Palangkaraya : Rombongan anggota Komisi I DPR RI meninjau program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari kunjungan itu, anggota DPR menemukan banyak kejanggalan program yang dikomandani Kementerian Komunikasi dan Informatika itu.

"Kami menemui banyak sekali permasalahan mengenai program PLIK dan M-PLIK ini tidak berjalan sesuai harapan pemerintah pusat," kata Ketua rombongan Komisi I DPR RI Heri Akhmadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (31/5/2013).

Menurut Heri, instansi yang menerima bantuan program PLIK dan M-PLIK ini, mengeluh karena ternyata harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk segala macam biaya operasionalnya. Kondisi itu yang dinilainya cukup janggal.

"Hal ini sangat keliru, pasalnya biaya operasional itu sudah dibiayai tersendiri oleh pemerintah pusat," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Heri juga menyampaikan temuan yang cukup mengejutkan. Setelah PLIK dan M-PLIK diterima secara simbolis oleh instansi terkait, hanya berselang satu minggu, bantuan itu ditarik lagi. "Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan ini," kata dia.

Dia juga menambahkan, dua program ini terkesan mubazir dan sia-sia serta tidak berfungsi seperti mestinya. "Alasannya, bantuan yang diperuntukkan kepada seluruh kecamatan di wilayah Provinsi Kalteng tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sepenuhnya," ujarnya.

Laporkan!

Terkait dugaan penyimpangan program itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meminta yang menemukan penggelapan untuk melaporkan ke aparat hukum. Anggota Majelis Syuro DPP PKS ini menambahkan, sejak pertama kali menjabat Menkominfo tahun 2009, sama sekali tidak ada korupsi dalam proyek MPLIK itu.

"Kalau ada temuannya ya laporkan saja ke aparat penegak hukum. Dan itu (proyek MPLIK) sudah diaudit oleh BPK dan BPKP. Berdasarkan audit-audit tersebut belum ada temuan (penyimpangan) untuk itu," kata Tifatul di Gedung DPR, Jakarta, Senin 18 Maret silam.

Tifatul menjelaskan, nilai proyek itu sekitar Rp 1,3 triliun. Pengeluaran Kementerian pada tahun 2011 angkanya mencapai Rp 4,5 miliar untuk MPLIK. Untuk 2012, anggaran keluar sekitar Rp 99 miliar. "Jadi sisa uangnya itu masih di deposito," kata Tifatul. (Ant/Ism/Yus)

[URL="sumber"]http://news.liputan6.com/read/601106/dpr-temukan-kejanggalan-program-internet-kecamatan-kominfo[/URL]