBM tidak naik. Sejarahnya, bukan kita yang minta di koalisi tapi SBY yang minta," papar Indra. Dia tegaskan, PKS sama sekali tidak melanggar kontrak koalisi terkait sikapnya dalam kenaikan BBM. "Keputusan menolak kenaikan BBM sudah matang, kita tidak melanggar kontrak politik. Klausul mana yang kita langggar? Kita menolak BBM naik untuk sejahterahkan rakyat," ujarnya lagi.
http://www.rmol.co/read/2012/04/02/5...Masuk-Koalisi-

Anis Matta: PKS Sangat Siap Jadi Oposisi!
Rabu, 02 Maret 2011

Anis menegaskan, PKS otomatis akan jadi oposisi begitu dikeluarkan dari koalisi. PKS, lanjut Anis, sudah punya pengalaman, baik di dalam maupun di luar koalisi. "Yang ngajak berkoalisi pertama adalah SBY pada Juni 2008 karena elektabilitas SBY di bawah Mega. Ketika PKS putuskan dukung SBY, itu pertaruhan besar. Kalau sekarang mau dikeluarkan, silakan," tandas Anis kepada wartawan di DPR, Rabu (2/3/2011).
http://www.pkspiyungan.org/2011/03/a...osisi.html?m=0

--------------------------

Jangan sampai ada yang mengatakan, budaya politik yang sering dipakai oleh seorang SBY adalah ibarat kata pepatah lama "habis manis, sepah dibuang".