- Beranda
- Berita dan Politik
Pengimbang Golkar, PKS Tak Bakal Didepak SBY. Kecuali bila SBY Siap 'dikadali' Golkar
...
TS
s4nit0re
Pengimbang Golkar, PKS Tak Bakal Didepak SBY. Kecuali bila SBY Siap 'dikadali' Golkar
Pengimbang Golkar, PKS Tak Bakal Didepak SBY
Sabtu, 08 Juni 2013 , 16:42:00
JAKARTA - Pengamat Politik Hanta Yuda meragukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab) akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan Hanta menilai, PKS akan tetap dipertahankan. Sebab mereka dibutuhkan untuk mengimbangi Golkar. "Golkar dan PKS dibutuhkan SBY untuk keseimbangan kabinet," kata Hanta di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).
Di sisi lain, Hanta menyatakan, Golkar akan diuntungkan dengan manuver politik yang dilakukan PKS saat ini. Kalau Golkar memiliki sikap yang sama dengan pemerintah, justru PKS yang akan dirugikan dan posisi tawar mereka melemah. Apalagi jika PKS keluar dari koalisi. "Posisi tawar Golkar di koalisi semakin kuat. Kalau seandainya PKS keluar dari pemerintahan, juga Golkar yang diuntungkan karena Partai Demokrat harus berikan tambahan kursi ke Golkar. Karena itu PKS dipertahankan, untuk imbangi Golkar," ujar Hanta.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute tersebut mengatakan PKS akan mendapat kerugian dan keuntungan jika keluar dari koalisi. Kerugian itu adalah ruang dia terhadap kekuasaan berkurang. Selain itu jika kursi menteri menjadi bancakan partai, maka akses ekonomi politiknya berkurang. "Padahal jelang tahun politik partai politik membutuhkan pemasukan logistik," kata Hanta.
Sementara itu menurut Hanta, keuntungan jika PKS keluar koalisi adalah mereka mempunyai ruang manuver politik. Publik pun akan menilai mereka lebih konsisten daripada melakukan politik dua kaki seperti sekarang ini.
http://www.jpnn.com/read/2013/06/08/...l-Didepak-SBY-
Demokrat diminta tidak memberikan fatwa ke PKS
Selasa, 11 Juni 2013 − 11:53 WIB
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Partai Demokrat untuk tidak menekan PKS keluar dari sekretariat gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid menegaskan, Partai Demokrat bukan atas PKS di koalisi. "Kita tetap melakukan penolakan harga BBM, PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, Demokrat bukan atasan PKS tidak perlu Demokrat buat fatwa keluarkan PKS," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, yang menentukan PKS untuk keluar dari koalisi atau tidak adalah kebijakan internal PKS. "Intinya kami menolak, apakah kita dalam koalisi atau tdak itu nanti," kata Hidayat.
Sementara itu, mengenai sikap kader PKS yang ada di Pemerintahan SBY dan mendukung rencana kenaikan harga BBM, Hidayat dapat memaklumi. Pasalnya, tugas menteri adalah mendukung kebijakan pemerintah. "PKS adalah DPP, DPR ya fraksi, tak ada DPP dan fraksi yang berbeda. Ada menteri yang beda itu karena dia tugasnya membantu presiden," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...n-fatwa-ke-pks
Kalau PKS Dikeluarkan, Golkar Yang Paling Beruntung
Sabtu (8/6/2013)
Jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini keluar dari koalisi, pihak yang sangat diuntungkan adalah Partai Golkar. Karena, Golkar memiliki kekuatan signifikan di parlemen untuk mendukung kebijakan pemerintah di akhir masa jabatannya. “Sangat diuntungkan dengan manuver politik PKS. Kalau Golkar bersama-sama dengan pemerintah, justru PKS yang dirugikan dan posisi tawar melemah, posisi tawar Golkar di koalisi semakin kuat,” kata pengamat politik dari Pol Tracking Institute, Hanta Yuda, dalam dialog polemik dengan tema ‘Perahu Retak Setgab’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).
Hanta menjelaskan, jika nantinya PKS keluar dari koalisi, 3 kursi menteri yang saat ini diisi PKS yakni Menteri Sosial, Menteri Pertanian, serta Menteri Komunikasi dan Informasi akan diberikan kepada Golkar. Biasanya Golkar mendapatkan kompensasi politik, itu pasti. Kalau seandainya PKS keluar dari pemerintahan, juga Golkar yang diuntungkan. Partai Demokrat harus berikan tambahan kursi ke Golkar. Karena itulah PKS dipertahankan, untuk imbangi Golkar. Golkar dan PKS dibutuhkan SBY di kabinet,” terangnya.
