Komisi A DPRD Kota Probolinggo menyarankan agar madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs) yang belum mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013 agar mengutang ke bank. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan sekolah tetap berlanjut.

Saran tersebut disampaikan Ketua Komisi A As'ad Anshari saat dengar pendapat dengan Kementerian Agama di ruang Komisi A DPRD Probolinggo, Selasa (21/5/2013).

As'ad mengatakan, Komisi A mendapati sedikitnya 26 MI dan 16 MTs belum mendapatkan dana BOS sepanjang tahun ini. Tak hanya itu, tunjangan fungsional guru sebagian besar juga belum cair. Dalam hearing tersebut terungkap, selama ini, lembaga pendidikan tersebut terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan berutang ke sejumlah pihak. Bahkan, tak sedikit kepala sekolah yang menalangi biaya operasional sambil menunggu dana BOS cair.

Kasubbag Tata Usaha Kemenag Didik Heryadi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kanwil Kemenag Jatim dan Kemenag Pusat perihal informasi dana BOS tersebut. Namun, sampai kini, pihaknya belum mendapatkan informasi yang valid. Sambil menunggu informasi itu, para kepala sekolah tak tinggal diam. Mereka terpaksa menalangi BOS dengan mengutang.

"Informasinya, dana BOS belum cair karena anggarannya di pusat masih diberi tanda bintang oleh DPR pusat. Dengan tanda bintang itu, dananya belum bisa dicairkan, termasuk tunjangan fungsional para guru. Saya tidak tahu, itu kewenangan pusat," jelas Didik.

Karena itu, As'ad Anshari meminta semua lembaga pendidikan di bawah Kemenag itu (kecuali MTsN) bekerja sama dengan pihak perbankan agar mendapatkan pinjaman untuk mengatasi BOS yang hingga kini masih belum jelas kapan cairnya.

Belum cairnya dana BOS untuk MI dan MTs tahun 2013 terungkap saat Komisi A melakukan sidak ke lembaga pendidikan Islam tersebut. Padahal, sekarang sudah memasuki bulan Mei.