Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sedang menaikkan posisi tawar mereka, dalam menghadapi kasus yang tengah dihadapi partai berlambang padi dan bulan sabit ini.

Hal itu terkait dengan ketidakhadiran PKS dalam undangan rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di rumah dinas Wakil Presiden (Wapres) Boediono, untuk membahas soal kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengamat politik dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengungkapkan, sebab muasal dari sikap PKS ini, lebih banyak dilatarbelakangi oleh kasus yang tengah membelenggu PKS.

"Di mana mantan Presiden PKS (Luthfi Hasan Ishaaq) terlibat dalam kasus dugaan suap impor daging. Dengan mengambil keputusan ini (tolak BBM), sebenarnya PKS ingin meminimalisir citra negatif akibat kasus tersebut. Berharap dengan penolakan BBM ini, bisa membuat citra PKS kembali positif," kata Husin, saat dihubungi Sindonews, Rabu (5/6/2013).

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Wapres Boediono memimpin rapat Setgab di rumah dinasnya, Selasa 4 Juni 2013, malam. Rapat yang dimulai pukul 20.00 WIB itu, dihadiri para elite partai yang tergabung dalam Setgab partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY.

"Pak Wapres mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk memberi penjelasan secara terperinci mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan kebetulan revisi anggaran," kata Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa malam.
[url= m.sindonews.com/read/2013/06/05/12/746353/tolak-bbm-strategi-pencitraan-pks]link[/url]