Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku kesulitan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di sejumlah ruas jalan Jakarta. Parkir liar dan PKL yang berdagang di badan jalan itu dianggap sebagai salah satu biang kemacetan. Keberadaan mereka membuat kondisi jalan menyempit sehingga laju kendaraan jadi tersendat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menduga ada oknum yang bermain di belakang mereka, khususnya di titik-titik lokasi pasar. Guna mengatasi itu Pemprov DKI menggandeng jajaran TNI dan Polri.
Untuk menertibkan PKL dan parkir liar, Pemprov DKI membuat tim yang terdiri dari Polisi Militer (PM), Garnisun, polisi, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
"Kami tegas. Melawan saat penertiban akan ditangkap, sekalian dengan beking mereka," kata Ahok, sapaan Basuki di Jakarta, Rabu (5/6) malam.
Ahok menyarankan agar Dishub menindak tegas kendaraan bermotor yang parkir liar di bahu jalan, misalnya dengan cara langsung menggembok roda kendaraan tersebut. "Atau kalau masih tidak mau tertib juga, saya perintahkan agar langsung diangkut saja kendaraannya."
Penertiban juga tidak cukup hanya dilakukan sekali atau dua kali, tetapi harus intensif, sehingga tidak ada lagi kendaraan yang parkir sembarangan. Sejumlah ruas jalan di Ibukota yang saat ini marak dengan parkir liar, antara lain Jalan Cikini, jalan di sepanjang Pasar Jatinegara, Jalan Otista dan Jalan Dewi Sartika.
Menurut Ahok, PKL di sejumlah ruas jalan sudah sangat membludak. Setidaknya ada enam pasar yang menjadi sumber kemacetan karena dipenuhi PKL. Enam titik pasar yang akan ditertibkan itu adalah Pasar Minggu, Jatinegara, Glodok, Tanah Abang, Pasar Rebo, dan Pasar Gembrong.
Ahok mengaku tidak akan memberikan toleransi lagi kepada para PKL yang berjualan di badan jalan. CCTV akan di pasang di titik-titik yang kerap dijadikan lahan berjualan para PKL, agar Pemprov DKI dapat memonitor. "Pembeli juga suka beli di pinggir jalan. Kita mesti tegas. Kalau tidak, Jakarta ini bisa semua tempat diduduki pedagang, parkir seenaknya semua," ujar dia.
Sebenarnya, kata Ahok, Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi PKL dan tempat parkir. Tapi sayangnya banyak pedagang dan pengendara yang enggan memanfaatkan fasilitas itu. Sedangkan di pasar, mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui fasilitas parkir dan PKL sangat kurang. Dia akan memanfaatkan lahan kosong yang ada di pasar untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir dan PKL.
"Seperti di Pasar Tanah Abang, di bagian belakang banyak lokasi yang kosong dan tempat parkirnya tidak terpakai. Ini harus dioptimalkan," ucap dia.
Selain menyebabkan macet, alasan lain Pemprov DKI melakukan penertiban adalah karena para pedagang dan parkir liar sudah dikuasai preman. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan pemerintah memiliki kewenangan untuk membina para PKL, sehingga pengelolaan pedagang tidak dikuasai oleh preman.
"Masa negara dikalahkan oleh preman. Semua PKL harus terkelola dengan baik oleh pemerintah," ujar Jokowi.
Dia mengatakan, penggusuran PKL juga atas desakan para pedagang yang berjualan di kios. Mereka protes karena keberadaan PKL mengakibatkan barang dagangan di kios tidak laku.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menambahkan, tim penertiban ini akan melakukan evaluasi setiap satu pekan sekali. Kini tim sudah hampir selesai untuk menertibkan kawasan Pasar Minggu.
"Yang masih berat dan diupayakan adalah pasar Tanah Abang. Banyak kepentingan untuk menertibkan kawasan ini," kata Pristono.
Ia menyesalkan pengelola yang tidak bisa diajak bicara untuk menertibkan kawasan pasar. "Sekarang langsung di bawah Wakil Gubernur. Kami tambah yakin bisa menertibkan dan menegur di Tanah Abang," ujarnya.
* Supaya tertib
Supaya tertib, rencananya PKL akan digabungkan dalam program revitalisasi 23 pasar tradisional di Ibukota. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan barang dagangannya. Barang kering di pasar kering, barang basah di pasar basah.
Jokowi menjelaskan, program revitalisasi 23 pasar ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada bulan Juli 2013. Pasar pertama yang menjadi sasaran yakni pasar Meruya Ilir, dengan pembangunan 250 kios dan menghabiskan anggaran Rp9 miliar.
Sedangkan untuk memindahkan 240 pedagang kaki lima di tepi Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dia menganggarkan dana Rp10 miliar dari APBD DKI. Ratusan pedagang itu akan dipindahkan ke dalam lokasi binaan. Diharapkan kawasan itu bersih dari PKL pada akhir 2013.
Dalam pembangunan ini, dia menegaskan tidak ada biaya jual beli dan sewa bagi pedagang pasar. "Pedagang hanya dibebani retribusi sebesar Rp5.000 per hari," kata mantan Walikota Solo itu.
Yang menjadi masalah bagi pedagang pasar selama ini adalah sewa kios. Sebab mereka selalu dibebani sewa kios dengan harga Rp200-300 juta per tahun dan belum termasuk retribusi.
Hal itulah yang menjadikan PKL sulit memiliki kios di pasar dan memilih berdagang di bahu jalan. "Kami akan ringankan beban mereka. Cukup retribusi saja. Semua punya hak jualan di pasar. Untuk kios biar mereka undi sendiri nomornya sesuai zonasi. Kami tidak mengurus jadi semua terbuka," katanya.
Selain merevitalisasi pasar, Jokowi akan melakukan perombakan besar besaran manajemen pasar. Ini penting dilakukan agar keberadaan pasar bisa terjaga dengan baik.

SUMBER