Lebih lanjut, Hanta juga menjelaskan, saat ini Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi juga tidak akan mendepak PKS untuk keluar dari koalisi untuk menghindari anggapan PKS telah dizalimi. Untuk menghindari anggapan bahwa PKS dizalimi. Terpenting adalah untuk imbangi Golkar di parlemen. Kedua untuk antisipasi intraparlementer karena PKS biasanya pandai,” tukasnya.
http://www.suaranews.com/2013/06/kal...lkar-yang.html

Terbukti, Demokrat Kebingungan Melihat Manuver Politik PKS
Tuesday, June 11, 2013
Partai Demokrat mengakui bingung menghadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga BBM. Pasalnya Menteri dari PKS mendukung kenaikan harga BBM sedangkan Presiden PKS dan kadernya menolak kenaikan harga BBM. "Sekarang persoalannya, PKS ini bermain bukan main. Dia bermain cattenacio. Ada permainan-permainan individu di dalamnya, sementara di kabinet juga ada permainan individu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, Senin (10/06).
Kata Max, SBY pun bisa mengambil tindakan terhadap PKS tersebut. "Jadi bagaimana mau membacanya, pak SBY mau ambil tindakan sementara menteri-menteri PKS mendukung," ujar Max. ax pun akan membentak menteri dari PKS jika menjadi Presiden PKS karena menjadi tim sosialisasi kenaikan harga BBM. "Kalau gua jadi Presiden PKS, gua bentak itu menteri-menteri PKS, terutama Tifatul yang malah jadi sekretaris sosialisasi," papar Max.
Sebagaimana ucapan Fahri Hamzah, bahwa PKS berusaha menjadi partai yang profesional. Bahwa kader PKS adalah milik presiden PKS dan Menteri PKS adalah milik dari Presiden SBY.
Dengan bekerja profesional, Menteri dari PKS memang harus mendukung program pemerintahan karena termasuk bawahan Presiden. Sebaliknya dengan kader PKS, harus sesuai pernyataan aspirasi dari kehendak rakyat. Jika rakyat setuju BBM tidak naik maka tentunya kader PKS harus bersama rakyat, bukan bersama pemerintahan. Karena kader PKS tidak bekerja dan digaji oleh pemerintahan SBY
http://www.suaranews.com/2013/06/ter...n-melihat.html
---------------------------
Kenapa sih kalau bikin keputusan ala jawa itu selalu inginnya bulat?
Sekali-kali benjol, kan kagak apa-apa!
Selagi Tuhan aja, banyak tuh aturan dan arahan-Nya yang ditolak manusia,
tapi Dia tetap sabar saja menunggu hamba-Nya itu sadar!

Sabtu, 08 Juni 2013 , 16:42:00
JAKARTA - Pengamat Politik Hanta Yuda meragukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab) akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan Hanta menilai, PKS akan tetap dipertahankan. Sebab mereka dibutuhkan untuk mengimbangi Golkar. "Golkar dan PKS dibutuhkan SBY untuk keseimbangan kabinet," kata Hanta di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).
Di sisi lain, Hanta menyatakan, Golkar akan diuntungkan dengan manuver politik yang dilakukan PKS saat ini. Kalau Golkar memiliki sikap yang sama dengan pemerintah, justru PKS yang akan dirugikan dan posisi tawar mereka melemah. Apalagi jika PKS keluar dari koalisi. "Posisi tawar Golkar di koalisi semakin kuat. Kalau seandainya PKS keluar dari pemerintahan, juga Golkar yang diuntungkan karena Partai Demokrat harus berikan tambahan kursi ke Golkar. Karena itu PKS dipertahankan, untuk imbangi Golkar," ujar Hanta.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute tersebut mengatakan PKS akan mendapat kerugian dan keuntungan jika keluar dari koalisi. Kerugian itu adalah ruang dia terhadap kekuasaan berkurang. Selain itu jika kursi menteri menjadi bancakan partai, maka akses ekonomi politiknya berkurang. "Padahal jelang tahun politik partai politik membutuhkan pemasukan logistik," kata Hanta.
Sementara itu menurut Hanta, keuntungan jika PKS keluar koalisi adalah mereka mempunyai ruang manuver politik. Publik pun akan menilai mereka lebih konsisten daripada melakukan politik dua kaki seperti sekarang ini.
http://www.jpnn.com/read/2013/06/08/...l-Didepak-SBY-
Demokrat diminta tidak memberikan fatwa ke PKS
Selasa, 11 Juni 2013 − 11:53 WIB
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Partai Demokrat untuk tidak menekan PKS keluar dari sekretariat gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid menegaskan, Partai Demokrat bukan atas PKS di koalisi. "Kita tetap melakukan penolakan harga BBM, PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, Demokrat bukan atasan PKS tidak perlu Demokrat buat fatwa keluarkan PKS," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, yang menentukan PKS untuk keluar dari koalisi atau tidak adalah kebijakan internal PKS. "Intinya kami menolak, apakah kita dalam koalisi atau tdak itu nanti," kata Hidayat.
