Politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus tak bosan bosannya mengkritik Joko Widodo. Apa saja langkah atau kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta ini selalu dia anggap salah.
Di awal kepemimpinan Jokowi hingga sekarang, dia sering blusukan ke kampung-kampung. Bagi Alaydrus, blusukan ala Jokowi ini cuma akal-akalan saja.
"Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein kepada merdeka.com, Minggu (23/12) akhir tahun lalu.
Menurut Husein, kinerja Jokowi harus disentil. Seperti soal banjir yang selama ini menyusahkan warga Jakarta, harusnya Jokowi bekerja cepat untuk mengatasi.
"Jangan nunggu bola, tapi cari bola bagaimana banjir cepat surut, kalau tidak bisa-bisa Jakarta kelelap nanti," terang Husein.
Bukan cuma blusukan Jokowi yang dikritik Alaydrus. Politikus Demokrat ini juga mengkritik program lelang jabatan terbuka camat dan lurah ala Jokowi.
Menurutnya, lelang jabatan itu program yang aneh karena hany diikuti dari internal PNS DKI. "Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus.
"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," imbuhnya.
Jokowi sempat mengungkapkan Jakarta bermimpi memiliki terowongan bawah tanah (deep tunnel) yang multifungsi. Menurut Alaydrus, terowongan di bawah tanah yang membentang sepanjang MT Haryono hingga Pluit itu hanya mimpi semata.
"Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," katanya kepada merdeka.com, Jumat (28/12).
Alaydrus juga kesal Jokowi tak pernah mengajak DPRD saat membahas anggaran suatu proyek. Untuk proyek deep tunnel ini, Jokowi menganggarkan dana Rp 16 triliun.
"Harus bicarakan dengan dewan. Soal anggaran sebesar itu harus koordinasi dengan pemerintah pusat, kaitannya Kementerian PU, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup. Rencana itu harus bekerja sama dengan stake holder yang ada. Masih mimpilah," ungkapnya.
Terkhir, kemarin, Husein Alaydrus mengkritik rencana kebijakan Jokowi soal seleksi dan promosi terbuka untuk jabatan kepala Puskesmas. Sebab, dokter memiliki sekolah khusus sehingga jabatan tersebut tidak bisa dilelang, dan disamakan dengan perekrutan Pamong Praja.
"Apa itu lelang lelang, saya tidak setuju. Kan dokter itu sekolah khusus, masak disamain sama Pamong Praja," kata Alaydrus yang juga politikus Demokrat di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (11/6).
Alaydrus mengatakan, lebih baik perekrutan kepala Puskesmas dilakukan secara langsung. Bahkan dia menuding kebijakan tersebut seperti dipolitisasi.
"Lebih baik dipilih langsung," tandasnya.
[RIGHT]sumber[/RIGHT]
Memang dahsyat bener nih Mr. Alay....sampai2 Mimpi aj pake dikritik!
