JAKARTA - Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) yang selama ini dikenal
sebagai pembela korban
kriminalisasi, terutama yang
berkaitan dengan hak asasi manusia
(HAM), justru dituding mendukung
tindakan separatisme di Papua. Hal
ini terlihat dalam aksi demonstrasi
puluhan orang di kantor LSM
tersebut.
Hal itu dikemukakan atas dasar
tuduhan Kontras yang menyangkal
pernyataan Panglima TNI Laksamana
Agus Suhartono bahwa insiden
penembakan yang selama ini terjadi
di kawasan PT Freeport Indonesia
dilakukan Organisasi Papua Merdeka
(OPM). Sedangkan Kontras
menyatakan bahwa pelaku
penembakan dan penyiksaan
terhadap warga sipil adalah aparat
TNI.
"Naif sekali Kontras menilai seperti
itu. Karena tidak mungkin mereka
(TNI) melakukan hal itu. Kita hanya
ingin memediasi hal ini. Seharusnya
mereka bekerja secara profesional,"
ujar koordinator aksi Front Pemuda
Merah Putih, Dahlan Wattiheleuw, di
depan kantor Kontras, Jalan
Borobudur, Jakarta Pusat, Senin
(11/6/2013).
Karena itu, mereka meminta Kontras
mengevaluasi diri terhadap hal-hal
yang cenderung merongrong
kedaulatan NKRI.
Selain itu, puluhan demonstran ini
juga meminta agar aparat penegak
hukum menyelidiki semua tudingan
tersebut. Bahkan, mereka menuntut
pihak keamanan menangkap aktivis
yang terbukti mendukung kegiatan
separatisme.
"Kami meminta agar pemerintah
pusat menutup Kontras. Karena
banyak aktivitas Kontras di Jakarta
cenderung tidak membela NKRI,
justru terindikasi membela
kepentingan asing dalam wujud
separatisme," tegas Dahlan.
Tak hanya menuntut Kontras, Dahlan
menegaskan, pihaknya juga
mendesak pemerintah pusat dapat
tegas dalam menindak separatisme
demi menjaga keutuhan NKRI.
Hingga berita ini diturunkan, belum
ada tanggapan dari pihak Kontras
untuk menyikapi tudingan tersebut.

sumber : okezone

akhirnya ketahuan jg belangnya