BENGKULU, BE – Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya mulai melakukan antisipasi gejolak menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memerintahkan gubernur segera melakukan antisipasi dampak, mulai dari sebelum kenaikan harga BBM, saat kenaikan BBM dan setelah kenaikan BBM. Meski belum jelas jadwal pengumuman kenaikan harga BBM, antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif.

“Pengumuman naik masih menunggu dari pemerintah pusat. Kita berharap kenaikan harga BBM tidak berdampak pada gejolak yang mengarah anarkis,” ujar Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, saat memimpin rapat koordinasi lintas instansi.

Rapat tersebut dihadiri Wabup Kepahiang Bambang Sugianto, Wabup Kaur Yulis Suti Sutri, Sekda Benteng Darmawan Yakoeb, dan pejabat dari kabupaten lainnya. Serta Pertamina, Polda Bengkulu, serta dari Himpunan Pengusaha Mitra Pertamina, dan Dinas/ Instansi Kabupaten dan Kota.

Dari hasil rapat yang telah dilakukan, diperlukannya antisipasi terhadap penimbunan BBM, dan antrean panjang di SPBU akibat kepanikan masyarakat. Namun, hal ini telah diatasi oleh Polda Bengkulu, dengan melakukan operasi terhadap pelanggaran yang terkait dengan BBM. “Polda juga sudah menyiapkan kekuatan penuh, guna mengantisipasi adanya kegiatan yang mengarah anarkis,” ujar pejabat Polda yang mewakili Kapolda Bengkulu Brigjenpol AJ Benny Makolu. Ditambahkannya, setiap unjuk rasa akan dikawal agar tidak anarkis. “Dia akan ketemu siapa dan dimana akan kita kawan dengan kekuatan penuh,” katanya. Selain itu, bila ada penimbunan BBM akan akan ditindak tegas. “Kalau akan antisipasi adanya penimbunan dan modifikasi tanki,” ujarnya.

Sedangkan Wira Penjualan Depo Pertamina Bengkulu Misbach Bukhori mengatakan saat ini stok BBM subsidi baru terpakai 40%. Sehingga sisa stok BBM subsidi diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. “Dan kebutuhan BBM dapat memenuhi 6-10 hari kedepan, karena kondisi alur yang bagus,” katanya.

Dia mengatakan yang perlu diantisipasi adalah kepanikan masyarakat, sehingga menimbulkan antrian panjang seolah-olah BBM akan habis. “Kepanikan ini bisa mengakibatkan stok habis, karena semua orang membeli BBM secara serentak. Kepanikan ini perlu diantisipasi, karena kenaikan harga juga masih menunggu keputusan presiden,” ujarnyaa.

Sedangkan Wabup Kepahiang Bambang Sugianto mengatakan bahwa gejolak sosial memang perlu diwaspadai. Dia juga melaporkan, jika di Kepahiang banyak bertebaran spanduk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga BBM. “Ini sebaiknya kita tertibkan, karena sudah menyebar hingga ke desa-desa,” katanya.

Dia juga meminta agar aparat kepolisian tegas dalam menindak penimbunan dan modifikasi tanki kendaraan untuk menimbun BBM. “Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan harga BBM,” ujarnya.

Sedangkan Wabup Kaur Yulis Suti Sutri mengatakan masyarakat Kaur sudah menikmati harga BBM dengan harga Rp 6.600-Rp7000, tetapi bukan di SPBU. “Kami juga minta agar Pertamina menambah kuota BBM, kebutuhan kami 36 ton, tapi yang kami dapatkan selama ini hanya 16 ton,” katanya.

Gubernur H Junaidi Hamsyah menanggapi adanya laporan kepala daerah tersebut, diantaranya agar segera memerintahkan aparat Satpol PP setempat, untuk mencopot spanduk yang tidak berizin tersebut. “Kalau spanduk PKS itu tanpa izin, ya kerahkan Satpol PP untuk dicopot,” katanya.

Dia mengatakan jika SPBU yang aktif, berdasarkan laporan pertamina sebanyak 34 SPBU untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Pihak Pemerintah Daerah diminta untuk tetap mengontrol pembelian BBM kendaraan pertambangan dan perkebunan. “Karena penggunaan Pertamax sangat minim, angkutan tambang dan perkebunan tidak berhak menggunakan BBM subsidi,” katanya. (100)

http://bengkuluekspress.com/copot-spanduk-pks/