Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPR dianggap sebagai salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia. Sebenarnya DPR berfungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Tetapi dari banyaknya fungsi tersebut tidak ada satupun yang dapat dikerjakan dengan baik oleh DPR. Dari fungsi legislasi, DPR sebagai pembuat undang – undang sangat minim sekali produknya. Dari fungsi anggaran DPR memiliki hak untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, padahal seperti kita ketahui bersama berapa banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh DPR hanya untuk sekedar merenovasi gedung DPR.
Saya sebagai rakyat biasa yang tidak begitu memahami tentang politik sangat resah jika melihat sikap – sikap dari anggota dewan perwakilan rakyat kita. Dari proses pemilihannya saja mereka sudah menghabiskan begitu banyak uang negara, bayangkan saja dana untuk pemilihan umum tahun 2009 saja menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 47,9 triliun. Dan lebih edan lagi bisa agan bayangkan sendiri buat renovasi TOILET buat buang BERAK sama kencing bisa ngabisin uang negara 1,4M. Kalo mereka pake itu duit buat bikin sekolah bagi warga negara yang di perbatasan mungkin banyak lebihnya tuh.

Setelah dilantik pun anggota DPR menghabiskan banyak anggaran ( diluar gaji pokok ) seperti, biaya reses, tunjangan perumahan, tunjangan jabatan, biaya perjalanan dinas, studi banding, dsb. Bahkan untuk mengunjungi konstituen mereka didaerah saja mereka dibiayai oleh negara. Bukankah mendengarkan aspirasi dari daerah pemilihan sudah merupakan kewajiban pokok dari anggota DPR. Rakyat pun semakin dibikin resah dengan semakin banyaknya anggota DPR yang tertangkap karena terlibat beberapa kasus korupsi.
Seandainya saja di Negara Indonesia ini tidak ada anggota DPR sudah berapa banyak anggaran negara yang bisa dialihkan ke bidang – bidang lain yang memang sangat diperlukan. Untuk hal penyampaian aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan warganya ke para pejabat daerah masing – masing seperti Camat, Bupati, Gubernur dan pejabat daerah ini yang kemudian melanjutkan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat. Untuk pembuatan undang – undang pun tidak perlu peran DPR karena bisa langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memasukan unsur – unsur dari pemerintahan daerah. Dengan begitu kontrol masyarakat disetiap daerah bisa langsung sampai ke Pusat.
Saya rasa banyak masyarakat Indonesia yang tidak senang dengan sikap – sikap anggota DPR yang banyak menghabiskan uang negara tetapi hasil yang didapat oleh masyarakat tidak ada sama sekali. Saya sendiri malas memilih jika ada Pemilihan Umum untuk anggota DPR, silahkan coba kita tanya warga kita di beberapa daerah, tidak usah jauh2 seperti di Yogyakarta, Bandung, Semarang, siapa sih wakil mereka di DPRD dan DPR RI ? saya yakin mereka pasti tidak tahu.



Sebenernya anggota DPR mmpunyai fungsi yaitu :
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
menaati tata tertib dan kode etik
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Namun fungsi yang kita rasakan apa? hanya sebagian kecil fungsi yang dapat kita rasakan sebagai rakyat, dan semuanya hanya berfungsi untuk mengisi perut keluarga dan diri sendiri
DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik. Kebal HUKUM GAN.!!
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

dan terdiri dari beberapa komisi dan mempunyai tugas masing2 yaitu :
Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.
Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.
Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

dari penjelasan ane di atas sepertinya DPR hanya sebagai simbol atau nama saja untuk menyembunyikan kedok dari para anggotanya, padahal yang seharusnya di pilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat sendiri, bukan hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri, dan kebutuhan yang ada di selangkang bagi anggota yang laki2.

Sekian dari ane agan2, kalo berkenan dan bagi yang iso kalo berkenan di kasi

Harap komengnya bagi agan2.TS LEBIH MENGHARGAI JUNKER DARI PADA SILENTREADER