Beredarnya sebuah surat edaran di kalangan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkot
Bandung telah membuat geger. Pasalnya surat
edaran bernomor 041/019-C-Kaspusarda itu
memerintahkan agar para PNS yang namanya
diikut sertakan dalam lampiran surat tersebut
agar melaksanakan tugas mengikuti ritual seks
bebas yang dilaksanakan seseuai dengan
kalender ritual 2013.
Dalam keterangan selanjutnya pada surat
perintah tersebut, disebutkan bahwa
keberadaan dokumen tersebut bersifat penting
dan sangat rahasia. Pada akhir surat
keterangan tersebut disebutkan juga tanggal
penetapan surat, yaitu di Bandung tertanggal
31 Januari 2013.

Secara rinci dalam surat itu memiliki 3 isi
paling penting, yaitu diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Ritual ini atas ijin gembala sidang Gereja XX
dalam misa hitam yang diadakan pada saat-
saat tertentu.
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
No DPA 1.24.01.01.08.52 tanggal 1 Januari
2013.
3. Untuk kepentingan pribadi dan sangat
rahasia.

Selain dari ketiga isi penting dari surat
perintah seks bebas untuk kalangan PNS
Bandung tersebut, disebutkan pula bahwa
perintah tersebut harus segera dilaksanakan.
Pelaksanaan yang sudah dilakukan selanjutnya
harus dilaporkan kepada pihak Kepala
Perpustakaan dan Arsip Daerah dan gembala
Gereja XX.
Pada lampiran surat, disertakan pula 10 nama
yang disebutkan lengkap dengan Nomor Induk
Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks
bebasnya.
Atas beredarnya surat perintah seks bebas
untuk kalangan PNS tersebut, Wakil Wali Kota
Bandung Ayi Vivananda telah menangapinya
dengan geram. Ayi memastikan bahwa
keberadaan surat tersebut adalah palsu, serta
terindikasi sebagai teror kepada pihak Pemkot
Bandung. "Itu teror. Palsu. Tetapi rawan kalau
muncul. Itu tidak benar," ucap Ayi seperti
yang dikutip dari Detikcom.
Selain itu Kepala Perpusa Muhammad Anwar
juga membantah mengeluarkan surat perintah
ritual seks bebas tertanggal 31 Januari 2013
tersebut. Menurut dia, surat tersebut palsu.
"Itu fitnah," katanya.
Terkait beredarnya surat perintah seks bebas
untuk kalangan PNS di jajaran Pemkot
Bandung, juga telah dibenarkan oleh
Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Abdul
Rakhman Baso. Kapolres mengakui, bahwa
jajarangnya sudah melakukan koordinasi
dengan para pemuda agama yang tergabung
dalam Forum Komunitas Umat Beragama Kota
Bandung.