Masa Kerja Tinggal Setahun, Kunker DPRD DKI Tidak Bermanfaat

Jakarta - Rencana kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta ke AS, China, dan Belanda dinilai tidak bermanfaat. Belum lagi masa tugas para dewan yang tidak sampai setahun lagi.

"Buat apa mereka membandingkan, kalau mereka sebentar lagi mau habis masa tugas," kata Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).

Yayat menyebutkan rencana kunjungan tersebut kuat diduga tidak terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang dicetuskan Jokowi. Masalah pelayanan kesehatan, banjir, dan kemacetan yang sedang digodok Jokowi, menurut Yayat, harus dibantu anggota dewan ketimbang ke luar negeri.

"Terus terang saja, saat warga Jakarta butuh perhatian atas masalah kehidupan mereka yang lagi sulit. Jangan ke luar negeri," ujar pengamat dari Universitas Trisakti ini.

Yayat menambahkan studi banding anggota dewan seharusnya di kampung-kampung tengah kota Jakarta. Ia juga mengatakan banyaknya kasus anggota dewan yang studi banding tidak membawakan hasil yang signifikan kepada rakyat.

"Kita belajarlah lebih berempati. Bagaimana warga mau simpati? Yang tadinya mau interpelasi, tiba-tiba mau ke luar negeri. Jadi lebih realistislah apa yang terjadi di masyarakat," ujar Yayat.

"Kita kembalikan pada nilai manfaat studi banding itu. Walau sudah dianggarkan, diperbaikilah agar rakyat bersimpati dan mendukung apa yang dilakukan dewan," tutup Yayat.

Ada 15 Anggota DPRD DKI yang akan Kunker ke 3 Negara

Jakarta - Sejumlah anggota DPRD DKI akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Politisi Kebon Sirih yang akan melakukan kunker sebanyak 15 orang.

"Seharusnya 15 orang inilah yang wajahnya harus disiarkan ke masyarakt karena sudah tidak peduli dan tidak mempunyai hati nurani terhadap warga Jakarta," kata anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Muhammad Guntur saat dihubungi wartawan, Sabtu (1/6/2013).

Anggota Komisi D ini menceritakan bahwa fraksinya mendapat surat dari pimpinan dewan yang berisi agar fraksi mengirimkan satu nama. Nama tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam tim 4 program (giant sea wall, deep tunnel, monorail dan MRT).

"Tapi kok sekarang malah jadi kunjungan balasan (terkait sister city), mana yang benar coba," katanya.

Guntur mengatakan bahwa ke 15 anggota DPRD tersebut akan mengunjungi 3 negara, yaitu China, AS, dan Korea.

"Jadi masing-masing grup ada 5 orang," katanya.

DPRD DKI Anggarkan Rp 1,8 M untuk Kunker ke Tiga Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja ke lima kota sister city yang akan menghabiskan Rp 1.812.000.000 (Rp 1,8 M). Kunjungan kerja itu sebagai bentuk kunjungan balasan setelah ada jalinan perjanjian kerja sama dengan Jakarta.

"Kalau kemarin kan anggota DPRD dari lima negara ini sudah melakukan kunjungan kerja. Maka wajar saja kalau DPRD DKI Jakarta mau melakukan kunjungan balasan," kata Manggara, anggota DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Manggara mengungkapkan, anggaran yang disiapkan oleh DPRD untuk melakukan kunjungan kerja sebesar Rp 1,8 M. Mengenai mekanisme kunjungan, DPRD masih menunggu persetujuan dewan pimpinan, dan akan disusun mekanisme terperinci setelah dewan pimpinan menyetujui.

Saat ini, kata Manggara, pimpinan dewan belum memberikan persetujuan untuk mengunjungi lima negara sister city tersebut. Adapun lima kota di tiga negara yang rencananya akan dikunjungi adalah Houston, Los Angeles, New York, Beijing (China), dan Seoul (Korea Selatan).

Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, empat program Jokowi untuk Jakarta mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, serta paparan ahli.

Jika melakukan studi dengan membaca buku dan internet, maka DPRD dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 M. Oleh karena itu, anggaran yang masuk ke pos tak perlu dikeluarkan secara besar-besaran untuk anggaran sekretariat dewan.