Sementara itu, mengenai sikap kader PKS yang ada di Pemerintahan SBY dan mendukung rencana kenaikan harga BBM, Hidayat dapat memaklumi. Pasalnya, tugas menteri adalah mendukung kebijakan pemerintah. "PKS adalah DPP, DPR ya fraksi, tak ada DPP dan fraksi yang berbeda. Ada menteri yang beda itu karena dia tugasnya membantu presiden," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...n-fatwa-ke-pks
Kalau PKS Dikeluarkan, Golkar Yang Paling Beruntung
Sabtu (8/6/2013)
Jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini keluar dari koalisi, pihak yang sangat diuntungkan adalah Partai Golkar. Karena, Golkar memiliki kekuatan signifikan di parlemen untuk mendukung kebijakan pemerintah di akhir masa jabatannya. “Sangat diuntungkan dengan manuver politik PKS. Kalau Golkar bersama-sama dengan pemerintah, justru PKS yang dirugikan dan posisi tawar melemah, posisi tawar Golkar di koalisi semakin kuat,” kata pengamat politik dari Pol Tracking Institute, Hanta Yuda, dalam dialog polemik dengan tema ‘Perahu Retak Setgab’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).
Hanta menjelaskan, jika nantinya PKS keluar dari koalisi, 3 kursi menteri yang saat ini diisi PKS yakni Menteri Sosial, Menteri Pertanian, serta Menteri Komunikasi dan Informasi akan diberikan kepada Golkar. Biasanya Golkar mendapatkan kompensasi politik, itu pasti. Kalau seandainya PKS keluar dari pemerintahan, juga Golkar yang diuntungkan. Partai Demokrat harus berikan tambahan kursi ke Golkar. Karena itulah PKS dipertahankan, untuk imbangi Golkar. Golkar dan PKS dibutuhkan SBY di kabinet,” terangnya.
Lebih lanjut, Hanta juga menjelaskan, saat ini Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi juga tidak akan mendepak PKS untuk keluar dari koalisi untuk menghindari anggapan PKS telah dizalimi. Untuk menghindari anggapan bahwa PKS dizalimi. Terpenting adalah untuk imbangi Golkar di parlemen. Kedua untuk antisipasi intraparlementer karena PKS biasanya pandai,” tukasnya.
http://www.suaranews.com/2013/06/kal...lkar-yang.html
Terbukti, Demokrat Kebingungan Melihat Manuver Politik PKS
Tuesday, June 11, 2013
Partai Demokrat mengakui bingung menghadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga BBM. Pasalnya Menteri dari PKS mendukung kenaikan harga BBM sedangkan Presiden PKS dan kadernya menolak kenaikan harga BBM. "Sekarang persoalannya, PKS ini bermain bukan main. Dia bermain cattenacio. Ada permainan-permainan individu di dalamnya, sementara di kabinet juga ada permainan individu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, Senin (10/06).
Kata Max, SBY pun bisa mengambil tindakan terhadap PKS tersebut. "Jadi bagaimana mau membacanya, pak SBY mau ambil tindakan sementara menteri-menteri PKS mendukung," ujar Max. ax pun akan membentak menteri dari PKS jika menjadi Presiden PKS karena menjadi tim sosialisasi kenaikan harga BBM. "Kalau gua jadi Presiden PKS, gua bentak itu menteri-menteri PKS, terutama Tifatul yang malah jadi sekretaris sosialisasi," papar Max.
Sebagaimana ucapan Fahri Hamzah, bahwa PKS berusaha menjadi partai yang profesional. Bahwa kader PKS adalah milik presiden PKS dan Menteri PKS adalah milik dari Presiden SBY.
Dengan bekerja profesional, Menteri dari PKS memang harus mendukung program pemerintahan karena termasuk bawahan Presiden. Sebaliknya dengan kader PKS, harus sesuai pernyataan aspirasi dari kehendak rakyat. Jika rakyat setuju BBM tidak naik maka tentunya kader PKS harus bersama rakyat, bukan bersama pemerintahan. Karena kader PKS tidak bekerja dan digaji oleh pemerintahan SBY
http://www.suaranews.com/2013/06/ter...n-melihat.html
---------------------------
Kenapa sih kalau bikin keputusan ala jawa itu selalu inginnya bulat?
Sekali-kali benjol, kan kagak apa-apa!
Selagi Tuhan aja, banyak tuh aturan dan arahan-Nya yang ditolak manusia,
tapi Dia tetap sabar saja menunggu hamba-Nya itu sadar!

Diubah oleh s4nit0re 11-06-2013 19:35
0
1.3K
10
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.8KThread•59.3KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya