Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerja keras mewujudkan agar Pekan Raya Jakarta (PRJ) menjadi pesta rakyat. Ia melontarkan sinyal-sinyal keras kepada pengelola PRJ, JIExpo, seperti 4 aksi ini:

Ahok mengkritik PRJ selama ini hanya dinikmati kalangan berduit. Harga tiket ke pameran tahunan dalam rangka HUT DKI Jakarta itu juga dinilai kemahalan bagi kantong rakyat kebanyakan.

Ahok tidak segan-segan memprotes sang pengelola mulai dari hak paten PRJ, boikot hingga ancaman memindahkan PRJ ke Monas.

Berikut 5 gertakan keras Ahok ke Bos PRJ:

1. Jangan Pakai Nama PRJ
Pemprov DKI mempersilakan JIExpo mengadakan expo sejenis asal tidak memakai nama PRJ lagi.

"Kalo JIExpo mau bikin expo ya boleh-boleh aja. Kan di Jakarta ini sah-sah aja mau bikin expo-expo kayak gitu. Jakarta Great Sale aja boleh," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).

Pada prinsipnya, imbuh dia, Pemprov DKI akan mengembalikan PRJ seperti dulu, menjadi pesta rakyat.

"Bukannya malah pameran mobil-mobil gitu. Udah gitu masuknya mahal lagi sampe Rp 30 ribu," sindir Ahok.

"Ya terserah kalo JIExpo mau bikin expo, tapi jangan pake nama PRJ. Saya nggak tahu kalau mereka udah bikin, Jakarta Fair mungkin," tambahnya.

2. Pindahkan ke Monas
Monas menjadi salah satu lokasi alternatif relokasi PRJ, karena biasanya Monas menjadi pusat acara perayaan HUT Jakarta.

"Makanya perlu pertimbangan buat mindahin PRJ ke sana (Monas)," kata Ahok yang berbaju adat betawi ini di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2013).

Pernyataan Ahok sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ingin PRJ dikembalikan ke roh semula yakni sebagai pesta rakyat. Pemindahan di Monas masih perlu dibahas mendalam.

"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya harus muncul," kata Jokowi ketika ditanya mengenai wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.

Sementara pihak JIExpo menilai pemindahan PRJ bukan perkara gampang. Menurut dia, untuk membuat satu pameran UKM itu tidak mudah.

"Pemerintah mau nggak siapin APBD-nya, <i>duite sopo</i>? Yang mau dateng siapa?" ujar Direktur Marketing JI Expo Ralph Scheunemann yang berasal dari Jerman ini, kepada wartawan di arena PRJ, Kamis (6/6/2013).

3. Tidak Punya Hak Paten
Ahok mengatakan selama penyelenggaraannya, PRJ selalu mendapat keluhan dari masyarakat.

"Banyak keluhan-keluhan. Katanya yang nikmatin orang-orang tertentu," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Ahok mengatakan, saat ini PRJ selalu dilaksanakan di wilayah Kemayoran. Bahkan PT JIExpo juga telah mendirikan komplek khusus untuk penyelenggaraan even tahunan tersebut. Namun, Ahok menegaskan jika pihak luar selain JIExpo berpeluang untuk menyelenggarakan acara yang selalu dihadiri ribuan pengunjung tersebut.

"JIExpo itu bukan punya hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Bahkan Pemprov DKI bisa saja membuat acara di luar sana kan?" kata Ahok.

"Tempat itu kan dikuasai mereka, kalau kita beli pakai tempat lain kan bisa saja," tambah Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, penggunaan nama PRJ dan JF memang masih diperdebatkan. Namun, jika pihak selain JIExpo yang ingin menyelenggarakan event tersebut, diwajibkan untuk lebih mengedepankan kapasitas UMKM dibandingkan industri besar.

"Mereka (JIExpo) punya pameran mereka pakai nama JF silakan saja. Tinggal tafsiran hukum saja. Apa Pekan Raya Jakarta diterjemahkan jadi Jakarta Fair. Itu hak yang masih bisa diperdebatkan. Pemprov DKI kalau mau bikin PRJ juga silakan saja kan. Yang lain mau bikin JF juga silakan saja. Bagi hasil. Total omset berapa? Ada persyaratan, yang mau mengambil (bikin), 60% sampai 70% nya adalah UMKM," jelas Ahok.


4. Ancam Lapor ke KPK
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.

"Kita sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong, kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," kata Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.

Video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan BPMP dan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta" sudah ditonton sebanyak 19.016 kali hingga Sabtu (1/12/2012) pukul 14.50 WIB.

Ketidakjelasaan pengelolaan anggaran tersebut membuat Ahok juga bisa melakukan langkah taktis yaitu Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pelaksanaan PRJ. "Tahun ini kita ambil alih, misalnya begitu," ujar Ahok yang dibalut batik warna biru.

Sebagai tuan rumah, menurut Ahok wajar mendapat deviden. Sehingga sangat aneh jika Pemprov DKI Jakarta malah diminta membayar sewa stand Rp 4 miliar.

"Kalau kita minta Rp 10 miliar sama bosnya juga dikasih. Bener nggak?" tanya Ahok ke peserta rapat.

"Bos, PRJ ini nih, bagi dong keuntungan kita, Rp 5 miliar, Rp 10 miliar, pasti dikasih," lanjut Ahok.

Malah sambil becanda, Ahok mengira uang sewa Rp 4 miliar yang harus dibayar ke PRJ adalah keuntungan Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan-jangan uang Rp 4 miliar dari keuntungan kita. Gitu bos," ujar Ahok sambil disambut senyum-senyum peserta rapat.

Atas berbagai analisa di atas, Ahok dengan terang menilai penyelenggaraan PRJ mempunyai berbagai masalah sehingga harus segera diselesaikan.

"Jadi nggak bener, jadi saya nggak suka cara-cara konyol," kata Ahok.

Seperti diketahui, selama ini PRJ diselenggarakan oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo). Pada 2010, kalangan DPRD DKI telah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.

Pemprov DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.

5. Boikot
Ahok mengancam akan memboikot keikutsertaan Jakarta dalam acara tahunan PRJ. Sebab selaku tuan rumah, Pemprov DKI malah diminta membayar stand sebanyak Rp 4 miliar.

"PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat bersama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.

Video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan BPMP & Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta" sudah ditonton sebanyak 19.016 kali hingga Sabtu (1/12/2012) pukul 13.28 WIB.

Dengan gaya khasnya, Ahok meletup-letup mengenai biaya sewa tersebut. Selaku tuan rumah sudah sewajarnya diberikan stand secara gratis. Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.

"Minta jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rekaman di menit ke 32.

Tidak hanya mengancam memboikot keikutsertaan, Ahok juga tidak segan jika Jakarta tak ikut meresmikan acara tersebut.

"Nggak usah diresmikan, boikot, nggak usah datang," cetus Ahok.